Amien Rais Cabut Gugatan Uji Materi UU Corona di MK

Home / Berita / Amien Rais Cabut Gugatan Uji Materi UU Corona di MK

Jakarta, PKP Berdikari – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk mengkonfirmasi pencabutan gugatan terhadap UU Corona, Senin, 24 Agustuts 2020. Pencabutan gugatan itu dilakukan Pendiri PAN Amien Rais, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, dan 61 pemohon lain termasuk PP Persis dan KAMMI, melalui surat yang dilayangkan kuasa hukum Syaiful Bakhri kepada MK pada 19 Agustus silam.

“Agenda sidang kali ini untuk klarifikasi dengan masuknya surat dari salah seorang kuasa untuk perkara nomor 51 yaitu Prof. Syaiful Bakhri tertanggal 19 Agustus. Isinya mencabut surat permohonan judicial review untuk perkara nomor 51,” ujar ketua majelis panel MK, Aswanto, di ruang sidang.

“Dengan saya ini selaku ketua tim kuasa hukum mencbut surat permohonan judicial review yang sudah didaftarkan di MK dengan nomor 51/PUU-XVIII/2020. Demikian pencabutan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun,” lanjut Aswanto membacakan isi surat.

Surat pencabutan tersebut kemudian dikonfomasi Aswanto kepada anggota tim kuasa hukum Amien Rais dkk. Salah satu pengacara perkara tersebut, Arifudin, membenarkan pencabutan tersebut tanpa menjelaskan alasan pemohon mencabut gugatannya.

“Untuk pencabutan yang disampaikan Prof Syaiful Bakhri sudah menjadi kesepakatan dari kuasa hukum untuk mencabut perkara 51,” kata Arifudin.

Usai menerima konfirmasi pencabutan perkara, Aswanto menyatakan selanjutnya hasil sidang kali ini akan dilaporkan ke rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Kami akan laporkan ke rapat permusyawaratan apakah pencabutan ini dikabulkan atau tidak,” ucap Aswanto sembari menutup sidang.

Amien Rais dkk diketahui telah mendaftarkan permohonan gugatan pada Rabu, 1 Juli 2020, yang kemudian diterima MK dengan nomor 1996/PAN.MK/VII/2020.

Gugatan ini diajukan usai gugatan mereka saat UU Corona masih berbentuk Perppu ditolak MK. Dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut karena Perppu Corona sudah menjadi UU No 2/2020, sehingga Amien Rais dkk kehilangan objek gugatan.

Dalam uji formil, para pemohon meminta MK membatalkan UU Corona. Sebab mereka menilai UU Corona telah menabrak Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yakni pengesahannya dilakukan pada masa sidang yang sama, yakni masa sidang III.

Padahal Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyatakan peraturan pemerintah, termasuk Perppu, harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikut. Dalam kasus UU Corona, seharusnya persetujuan atau penolakan UU Corona dilakukan pada masa sidang IV.

Selain itu, Din Syamsuddin dkk mempersoalkan Pasal 27 UU Corona yang mengatur kekebalan hukum. Adanya imunitas dalam pengeluaran biaya-biaya untuk penanganan corona, bisa menimbulkan potensi penyelewengan.

“Pemberian hak imunitas berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” tulis gugatan tersebut.  Namun belum sempat gugatan itu diputus, mereka telah mencabut gugatannya.