BAPPENAS Tetapkan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi

Home / Berita / BAPPENAS Tetapkan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi

Jakarta, PKP Berdikari – Pemulihan sektor sosial dan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT), diharapkan dapat membantu kerja-kerja pemerintah daerah.

“Dalam pemulihan dampak Covid-19, SEPAKAT dapat mendukung pemerintah daerah untuk merumuskan strategi pemulihan melalui analisis indikator sosial ekonomi,” kata Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Webinar Nasional Pemanfaatan SEPAKAT, Rabu, 24 Juni 2020.

Hal tersebut sejalan dengan strategi reformasi perlindungan sosial yang telah dilakukan Bappenas guna mencapai target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024 mendatang. Prasyarat yang harus dilakukan untuk menuju kesana yaitu melalui penyempurnaan data kemiskinan yang perlu dimulai dari tingkatan desa.

Untuk mempercepat penyempurnaan data tersebut, Bappenas mengusulkan pendataan sosial dengan cakupan 100% penduduk yang dimulai dengan digitalisasi monograf desa, sehingga perlu ada penguatan sistem perencanaan berbasis bukti di tingkat daerah.

Secara teknis, SEPAKAT memiliki peran penting dalam memetakan kondisi sosial ekonomi pada penduduk miskin dan rentan sebagai dampak Covid-19. Hasil pemetaan tersebut dapat digunakan dalam merumuskan strategi kebijakan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, khususnya pada masa transisi dan masa Kenormalan Baru.

Sejak dirilis pada 2018, SEPAKAT telah dimanfaatkan oleh 129 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 7 Provinsi sebagai rujukan dalam menyusun RPJMD, RKPD, hingga Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah.

Dalam RPJMN 2020-2024, sistem itu ditargetkan siap duginakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. “Harapannya, seluruh jajaran pejabat pemerintah daerah dapat menggunakan sistem perencanaan berbasis bukti ini,” lanjut Suharso.

Perlu diketahui, Sistem tersebut merupakan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, yakni BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BNPB. Kedepan, SEPAKAT akan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, Kemendikbud, BI, dan OJK.