Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari: Soeharto Guru Besar Korupsi

Home / Berita / Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari: Soeharto Guru Besar Korupsi

JEMBER- Kasus pelaporan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah ke kepolisian terkait pernyataannya tentang Soerharto guru korupsi rupanya menjadi bahasan di Konferensi Hukum Nasional 2018 dalam Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019 ‘Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman’ di Jember, Kamis (6/12/2018) kemarin.

Dalam forum yang dihadiri Bupati Jember Faida, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, akademisi, peneliti, mahasiswa Fakultas Hukum, juga warga peradilan itu, bahasan perihal itu dilontarkan oleh sejumlah orang.

Mereka antara lain Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Oce Madril, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, juga Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Benny Riyanto.

Ketua Pukat UGM, Oce Madril menilai, pelaporan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah ke kepolisian karena pernyataannya tentang Soeharto guru korupsi, tidak tepat.

“Menurut saya itu tidak perlu, karena apa yang disampaikan Ahmad Basarah itu bagian menyampaikan pendapat. Itu kriminalisasi berpendapat. Harusnya bisa dibantah dengan pendapat. Karena kunci penting demokrasi adalah kebebasan bersuara,” kata Madril dalam konferensi pers acara Konferensi Hukum Nasional 2018.

Menurut Oce, pendapat Ahmad Basarah tersebut bukan tanpa alasan. Dirinya melakukan riset terkait tindakan korupsi selama masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Hasil penelitian itu menunjukkan pemerintahan Soeharto merupakan pemerintahan yang tidak memiliki komitmen anti korupsi.

“Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Seperti tidak adanya kebijakan anti korupsi. Suburnya KKN yang menguntungkan keluarga dan kroninya,” kata Oce.

“Juga memakai konstitusi dan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif itu. Penelitian lain, sebelum saya juga ada yang menyebut begitu. Lalu kalau penelitian saya ingin dibantah, harusnya ya dengan riset juga,” tegasnya.

Madril mengkhwatirkan, akan ada orang lain yang nasibnya serupa dengan Basarah, karena berpendapat kemudian dikriminalisasi.

Sementara itu, dalam konferensi pers Konferensi Hukum Nasional di Jember, Feri Amsari, Direktur Pusako Universitas Andalas malah menyebut Soeharto sebagai guru besar korupsi. Feri mengutip istilah guru besar korupsi dari salah satu mahasiswanya.

“Mahasiswa saya malah menyebutnya guru besar korupsi, bukan lagi guru korupsi. Karena adanya pemakaian ruang-ruang konstitusi untuk tindakan korupsi, juga tindakan melindungi koruptor. Akhirnya mahasiswa saya itu bilang ‘kalau seperti itu kan bisa disebut guru besar korupsi’,” beber Feri.

“Kata mahasiswa saya pernyataan Pak Ahmad Basarah itu salah, Soeharto itu bukan guru korupsi, tapi yang tepat adalah guru besar korupsi,” kata Feri . Video pernyataan Feri ini kemudian viral di media sosial hari ini.

Dalam video itu, Feri juga mengungkap Soeharto pantas disebut guru besar korupsi karena dia memberhentikan aparat negara yang justru mau memberantas korupsi. Alih-alih mendukung pemberantasan korupsi, kata Feri, Soeharto malah melindungi koruptor.

“Contoh kasus, Kapolri Hoegeng waktu mau menangkap beberapa koruptor menghadap ke Pak Harto, ‘saya mau nangkap si A, si B, si C’. Eh besok pagi Kapolri Hoegeng diberhentikan,” kata Feri.

Sedangkan Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Benny Riyanto, yang juga menjadi narasumber di konferensi hukum itu menegaskan, pelaporan Ahmad Basarah itu menjadi preseden buruk bagi pencapaian supremasi hukum di Indonesia.

“Sebab, pencapaian supremasi hukum mau dilemahkan dengan jalan apapun, termasuk jalan politik. Saya berharap masih ada akal sehat supaya kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah penyidikan, karena bisa menjadi preseden buruk bagi supremasi hukum,” tegas Benny.

Menurutnya, pelemahan supremasi hukum menjadi evaluasi hukum Indonesia di tahun 2018 ini.

Sumber