Doni Monardo: Tidak Ada Perubahan Peraturan, Mudik Dilarang!

Home / Berita / Doni Monardo: Tidak Ada Perubahan Peraturan, Mudik Dilarang!

Jakarta, PKP Berdikari – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo kembali menegaskan terkait larangan mudik. Hal itu termuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang yang diterbitkan di Jakarta, tanggal 6 Mei 2020.

“Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” tegas Doni lewat keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Rabu, Tanggal 6 Mei 2020.

Peraturan tersebut merujuk pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah ditetapkan pemerintah guna memutus rantai penyebaran Virus Covid-19, khususnya pengaturan transportasi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah.

Penerbitan Surat Edaran itu juga didasarkan adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan seperti terhambatnya pelayanan percepatan penanganan Covid-19 karena pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Pelayanan kebutuhan dasar, terutama hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang mulai terganggu juga menjadi dasar pertimbangan. “Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah,” ujar Doni.

Beberapa kriteria pengecualian dalam SE tersebut diantaranya mencakup perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, bidang pertahanan, pelayanan kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Selain itu, pengecualian juga menyertai perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, dan juga repatriasi pekerja migran Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Kendati mendapat pengecualian, beberapa kriteria perjalan tersebut tetap harus melengkapi persyaratan yang ketat, seperti menyertakan surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon 2 bagi ASN dan surat tugas yang ditandatangani Direksi/kepala kantor bagi pegawai BUMN.

Tidak hanya itu, orang yang akan melakukan perjalanan tadi juga harus menunjukan hasil ngatif Covid-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test.

“Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” tutup Doni Monardo.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dapat diunduh melalui link : https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-4-tahun-2020