GAPKI dan KLHK Tingkatkan Upaya Mitigasi Karhutla di Perkebunan Kelapa Sawit

Home / Berita / GAPKI dan KLHK Tingkatkan Upaya Mitigasi Karhutla di Perkebunan Kelapa Sawit

Jakarta, PKP Berdikari – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau tahun 2020 di Indonesia akan tiba pada Agustus mendatang. Potensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya para pengelola perkebunan Kelapa Sawit.

Sekjen Kementerian LHK Ir. Bambang Hendroyono menuturkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mitigasi terjadinya Karhutla, salah satunya melalui pengendalian berbasis Tapak (sistem kelembagaan pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan). Hal itu disampaikan pada Diskusi Daring yang digagas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) pada Selasa, 16 Juni 2020.

Dalam Diskusi berjudul “Karhutla 2020 di Perkebunan Kelapa Sawit: Potensi dan Upaya Pencegahan”, Bambang Hendroyono memaparkan sembilan langkah pengendalian Karhutla yang bisa diterapkan pada Perkebunan Sawit. Beberapa diantaranya yakni penguatan SDM, Peningkatan sarana dan prasarana, dan pemulihan ekosistem gambut.

Pemerintah juga mendorong pengelola perkebunan sawit untuk merangkul masyarakat di sekitar lahan perusahaan. “Bisa dilakukan dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), sosialisasi pencegahan Karhutla, Pelatihan Dalkarkutla, pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pengelola Hutan bersama masyarakat, hingga pemberian reward untuk Desa Bebas Api.” Ujar Ir. Bambang Hendroyono.

Selain itu, Kementerian LHK bersama-sama dengan BPPT, TNI AU, BMKG serta satgas Darkathulla Prov. Riau telah melakukan Teknologi Perubahan Cuaca (TMC) pada Mei 2020. Upaya tersebut dinilai efektif dalam menambah curah hujan di wilayah rawan Karhutla, sehingga dapat membasahi lahan gambut dan mengurangi potensi munculnya titik api.

Pemerintah berharap, pengusaha kelapa sawit turut serta dalam penerapan TMC di berbagai wilayah, mengingat penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama.

Senada dengan Bambang Hendroyono, Ketua Bidang Sustainability GAPKI Bambang Dwi Laksono menjadikan Karhutla sebagai tantangan bersama, meski angka kontribusi Karhutla pada lahan perkebunan hanya sebesar 10%.

Lebih lanjut, Bambang Dwi menjabarkan Karhutla di perkebunan Kelapa Sawit menjadi dua bagian, yaitu pencegahan dan pengendalian. Pada bagian pencegahan, perusahaan Kelapa Sawit perlu meningkatkan peringatan dan deteksi dini Karhutla pada areal lahan perusahaan. Gapki juga sejalan dengan pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Penegakan hukum

Praktisi Hukum dari Universitas Al-Azhar Dr. Sadino memandang, regulasi pemerintah terkait Karhutla terlalu banyak dan cenderung menyulitkan pengusaha kelapa sawit. Disamping itu, sanksi yang diterapkan bagi perusahaan yang terlibat kasus Karhutla seringkali tidak rasional.

“Misalnya pengenaan denda yang nilainya jauh lebih besar dari asset perusahaan. Hukum itu harus rasional, dan putusan pengadilan harus bisa dieksekusi,” tegas Dr. Sadino.

Dr Sadino juga menyoroti putusan hukum yang menimpa perusahaan Kelapa Sawit terkait Karhutla. Ia menyayangkan banyaknya pelaku usaha kelapa sawit yang didakwa melakukan pembakaran hutan karena Karhutla terjadi di areal milik perusahaan. Padahal, sumber api berasal dari luar lahan konsesi yang dimiliki perusahaan.

Menurut Dr. Sadino, perusahaan kelapa sawit seharusnya bisa dibebaskan dari tuduhan tersebut apabila mereka melakukan pembelaan melalui bukti administratif.

“Hampir seluruh gugatan yang ada berbasis administratif. Maka, semua bisa dibuktikan dengan catatan administrasi terkait kelengkapan sarana prasarana penunjang penanganan karhutla. Jadi, yang harus dilakukan teman-teman perusahaan adalah merapihkan dokumen yang ada,” jelas Dr. Sadino.

Hal itu diamini oleh Sekjen Kementerian LHK selaku regulator dalam penanganan Karhutla. “Ketika terjadi kasus kebakaran yang bersumber dari lahan tetangga atau bahkan lahan produksi pemerintah, kita kembali lihat bukti yang ada, dan hukum akan melihat itu semua,” kata Ir. Bambang Hendroyono.

“Kehadiran kita semua disana, merupakan solusi agar tidak ada lagi karhutla kedepan. Hukum memang kita evaluasi terus, maka mari kita kuatkan dokumen kerja kita agar kerjasama kita semakin kuat,” tutup Ir. Bambang Hendroyono.