Kebijakan Pemberian Gaji Ke-13 Dinilai Mampu Dongkrak Perekonomian

Home / Berita / Kebijakan Pemberian Gaji Ke-13 Dinilai Mampu Dongkrak Perekonomian

Jakarta, PKP Berdikari – Pemerintah memastikan pemberian gaji dan pensiun ke-13 Aparatur Sipil Negara akan dilakukan pada bulan Agustus 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, selain tercantum dalam APBN 2020, gaji ke-13 juga termasuk dalam program stimulus perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

“Ini akan dukung kemampuan masyarakat laksanakan kegiatan-kegiatan terutama dengan tahun ajaran baru. Gaji ke-13 dilaksanakan sebagai stimulus perekonomian,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.

Ketentuan pemberian gaji ke-13, lanjut Sri Mulyani, akan mengacu pada pemberian THR 2020, yakni hanya diberikan kepada ASN diluar pejabat eselon I dan eselon II. Total anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp 28,5 Triliun yang diambil dari APBN (Rp 14,6 Triliun) dan APBD (Rp 13,83 Triliun).

Ekonom Universitas Indonesia Telisa Falianty menilai, langkah pemerintah pada kebijakan itu sangat tepat untuk meningkatkan konsumsi domestik yang akan menopang pemulihan ekonomi.

“Jalur yang kita harapkan lebih cepat untuk memulihkan ekonomi memang dari sisi pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat,” kata Telisa kepada CNBCIndonesia.

Sektor konsumsi diketahui masih mendominasi postur Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, yakni sebesar 58 persen.  “Ini cukup besar dampaknya. Jadi kita jangan lihat nilai triliunnya saja, tetapi efek mutipliernya juga,” lanjut Telisa.

Senada dengan Telisa, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemberian gaji ke-13 mampu memberikan daya ungkit pada konsumsi masyarakat. Kendati demikian, kebijakan itu perlu dibarengi penyerapan kebijkan fiskal lain.

“Kalau itu dikombinasi dengan gaji ke-13 ini dampaknya jauh lebih signifikan lagi. Ini yang sedang dikejar pemerintah pada kuartal III ini,” kata Josua dilansir CNN Indoneisa.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana penanganan virus corona di dalam negeri sebesar Rp 695,2 triliun. Namun serapannya masih tergolong rendah, misalnya realisasi belanja kesehatan yang baru sebesar Rp 4,48 triliun per 8 Juli 2020. Jumlah itu setara 5,12 persen dari total dana yang dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun.

“Tapi saya yakin, harusnya bisa lebih cepat penyerapan. Penyerapan rendah di kuartal kedua karena sejumlah PMK baru rampung di Mei dan ada juga yang baru selesai Juni, jadi progres-nya ini masih sangat lambat, di kuartal III harapannya membaik,” tutup Josua.