Kejar Kesiapan Pemda, Kemendagri Terbitkan Instruksi Percepatan Penanganan Covid-19

Home / Berita / Kejar Kesiapan Pemda, Kemendagri Terbitkan Instruksi Percepatan Penanganan Covid-19

Jakarta, PKP Berdikari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi khusus yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Instruksi bernomor 1 Tahun 2020 tersebut, Mendagri menekankan langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu, serta menjaga sinergisitas dengan pemerintah pusat. Selain itu, langkah antisipasi terkait kegiatan mudik juga menjadi bagian dari instruksi tersebut.

Instruksi yang dikeluakan di Jakarta, Kamis (2/4/2020), mendorong Pemda untuk mengutamakan alokasi anggaran perubahan kepada tiga hal penting. Ketiganya adalah penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net).

Anggaran penanganan kesehatan akan diutamakan pada penyediaan fasilitas pokok, antara lain kamar isolasi, ventilator, dan alat pendeteksi Covid-19. Antisipasi peningkatan jumlah pasien dilakukan dengan merekrut tenaga medis, mulai dari perawat hingga dokter dengan dibekali pengetahuan terkait Covid-19.

Dampak ekonomi akibat pandemi korona juga menjadi fokus pemerintah. Tito mengintsruksikan Pemda mengontrol ketersedian kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan menjaga dampak panic buying.

Insentif perpajakan juga disiapkan dalam bentuk pembebasan ataupun perpanjangan waktu pembayaran pajak daerah. Tidak berhenti disitu, Pemda juga diminta memberikan stimulus berupa penguatan modal kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19.

Masih dalam instruksinya, Tito memerintahkan Pemda untuk menyediakan jaring pengaman sosial berbentuk Hibah, baik berupa uang tunai atau barang kepada kelompok masyarakat paling rentan.

“Pemberian hibah tersebut diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa matang dan mendalam,” terang Mantan Kapolri itu dalam instruksinya.

Pemda diminta untuk segera berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, organisasi kemasyarakatan serta tokoh agama, untuk menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan akan dilakukan bagi masyarakat yang terlanjur mudik dengan menerapkan isolasi mandiri sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Kementerian Dalam Negeri memberikan waktu selama tujuh hari kepada Pemda untuk melaksanakan Instruksi Menteri ini, khususnya dalam hal Refocusing atau perubahan alokasi anggaran. Bagi Daerah yang belum melakukan hal itu hingga waktu yang ditentukan, Kemendagri akan melakukan rasionalisasi dana transfer.