Kepala BPN DKI Jakarta Dipecat Akibat Terlibat Kasus Sertifikat Bodong

Home / Berita / Kepala BPN DKI Jakarta Dipecat Akibat Terlibat Kasus Sertifikat Bodong

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberhentikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta secara tidak terhormat. Serta memberikan sanksi kepada Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Timur, berupa mutasi ke Halmahera Utara.

Keduanya dihukum lantaran terlibat kasus mafia tanah penerbitan sertifikat hak milik (SHM) tanah seluas 7,78 hektare atas nama Abdul Halim di Cakung, Jakarta Timur.

“Kementerian ATR/BPN telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada pejabat ataupun pegawai yang terlibat dalam proses penerbitan SHM Nomor 4931/Cakung Barat atas nama Abdul Halim dan proses peralihannya kepada Harto Khusumo, khususnya pegawai yang paling bertanggung jawab,” ungkap Menteri Sofyan dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/6).

“Kantah Jaktim sudah dihukum, dipindahkan dari Jakarta Timur ke Halmahera Utara atau Halmahera Selatan dan itu bentuk hukuman. Bayangkan dari Jakarta timur dipindahkan ke sana, dan beliau sekarang minta pensiun dini,” tambahnya.

Sofyan juga sudah memberikan sanksi kepada 10 pegawai BPN lainnya yang terlibat kasus tersebut.

Ia mengungkap, kasus mafia tanah itu berawal dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 pada 30 September 2019 terkait Pembatalan 38 SHGB a.n. PT Salve Veritate dengan total luas 77.582 m2 di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.

Sumber: Kompas.com