Kesalahan Pemberitaan Media Terkait Putusan PTUN, Ancaman Serius Bagi Demokrasi

Home / Berita / Kesalahan Pemberitaan Media Terkait Putusan PTUN, Ancaman Serius Bagi Demokrasi

 

PERNYATAAN KEPRIHATINAN;

Sebagai anggota masyarakat sipil, kami menyatakan keprihatinan mendalam terhadap temuan Dewan Pers bahwa telah terjadi kesalahan pemberitaan  di 27 media online di Indonesia bahwa PTUN memerintahkan Presiden Jokowi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait langkah pemblokiran internet di Papua.

Kesalahan pemberitaan secara kolektif semacam itu – yang melibatkan banyak media massa bereputasi tinggi – berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat pada media massa sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan dalam suasana merebaknya kabar bohong dan hoax.

Kelalaian media  ini bisa MENYESATKAN pengetahuan masyarakat di era penyebaran informasi yang super cepat saat ini.

Tanpa adanya kepercayaan pada media, perjuangan kemerdekaan pers sulit ditegakkan.

Sebagaimana dinyatakan Dewan Pers, kesalahan pemberitaan tersebut mencerminkan ketidakprofesionalan media. Dalam pandangan kami, ketidakprofesionalan semacam ini, berpotensi menjadikan media massa dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok-kelompok politik untuk menimbulkan kekalutan dan kekacauan informasi di Indonesia.

Dewan Pers menyatakan bahwa kesalahan dalam pemberitaan tersebut dapat menimbulkan efek serius yang tidak diinginkan. Melalui pemanggilan terhadap 27 media massa di Indonesia, terungkap bahwa semua media mengaku bersalah karena menggunakan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi kepada sumber kunci sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi.

Bila merujuk pada Seruan Dewan Pers pada 12 Juni, diduga salah satu penyebab kesalahan tersebut adalah karena wartawan tidak bisa membedakan  petitum penggugat dan amar keputusan PTUN. Dalam isi petitum, memang ada gugatan agar Presiden meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, namun gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh PTUN. Nampaknya karena media terburu-buru ingin memberitakannya, wartawan begitu saja menyajikan isi gugatan dan lalai melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang otoritatif. Ini semua, pada gilirannya, menghasilkan pemberitaan yang cenderung menghakimi pihak pemerintah.

Dalam pandangan kami, kesalahan media tersebut adalah kesalahan sangat serius, mengingat Kode Etik Jurnalistik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus: “menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” (pasal 1); “menempuh cara-cara yang professional” (pasal 2), “selalu menguji informasi” (pasal 3), dan “tidak membuat berita bohong”.

Semua media memang kemudian meralat berita itu, setelah banyak pihak mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Namun kenyataan bahwa media massa secara kolektif melakukan kesalahan sangat mendasar tersebut tetap menunjukkan adanya persoalan serius dengan profesionalisme media di Indonesia.

Langkah Dewan Pers memanggil para pimpinan redaksi media massa itu sendiri merupakan bagian dari respons Dewan Pers terhadap pengaduan kami, yang terdiri dari 14 warga sipil, yang berkirim surat  terkait adanya kejanggalan pemberitaan mengenai keputusan PTUN pada 5 Juni 2020.

Dewan Pers secara cepat merespons pengaduan kami dan melakukan pemanggilan terhadap redaksi 27 media online terkemuka di Indonesia pada 10-11 Juni 2020.

Media massa yang dipanggil Dewan Pers  adalah: Tempo.co; kompas.com; vivanews.com; Tirto.id; tribunnews.com;  cnnindonesia.com; antaranews.com; bbc.com; rmol.id;  Merdeka.com;   Wartaekonomi.co.id;  Waspada.co;  era.id; fajar.co.id; timesindonesia.co.id;  batamtoday.com; pojoksatu.id;   akurat.co;  alinea.id;  idntimes.com;  katadata.co.id; law-justice.co;  radarbogor.id;  Radio Sonora; suarakarya.id;  wartakota; dan  riausky.com

Dari pertemuan tersebutlah, semua pimpinan redaksi media yang dipanggil mengakui bahwa mereka memang telah menyiarkan kabar yang salah bahwa PTUN memerintahkan Presiden Jokowi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.

Kami mengapresiasi sepenuhnya kecepatan Dewan Pers dalam merespons pengaduan kami dan secara cepat pula memanggil para pimpinan redaksi media yang telah melakukan kesalahan pemberitaan.

Kami berharap media massa di Indonesia secara serius meningkatkan profesionalisme jurnalistik para wartawannya dan berusaha mencegah seoptimal mungkin kesalahan mendasar yang bisa berdampak serius bagi kepentingan masyarakat di Indonesia.

Kami percaya bahwa media massa adalah institusi vital dalam negara demokratis di Indonesia, dan karena itu kami percaya bahwa kemerdekaan pers di Indonesia harus dilindungi. Namun kepercayaan masyarakat tersebut diharapkan dapat diimbangi dengan profesionalisme media yang tinggi.  Tanpa profesionalisme, media massa hanya akan menjadi alat kepentingan politik sempit kelompok-kelompok tertentu yang akan menghancurkan demokrasi.

 

Hormat kami,

 

Kami yang mengajukan pengaduan:

  1. Ade Armando
  2. Eko Kuntadi
  3. Murtadha
  4. Aalia Kika SM
  5. Arief Rasyad
  6. Fransiskus Parera
  7. Erhulinawati I. Surbhakti
  8. Slamet Abidin
  9. ILmano Sanre
  10. Shafiq Pontoh
  11. Prihadi Beni Waluyo
  12. Ika Ardina
  13. Elisa Koraag
  14. Viddy Supit