Komnas HAM Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Home / Berita / Komnas HAM Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Jakarta, PKPBerdikari – Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menunda seluruh tahapan mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Tim Pemantau Pilkada Komnas Ham, dalam keterangan tertulis tanggal 11 Septermber 2020 menilai, penyelenggaraan pilkada di tengah masifnya penyebaran pandemi berpotensi melanggar hak asasi manusia.

“Komnas HAM merekomendasikan kepada KPU, Pemerintah, dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dapat dipercaya,” bunyi keterangan pers tersebut.

Sedangkan untuk proses yang telah dijalankan hingga hari ini, Komnas HAM mengusulkan untuk tetap dinyatakan sah dan berlaku agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta pilkada.

Menurut Komnas HAM, Penundaan Tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat apabila penyebaran covid-19 belum terkendali, bahkan jauh dari kata berakhir saat ini. Namun, apabila tahapan tetap dilanjutkan, akan muncul potensi pelanggaran HAM seperti Hak untuk hidup (right to life), Hak atas kesehatan yang menjadi fundamental right, dan Hak atas rasa aman.

Berdasarkan data Rekap Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan 2020 tanggal 4-6 September di KPU RI, dari 728 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang dinyatakan terdaftar, 56 Bapaslon diantaranya terkonfirmasi positif Covid-19.

Sementara itu, jumlah penyelenggara yang terkonfirmasi positif juga terus bertambah, mulai dari Anggota KPU RI hingga para petugas KPU dan Bawaslu yang bertugas di lapangan. Bahkan, Bawaslu daerah Boyolali menjadi klaster penularan dimana 70 orang pengawas dinyatakan positif Covid-19.

Hal serupa juga terjadi pada petugas RT/RW yang terlibat dalam program pemutahiran data pemilih (PPDP), dimana sebagian dari mereka dinyatakan reaktif ketika menjalani rapid test. Hal itu, menurut Komnas HAM, menunjukan bahwa klaster baru Pilkada benar adanya.

Pelaksanaan protokol kesehatan yang diwajibkan dalam setiap tahapan, dianggap belum diterapkan secara maksimal dan banyak terjadi pelanggaran. Hingga berita ini diturunkan, Bawaslu mencatat sebanyak 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan terjadi dalam proses pendaftaran bapaslon kepala daerah.

Sebagai informasi, Pilkada tahun 2020 diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari pemilihan tingkat provinsi (9 wilayah), tingkat kabupaten (224 wilayah), dan tingkat kota ( 37 wilayah). Proses tahapan saat ini telah memasuki tahap pendafataran pasangan calon.

Tahapan selanjutnya, menjadi yang paling krusial yakni penetapan calon yang diikuti deklarasi pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, serta penetapan calon terpilih. Seluruh tahapan tersebut dipastikan melibatkan jumlah massa yang lebih banyak, sedangkan di sisi lain kondisi penyebaran Covid-19 masih belum terkendali.