Konflik Lahan Tidak Selesai, Suku Anak Dalam Pilih Jalan Kaki Ke Jakarta

Home / Berita / Konflik Lahan Tidak Selesai, Suku Anak Dalam Pilih Jalan Kaki Ke Jakarta

Batanghari – Suku Anak Dalam (SAD) 113 menggelar aksi unjuk rasa depan Kantor Bupati Batanghari, Senin (11/2). mempertanyakan penyelesaian konflik SAD 113 dengan PT Asiatic Persada/Bangun Sawit Utama (BSU) di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Massa berjumlah 100 orang juga mempertanyakan penyelesaian konflik masyarakat dengan PT Hutan Alam Lestari (HAL) di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari oleh Tim terpadu (Timdu) Batanghari.

Koordinator Aksi, Amirudin Todak dalam orasinya menyampaikan aksi damai ini dilakukan agar semua pihak dapat mendengar persoalan masyarakat dengan PT Asiatic Persada. Mereka ingin persoalan ini segara dituntaskan jika tidak, mereka akan menduduki lahan yang disengketakan.

Sementara perwakilan masyarakat SAD 113 dan SAD Batin 9, Abun Yani dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat tidak percaya lagi kepada Timdu Kabupaten Batanghari.

“Karena sampai saat ini tidak ada proses tindak lanjut penyelesaian. Kami meminta Bupati Batanghari untuk menemui kami. Mengapa PT Asiatic Persada merampas hak lahan petani dan dibiarkan, pihak kepolisian juga tutup mata dengan permasalahan ini,” katanya.

Abun Yani menegaskan apabila hari ini tidak ada keputusan/penyelesaian, maka massa aksi akan melakukan jalan kaki ke Jakarta. “Apakah Pemkab Batanghari tidak malu apabila kami turun ke Jakarta?” katanya.

Pantauan Gatra.com, sekira pukul 10.50 WIB, perwakilan pengunjuk rasa diterima diruang Asisten III Setda Batanghari, Farizal untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi ini turut dihadiri Kepala BPN Batanghari, Joko Santoso dan aparat Polres Batanghari.

Sekira pukul 11.55 WIB mediasi dalam ruang kerja Asisten III Setda Batanghari selesai. Perwakilan warga, Mahyudin selanjutnya menyampaikan empat poin hasil mediasi/rapat dengan Asisten III Setda Batanghari kepada massa yang menunggu.

Poin pertama, kepada masyarakat Desa Kuap dan Desa Sungai Baung, terkait konflik masyarakat dengan PT HAL akan dilakukan langkah hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha.

Poin kedua, Timdu Kabupaten Batanghari bersama BPN Batanghari dalam 10 hari ke depan akan mengambil dokumen terkait gugatan ke pengadilan nanti. Timdu akan memanggil manageman PT HAL untuk tidak melakukan aktifitas, penanaman, pemancangan dan penyemprotan di areal objek yang berkonflik.

Poin ketiga, sementara kepada warga SAD 113 yang berkonflik di lahan 3.550 hektar dalam HGU PT Asiatic Persada, bahwa Timdu bersama BPN sesuai dengan rapat, terus melakukan upaya penyelesaian konflik.

Dalam bulan Maret 2019 ada keputusan objek penyelesaian wilayah konflik dan akan ditempatkan di lahan mana. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi aktual data masyarakat untuk masyarakat SAD sebanyak 386 Kepala Keluarga (KK) SAD dari Kabupaten Batanghari dan verifikasi data 460 KK SAD dari Kabupaten Muarojambi.

Poin keempat, tanggal 20 Maret 2019 perwakilan SAD 113 akan menemui Timdu Batanghari terkait objek-objek di lahan mana akan ditempatkan.

 

Sumber