KPK RI: 18 Kabupaten/Kota di Sumut Masuk Zona Merah Korupsi

Home / Berita / KPK RI: 18 Kabupaten/Kota di Sumut Masuk Zona Merah Korupsi

Jakarta, PKP Berdikari – Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengumumkan hasil capaian Monitoring Centre for Preventation (MCP) 16 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatra Utara per 30 Juni 2020. Sementara itu, capaian MCP pada 18 Pemda lain di Sumatera Utara berada di zona merah.

Dari 16 daerah itu, capaian MCP Pemkot Tebing Tinggi mendapatkan skor paling tinggi yakni 61,93%, disusul Pemprov Sumut (58,24%), Pemkab Humbang Hasundutan (50,89%), dan Pemkab Tapanuli Selatan (50,75%). Sedangkan Kota Medan, Palas, Binjai dan Nias berada di zona merah dengan skor dibawah 25%.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah serta Penertiban Barang Milik Daerah, Kamis 27 Agustus 2020, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK Maruli Tua menjelaskan, capaian MCP menggambarkan informasi capaian kinerja terkait program pencegahan Korupsi yang dilaksanakan seluruh Pemda di wilayah Indonesia. Untuk capaian MCP KPK, Zona Merah berada pada rentang 0-25%, Zona Kuning 25-50%, Zona Hijau 50-75%, dan Zona Hijau Tua 75-100%

Sementara pengukuran MCP dilakukan pada 8 area intervensi yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola Dana Desa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK RI Firli Bahuri meminta komitmen dan kerjasama seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas pencegahan korupsi di Sumut.

“Kita harapannya ingin sampai 60%. Artinya kita masih banyak PR. Hanya sedikit yang mencapai di atas 50% sisanya masih di bawah. Kami harapkan komitmen dan kerja samanya. Salah satu intervensi KPK termasuk pada kegiatan kita hari ini,” kata Firli seperti dilansir sumutprov.go.id.

Lebih lanjut, Firli menyebut pemberantasan korupsi tidak cukup efektif hanya dengan penindakan, melainkan lebih efektif dengan pendekatan pendidikan masyarakat dan pendekatan pencegahan.

“Tangan KPK hanya 1.607 orang. Penyidik tidak lebih dari 102 orang, jaksa penuntut 67 orang, penyelidiknya 107 orang, sedikit sekali. Tak perlu nangkap, kita cegah saja. Karena pencegahan itu lebih efektif mengurangi dan mencegah kerugian negara,” ucap Firli.

Berikut capaian MCP 16 Pemda di Sumut:

1. Pemko Tebing Tinggi 61%
2. Pemprov Sumatra Utara 58,24%
3. Pemkab Humbahas 50,89
4. Pemkab Tapanuli Selatan 50,75%
5. Pemkab Tapanuli Utara 40,50%
6. Pemkab Dairi 36,93%
7. Pemko Gunung Sitoli 35,29%
8. Pemkab Deli Serdang 33,24%
9. Pemko Sibolga 30,85%
10. Pemkab Karo 29,28%
11. Pemkab Toba 27,12%
12. Pemkab Asahan 25,09%
13. Pemko Medan 23,87%
14. Pemkab Padang Lawas 21,72%
15. Pemko Binjai 19,75%
16. Pemkab Nias 17,39%