JAKARTA – Setelah berlangsung selama tiga hari di Hotel Media, Jakarta, ‘Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial’ secara resmi ditutup oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho pada Jumat, 20 September 2018.
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian (PKTHA) LHK, M. Sa’id dalam laporannya berharap hasil daripada kegiatan rembuk tidak berhenti sampai di sini. “Semua rumusan hasil Rembuk Nasional segera ditindaklanjuti oleh Kementerian dan pihak terkait dengan semangat kolaborasi untuk perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” kata Said.
Yanuar menegaskan bahwa masyarakat dapat terlibat aktif dalam implementasi reforma agraria dan pemberdayaannya melalui musyawarah desa. “Sudah saatnya masyarakat tidak lagi menunggu dan berharap,” pungkas Yanuar. Hal tersebut mengingatkan betapa pentingnya peran-serta masyarakat dalam implementasi reforma agraria sedari level tapak.
Rembuk Nasional merupakan kerja sama Kantor Staf Presiden, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan didukung oleh berbagai CSO lainnya telah dibuka di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 20 September 2018.
