KSPPM Gelar Diskusi Buku Dilema Dalam Politik Indonesia ‘Populist Transactionalism’

Home / Berita / KSPPM Gelar Diskusi Buku Dilema Dalam Politik Indonesia ‘Populist Transactionalism’

PkpBerdikari, Jakarta – Kondisi sosial-politik Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Setelah beberapa tahun berhasil keluar dari sistem pemerintahan kolonial, Indonesia kembali memasuki masa sulit dalam berdemokrasi dibawah kempemimpinan otoriter, tepatnya pada era orde baru. Paska jatuhnya Presiden Soeharto (1998), barulah organisasi masyarakat sipil mulai tumbuh dan bekembang.

Potret kehidupan demokrasi di Indonesia pada masa itu, menjadi isu yang selalu menarik untuk dikaji lebih dalam, seperti yang dilakukan oleh Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Sebagai sebuah lembaga yang memiliki perhatian terhadap politik dan demokrasi, KSPPM menyelenggarakan diskusi buku yang berjudul “Dilema Dalam Politik Indonesia (Populist Transactionalism)” pada Minggu (28/3/2019) lalu. Buku tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Luky Djani dan Olle Tornquist besama Osmar Tanjung dan Surya Tjandra.

Di dalam diskusinya, KSPPM mencatatat beberapa poin dari buku terbitan PKPBerdikari tersebut. Pertama, Model Solo berhasil membangun kontrak sosial informal antara pemimpin yang dianggap populis, kelompok miskin yang didukung aktivis masyarakat sipil dan beraliansi dengan politisi ‘ramah’. Ketika duet Joko Widodo dan F.X Hadi ‘Rudy’ Rudyatmo menjalankan pemerintahan di Kota Solo, dukungan parlementer dinilai tak cukup kuat untuk mendongkrak otoritas dan legitimasi mereka dalam memastikan program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan lancar.

Ujian berat terjadi ketika Jokowi-Rudy berupaya ‘membereskan’ pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai dan pedagang kaki lima di tempat umum. Instruksi Jokowi sebagai sosok Walikota Solo ditolak mentah-mentah kala itu. Hingga muncul gagasan untuk melakukan negosisasi yang lebih lunak. Langkah tersebut menuai kesuksesan besar, sekaligus menjadikan keduanya sebagai pejabat pemerintah popular yang baik. Citra tersebut juga sukses menghantarkan keduanya sebagai Walikota-Wakil Walikota pada periode selanjutnya dengan perolehan 90% Suara.

Kedua, Aliansi KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) yang dianggap sukses mewadahi serikat buruh dan aktivis masyarakat sipil bekerja bersama-sama dengan para politisi progresif untuk mempromosikan kebijakan sosial dan undang-undang untuk perlindungan kesehatan. Studi kasus tersebut menegaskan bahwa adanya potensi untuk mempersatukan aksi dalam isu-isu kesejahteraan publik antara berbagai elemen gerakan, juga peran dari politisi populis yang dianggap memiliki kepedulian.

Pada kesempatan yang sama, KSPPM juga menjadikan diskusi tersebut sebagai ajang refleksi dari apa yang telah dilakukan lembaga yang bermarkas di Sumatera Utara tersebut dalam membangun gerakan sosial dan gerakan politik.

Selain fokus pada politik dan demokrasi, KSPPM juga menaruh perhatian pada realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan terhadap lingkungan dan hak-hak rakyat atas SDA. (Red)