Meruntut Sejarah Konflik Agraria Pada Sektor Perkebunan

Home / Berita / Meruntut Sejarah Konflik Agraria Pada Sektor Perkebunan

Sumatera Utara, PKP Berdikari – Kaitan antara perkebunan dan masalah agraria terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Hingga kini, kehadiran perkebunan diyakini masih menyimpan kantong-kantong kemiskinan dan berbagai masalah seputar agraria.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU, Dr. Budi Agustono saat membuka Seminar Daring bertema ‘Sejarah Perkebunan; Perkebunan dan Keagrariaan di Indonesia’ pada Kamis, 8 April 2020 mengatakan, reforma agraria yang hakekatnya mendistribusikan keadilan bagi petani dan masyarakat luas masih belum terlaksana.

“Kalau kita lihat di daerah Tebing Tinggi ataupun Binjai misalnya, itu seperti kuali yang diselimuti perkebunan tapi justru di wilayah ini kemiskinan masih tetap bertahan. Bahkan, secara terus menerus ekstraksi ekonomi lokal disedot oleh kepentingan yang lebih luas lagi. Sehingga ini memperparah persoalan perkebunan,” terang Budi Agustono.

Direktur Utama PTPN III (Holding) Dr. Mohammad Abdul Ghani yang menjadi narasumber dalam acara itu, menarik benang merah konflik agraria dan perkebunan dari aspek sejarah yang panjang. Menurut Abdul Ghani, sektor perkebunan di Sumatera Utara yang dikenal sebagai tanah harapan, memiliki kontribusi sangat besar kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu.

Pada masa kejayaan, tepatnya sebelum Perang Dunia Ke-2, di Pantai Timur Sumatera dijumpai perkebunan seluas hampir 250 ribu hektar. Sejak itulah kerap terjadi konflik tanah yang melibatkan masyarakat sekitar perkebunan.

Lebih lanjut, Abdul Ghani membagi runtutan konflik agraria dalam empat periode. Pertama, terjadi sekitar tahun 1863, tepatnya ketika pertama kali dibangun industri tembakau, hingga tahun 1942 saat Jepang mendarat di Pantai Timur, atau di sekitar Batubara.

“Pada periode itu, friksi yang terjadi antara perkebunan dengan masyarakat relatif kecil. Meskipun pada 1872 sempat terjadi konflik yang dikenal dengan ‘Pemberontakan Sunggal’, yaitu ketika seorang Datuk tidak nyaman terhadap Sultan yang banyak memberikan konsesi perkebunan kepada investor dari Eropa,” Jelas Ghani.

Ghani menambahkan, masa paling kelam yaitu sekitar tahun 1942 sampai meletusnya peristiwa 30 September tahun 1965. Sejak saat itu, terjadi okupasi masif yang disebabkan oleh kondisi internal perkebunan maupun karena tekanan dari penduduk sekitar kebun. Dua diantaranya dikenal sebagai peristiwa Tanjung Morawa dan peristiwa Bandar Betsi.

Selanjutnya, pada periode 1965 hingga 1998 merupakan masa konsolidasi dimana pemerintahan orde baru menggencarkan stabilitas politik. “Setelah itu, pada 1998 sampai sekarang merupakan sisi gelap terakhir yang kita alami. Terutama, dalam rentang tahun 1998 sampai 2001 dimana PTPN II di Tanjung Morawa mengalami tekanan Okupasi yang luar biasa,” ujar pria lulusan IPB itu.

Sementara itu, ahli antropologi hukum FH-USU, Dr. Edy Ikhsan, menyoroti beberapa hal yang menjadi akar konflik agraria di lahan perkebunan, khususnya terkait pengakuan hak masyarakat adat pada tanah eks konsesi atau HGU Perkebunan.

Edy Ikhsan menyebut, terdapat salah tafsir pada UU No 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Umumnya, kesalahan tafsir itu kerap terjadi dalam mengkategorikan tanah konsesi sebagai hak guna (erfpacht) dan aset perusahaan, serta mengambil tanah-tanah eks konsesi tersebut sebagai aset nasional.

Selain itu, tidak ada kepastian hukum atas tanah-tanah eks konsesi perkebunan, yang pada dasarnya merupakan tanah ulayat orang melayu. Hal tersebut terus menjadi penyebab dari timbulnya konflik agraria.

Meski demikian, Abdul Ghani menekankan bahwa pendekatan dalam penyelesaian konflik yang Ia lakukan tidak hanya dari sisi hukum saja, tapi juga ada pendekatan sosial, kultural, dan juga ekonomi.

“Itu menjadi resolusi konflik berkeadilan yang menjadi konsep kami, dimana pemerintah juga terus mengawal proses ini sehingga tidak menyebabkan konflik yang lebih besar lagi,” tutup Ghani.