Metode Perhitungan Kemiskinan Belum Mengakomodir Amanat Konstitusi

Home / Berita / Metode Perhitungan Kemiskinan Belum Mengakomodir Amanat Konstitusi

Jakarta, PKP Berdikari — Jelang peringatan kemerdekaan ke-74, Indonesia masih berkutat pada masalah kemiskinan. Meski data presentase jumlah kemiskinan dapat ditekan hingga di kisaran 9 persen, realita dilapangan masih memprihatinkan. Masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Hal itu mencuat dalam diskusi publik yg diselenggarakan oleh Megawati Institute bersama dengan Sigma Phi Research Center, di Mercure Hotel, Jakarta, kamis (15/8/2019). Peneliti Sigma Phi Muhamad Nalar menilai, metode perhitungan kemiskinan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mengakomodir amanat konstitusi.

“Indonesia telah masuk dalam negara berpenghasilan menengah, tapi dalam menghitung kemiskinan, kita masih menggunakan standar untuk negara berpenghasilan rendah. Ada semacam inkonsistensi dalam hal ini,” ujar Nalar.

Dalam standar yang digunakan saat ini, perhitungan kemiskinan masih berdasar pada basic needs (kebutuhan dasar), bukan basic rights (hak dasar manusia). Hal itu menyebabkan masih banyak penduduk yang belum mendapat kehidupan layak, meski tidak masuk dalam kategori miskin.

“Sebanyak 137 juta penduduk indonesia hidup dalam kondisi tidak layak jika memasukkan komponen hak dasar sebagai penentunya,” lanjut Nalar.

Komponen hak dasar tersebut meliputi akses pangan, akses kesehatan, akses perumahan, akses pendidikan, akses air minum, dan akses pekerjaan.

Jaminan akses menuju enam poin tadi menjadi tantangan tersendiri jika melihat visi pemerintahan mendatang yang ingin fokus membenahi kualitas sumber daya manusia.

“Akan sulit bagi pemerintah jika ingin membangun SDM yang unggul pada lima tahun kedepan, jika masih ada rakyatnya yang sakit, lapar dan belum terpenuhinya hak dasar lainnya,” tutup nalar.