Neta S. Pane: Salah Kaprah PGI dan Komnas HAM Bela Novel Baswedan di KPK

Home / Berita / Neta S. Pane: Salah Kaprah PGI dan Komnas HAM Bela Novel Baswedan di KPK

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S. Pane menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) salah kaprah jika bela Novel Baswedan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Salah kaprah karena Komnas HAM dan PGI, membela Novel Baswedan dan Yudi Purnomo berjumlah 75 orang yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,” kata Neta S. Pane, Minggu (30/5).

Menurut Neta S. Pane, persoalan Novel dengan KPK, bukanlah persoalan politik, apalagi persoalan agama.

“PGI perlu mengingat hal ini,” kata Neta S. Pane. Ia menilai persoalan Novel cs adalah konflik pekerja, yakni antara pemberi gaji (Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini KPK) dengan penerima gaji (Novel cs).

Dengan dibentuknya Wadah Pegawai (WP) di KPK oleh Novel cs, semakin mengukuhkan bahwa keberadaan Novel cs di KPK adalah pegawai alias pekerja (buruh). Segala masalahnya sebagai pekerja (buruh) harus berkoordinasi dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI).

Begitu juga mengenai perselisihannya sebagai pekerja yang memiliki serikat pekerja atau serikat buruh atau wadah pegawai dalam satu perusahaan harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan begitu segala perselisihan, seperti penuntutan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan lainnya seperti pembayaran pesangon bisa segera diselesaikan.

“Ini dikarenakan Indonesia hanya mengenal Pegawai Negeri Sipil  yang tergabung dalam Korpri dan pegawai swasta (buruh) yang tergabung dalam SPI,” kata Neta S. Pane.

“Jadi sangat salah kaprah jika Ombudsman dan Komnas HAM, mau diperalat dan diseret-seret Novel cs dalam masalahnya. Lebih salah kaprah lagi jika PGI sebagai lembaga gereja mau diseret-seret Novel cs,” tambahnya.

Dengan adanya Wadah Pegawai di KPK, lembaga yang mereka buat inilah yang harusnya membangun komunikasi ke SPI dan Depnaker. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

IPW mengingatkan PGI dan organisasi yang mau diseret Novel Cs, bahwa TWK bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah syarat mutlak. Bagaimana pun seluruh ASN harus patuh dan berorientasi pada Wawasan Kebangsaan Pancasila agar ASN tidak dilumuri kelompok kelompok radikal, apalagi kelompok Taliban.

Sehingga Keputusan pimpinan KPK yang mewajibkan pegawainya mengikuti TWK sudah sangat tepat dan sesuai arahan Presiden. Bagi yang tidak lulus harus berjiwa besar untuk segera meninggalkan KPK.

Sebab KPK bukanlah milik pribadi Novel yang bisa dijadikannya sebagai kerajaan milik pribadinya. Jangan sampai terjadi penilaian bahwa KPK adalah Novel dan Novel adalah KPK.

IPW berkeyakinan masih banyak orang yang lebih hebat dari Novel di dalam internal KPK.

“Namun gegara framing terhadap Novel begitu diheboh-hebohkan. Sehingga semua prestasi yang dicapai KPK selama ini seolah-olah adalah hasil kerja pribadi Novel Baswedan, seorang mantan Komisaris Polisi. Kesan ini yang harus dibersihkan,” tegasnya.

”Seluruh anak bangsa harus menyadari KPK adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik pribadi Novel Baswedan,” kata Neta S. Pane.