PB Al Jam’iyatul Washliyah: Sebaiknya Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Home / Berita / PB Al Jam’iyatul Washliyah: Sebaiknya Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Jakarta, PKPBerdikari – Menyusul pernyataan PBNU dan PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah meminta Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 ditunda. Ormas Islam tersebut menganggap proses Pilkada serentak di tengah pandemi lebih besar mudharatnya dibanding maslahatnya.

“Untuk menjaga kemaslahatan bangsa Indonesia, maka sebaiknya Pilkada serentak 2020 ditunda hingga keadaan darurat Covid-19 menurun,” tulis Anjuran Al Jam’iyatul Washliyah yang diteken Dr. H. Yusnar Yusuf dan H. Masylruril di Jakarta, Senin, 21 September 2020.

Penundaan Pilkada serentak dapat memberikan opsi pengalihan dana Pilkada yang kemudian dimanfaatkan untuk penanggulangan Covid-19. Yusnar menilai, hal tersebut lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa Indonesia.

Meski proses Pilkada telah diatur dengan mengacu pada protokol kesehatan, tulis Yusnar, tahapan pilkada yang akan berlangsung berpotensi terjadi penularan Covid-19. Dengan begitu, wabah Virus Corona yang telah merenggut ribuan nyawa manusia tidak boleh dianggap enteng dan harus dilakukan upaya untuk menekan jumlah korban virus tersebut.

Dalam hal ini, Al Washliyah menyatakan dukungan kepada pemerintah dalam berbagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Menanggapi ketidakpastian akan berakhirnya wabah Covid-19, Ia menghimbau seluruh masyarakat untuk menerapkan hidup sederhana. “Kepada seluruh warga Indonesia untuk hidup hemat, tidak berbelanja yang melebihi kebutuhan serta mau berbagi dengan saudara yang kurang mampu dan membutuhkan,” tulisnya.

Sementara itu, hingga akhir pekan lalu tiga pejabat KPU dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Mereka adalah Ketua KPU Arief Budiman dan dua komisioner KPU yakni Evi Novida Ginting dan Pramono Ubaid Tanthowi.

Di tempat terpisah, pada 7 September 2020 sebanyak 96 petugas Bawaslu di Boyolali dilaporkan positif Covid-19 usai menjalani tugas tahapan pilkada. Sedangkan menurut data KPU, hingga 14 September 2020, ada 60 bakal calon kepala daerah positif Covid-19.