PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda Hingga Tanggap Darurat Berakhir

Home / Berita / PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda Hingga Tanggap Darurat Berakhir

Jakarta, PKPBerdikari – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj, meminta penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ditunda. Ia berpandangan bahwa penundaan Pilkada perlu dilakukan hingga masa tanggap darurat Covid-19 berakhir.

“Meminta agar KPU RI, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020,” kata Said dalam keterangan resminya pada Minggu 20 September 2020.

Menurut Said Aqil, pesta demokrasi yang selama ini diselenggarakan identik dengan mobilisasi massa. Meski ada regulasi yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pilkada dalam masa pandemi, Pilkada tetap dianggap rawan menjadi kluster penularan. Hal itu terkonfirmasi dengan adanya sejumlah penyelenggara pemilu yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19.

Selanjutnya, Said Aqil berpandangan bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu mengutamakan pengentasan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial sebagai prioritas kebijakan, terutama dalam melakukan realokasi anggaran.

Sementara itu, Said mengingatkan salah satu hasil rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 yang digelar di Cirebon. Rekomendasi itu, menurutnya, perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang dinilai banyak menimbulkan banyak mudarat ketimbang manfaatnya bagi masyarakat.

“Berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” ujar Said Aqil.

Tahapan Pilkada yang sedang berjalan saat ini diwarnai dengan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan oleh kandidat maupun simpatisan. Berdasarkan catatan Bawaslu, 316 bakal pasangan calon di 243 daerah diketahui melakukan pelanggaran.

Tidak hanya itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyatakan telah menerima lebih dari 50 jenis petisi dari masyarakat yang meminta agar Pilkada 2020 ditunda.