Pejabat BUMN di Sumut Terlibat Pidana Pemilu

Home / Berita / Pejabat BUMN di Sumut Terlibat Pidana Pemilu

Medan – Ternyata ada pejabat di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat pidana pemilu. Pejabat tersebut diduga melakukan pelanggaran karena secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) pada Pemilu serentak 2019.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Syafrida R Rasahan membenarkan ada satu pejabat BUMN yang terlibat pelanggaran pidana pemilu. Kasus itu bahkan telah dilimpahkan ke penyidik Poldasu untuk diproses lebih jauh.

“Di Sumut banyak pelanggaran pemilu. Paling banyak pelanggaran administrasi. Kasus pidananya sudah ada yang naik kemarin, kita limpahkan ke kepolisian terkait netralitas pejabat BUMN,” ujar wanita yang akrab disapa Ida itu, di Medan, Sabtu (16/2).

Sayangnya, Ida enggan menjelaskan identitas pejabat BUMN yang terkena delik kasus pelanggaran pidana pemilu. Namun, ia hanya memberikan bocoran sedikit. “Beliau pejabat setingkat manager di salah satu PTPN,” katanya tanpa mau menjelaskan lebih rinci.

Selain itu, lanjut dia, Bawaslu melalui Centra Gakumdu juga memproses salah satu pelanggaran pidana pemilu oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Langkat.

Untuk di Kota Medan sendiri, lanjut dia, ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Medan. Di mana, agenda reses dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.

“Kasus itu sedang pendalaman di Centra Gakumdu Medan. Semua pelanggaran diproses. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak menggunakan uang negara ketika berkampanye, karena ada sanksi. Kita sayangkan kalau itu dilakukan oleh calon anggota legislatif yang notabene saat ini masih menjabat,” tuturnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Langkat, Agus Arifin mengakui ada salah seorang kepala desa yang terlibat pelanggaran pidana pemilu karena mendukung salah satu paslon.

“Kepala Desa Hinai kalau tidak salah. Dia kepala desa hadir di acara salah satu paslon, dan ikut mendukung. Memang hadir bukan sebagai kapasitas kepala desa, cuma jabatan itu melekat,” terangnya.

 

Sumber