Pemerintah Pastikan Ketersediaan Dosis Vaksin Covid-19 untuk Program Vaksinasi

Home / Berita / Pemerintah Pastikan Ketersediaan Dosis Vaksin Covid-19 untuk Program Vaksinasi

Jakarta – Pemerintah berupaya keras untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan memastikan ketersediaan vaksin gratis bagi seluruh kalangan. Untuk memenuhi imunitas komunal atau herd immunity melalui jalur vaksin, kurang lebih sebanyak 181 juta rakyat harus memperoleh vaksin Covid-19.

“Dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, yang pernah terkena Covid-19 positif, dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 29 Desember 2020.

Dari jumlah tersebut dan dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis vaksin. Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi.

“Sampai sekarang ada lima jalur pengadaan vaksin yang kita sudah tempuh. Empat di antaranya sifatnya bilateral dan satu sifatnya multilateral,” ucap Budi.

Hingga saat ini, dari jalur bilateral, pemerintah telah menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis vaksin dari Sinovac (Tiongkok) dengan opsi untuk menambah jumlah dengan tambahan 100 juta dosis vaksin lain dan 130 juta total dosis vaksin dari Novavax (Amerika). Selain itu, pemerintah juga akan menandatangani kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh hingga 100 juta dosis vaksin dan total 100 juta dosis lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-Pfizer (Jerman-Amerika). Perolehan vaksin dari keempat sumber tersebut bertujuan untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin ke Indonesia dalam jumlah yang dibutuhkan.

Vaksin Covid-19 dalam jumlah yang amat besar tersebut diharapkan dapat segera dan secara bertahap datang ke Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia dengan jumlah target sebanyak 181 juta orang dapat memperoleh vaksin secara gratis.

“Hal yang penting yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kita ada kerja sama multilateral dengan institusi yang namanya Gavi, merupakan bagian dari WHO, di mana mereka memberikan vaksin yang sifatnya gratis,” imbuh Menkes.

Untuk Indonesia, porsi vaksin yang diberikan hingga saat ini masih bergerak dinamis. Namun, dapat dipastikan bahwa perolehan vaksin untuk Indonesia dari Gavi berkisar antara 3 persen dari populasi atau sebanyak 16 juta dosis hingga 20 persen populasi atau sebanyak 100 juta dosis.

Menteri Kesehatan menjelaskan, penandatanganan kontrak antara pemerintah dengan empat sumber vaksin jalur bilateral turut disertai dengan opsi di mana dalam kontrak diatur bahwa terdapat sekian jumlah porsi yang pasti akan diambil Indonesia dengan opsi lain untuk menambah jumlah apabila dibutuhkan.

“Itu sebabnya kenapa kita membuat kontrak dengan opsi dari supplier-supplier yang ada empat tadi supaya kalau ada vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis kita tidak usah ambil dari mereka. Tetapi kalau misalnya vaksin dari Gavi ini belum bisa datang sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, kita sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral,” tuturnya.

Secara garis besar, Indonesia akan memperoleh 660 juta dosis vaksin dengan rincian setengah dari jumlah tersebut sudah pasti diperoleh Indonesia sementara setengah sisanya merupakan komitmen opsi penambahan untuk memastikan kegiatan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta dengan opsi juga sekitar 330 juta sehingga sudah 660 juta. Kita ada cadangan yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya,” tandasnya.

Sumber: BPMI Sekretariat Presiden