Pengembangan Vaksin Covid-19 Dipastikan Aman dan Halal

Home / Berita / Pengembangan Vaksin Covid-19 Dipastikan Aman dan Halal

Jakarta, PKP Berdikari – Penyediaan Vaksin sebagai salah satu cara memutus rantai pandemi Covid-19 terus dikembangkan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. PT Bio Fama, salah satu BUMN bidang farmasi, memastikan upaya pengembangan vaksin bertujuan menghasilkan produk yang aman bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Neni Nurainy, Research and Development Division PT Bio Farma, dalam webinar “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin” yang digelar Juru Bucara Presiden RI Fajroel Rachman, Senin, 26 Oktober 2020.

“Pengembangan Vaksin ini tidak mudah. Ini adalah satu proses yang kompleks, untuk mendapatkan vaksin yang aman, Imunogenik, memberikan Efikasi, dan yang penting adalah harus diproduksi dengan cara konsisten. Ini diatur dalam Good Manufacuring Practices,” ujar Neni.

Penjagaan kualitas sistem dilakukan mulai dari pengembangan awal produk, proses produksi, hingga distribusi vaksin kepada masyarakat. Pada distribusi vaksin misalnya, pengamanan dilakukan melalui monitoring suhu, karena suhu sangat penting bagi keamaan vaksin.

Proses pengembangan vaksin sendiri umumnya memakan waktu mulai dari 6-11 tahun, namun berbeda jika dalam kondisi outbreak yang hanya membutuhkan 1 sampai 1,5 tahun. Singkatnya proses tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya teknologi, kerjasama global, hingga relaksasi regulasi.

“Karna memang sudah ada pengalaman untuk vaksin Corona sebelumnya (Sars-1 dan Mers), kemudian adanya teknologi platform yang berkembang sangat cepat. Selain itu ada kerjasama global, sehingga rekruitmen dari relawan itu cepat,” jelasnya.

Berdasarkan survei persepsi masyarakat yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan, bekerjasama dengan WHO dan UNICEF, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau melakukan program vaksinasi.

“Diantara yang tidak mau menerima vaksin itu mayoritas alasanannya adalah tidak yakin dengan keamanannya. Kemudian takut efek sampingnya, tidak percaya vaksin, kepercayaan agama, dan lain-lain,” papar Neni.

Untuk itu, lanjut Neni, informasi mengenai ketatnya proses produksi tadi diharapkan bisa menjawab keraguan masyarakat terkait vaksin yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

“Hal ini perlu kita lakukan sama-sama, semua unsur untuk ikut terlibat dalam komunikasi terhadap masyarakat akan pentingnya vaksin ini,” ujarnya.

Sistem Jaminan Halal

Tidak hanya dari sisi keamanan dan efektifitas, PT Bio Farma juga menjamin produk yang nantinya digunakan pada program vaksinasi telah mendapat lisensi halal dari MUI. Jaminan itu sama dengan beberapa jenis vaksin yang pernah diproduksi sebelumnya oleh Bio Farma.

Sementara itu, perwakilan Pengurus Pusat Muhammadiyah Wawan Gunawan Abdul Wahid, memandang proses pengembangan vaksin yang sedang dilakukan merupakan upaya untuk menjaga kesehatan, bahkan nyawa manusia di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Kita pun berharap untuk tersedia sebuah cara (untuk memutus penularan Covid-19) yaitu vaksinasi pada saatnya nanti. Berarti vaksin itu harus diadakan, harus diwajibkan. Kita sebagai rakyat harus berdoa, supaya para ahli segera menemukan itu dengan kolaborasi Internasional tadi,” tegas Wawan Abdul Wahid.

Meski menekankan penggunaan bahan vaksin yang halal, Wawan memberi pengecualian jika kita tengah dalam kondisi darurat seperti saat ini.

“Keadaan darurat bisa mengalihkan seuatu yang tidak boleh itu menjadi boleh. Sampai kapan? Sampai ditemukan vaksin yang halal dalam jumlah banyak, maka vaksin yang berasal dari sesuatu yang syubhat (tidak jelas/samar-samar) tadi, ya dienyahkan,” jelasnya.

Senada dengan Wawan Abdul Wahid, perwakilan PBNU Sarmidi Husna turut menjelaskan konsep fiqih terkait vaksin. Menurutnya, terdapat tiga istilah terkait kehalalan vaksin, yakni istihalah, istihlak, dan dhorurot.

Istihalah memiliki arti perubahan suatu material dan sifat-sifatnya, dari suatu zat najis menjadi zat baru yang hukumnya suci. Sedangkan istihlak merupakan bercampurnya benda haram/najis dan benda lain yang suci/halal dengan jumlah yang lebih banyak.

“Kalau kedua istilah tadi tidak bisa dugunakan, maka bisa digunakan istilah dhorurot dan hajat, yaitu keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang,” ucap Sarmidi Hasan.

Lebih lanjut, Sarmidi menekankan bahwa imunisasi hukumnya wajib bagi orang yang jika tidak melakukan imunisasi akan menyebabkan penyakit berat, bahkan mengancam jiwa berdasarkan pertimbangan ahli.