Perekonomian Indonesia Diperkirakan Pulih Tahun 2021

Home / Berita / Perekonomian Indonesia Diperkirakan Pulih Tahun 2021

Jakarta, PKP Berdikari – Pasca mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia diprediksi pulih pada 2021 dengan pertumbuhan sekitar 4,5-5,5%. Konsumsi pemerintah, khususnya pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), masih menjadi harapan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

“Dengan situasi yang ada di 2020, kami (Kemenkeu) telah menyampaikan di DPR untuk pembahasan RAPBN 2021, range untuk pertumbuhan adalah antara 4,5-5,5%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN, di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020.

Konsumsi pemerintah, sebut Sri Mulyani, akan positif seiring APBN yang mengalami perubahan dengan memasukan program stimulus maupun penanganan pemulihan ekonomi secara masif. Program tersebut diharapkan bisa dieksekusi secara efektif pada quartal ketiga dan keempat tahun 2020.

Selain itu, indikator ekspor juga diperkirakan lebih baik seiring dengan pemulihan ekonomi global, dan didorong melalui perluasan tujuan ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara komoditi impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik yang sesuai dengan prioritas nasional.

Sedangkan pada indikator konsumsi domestik dan investasi yang selalu menjadi motor penggerak ekonomi, belum menunjukan perbaikan yang signifikan. Meski demikian, pemerintah tetap optimis dapat kembali menggerakan konsumsi melalui berbagai stimulus yang telah digelontorkan lewat program PEN.

Realisasi Bantuan Sosial Meningkat Tajam

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Keuangan mencatat realiasi belanja untuk bantuan sosial tumbuh hingga 55,9%. “Bansos mengalami kenaikan luar biasa tingginya, itu adalah karena kenaikan dari eksisting program, seperti Kartu Sembako, PKH, serta jaminan kesehatan nasional,” sebut Sri Mulyani.

Seperti diketahui, kebijakan Program Kartu Sembako melalui Kementerian Sosial mengalami perubahan untuk menekan dampak Covid-19 pada kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Nilai manfaat yang diterima masyarakat meningkat dari Rp 110.000 pada 2019, menjadi Rp 200.000 pada tahun 2020. Disamping itu, cakupan penerima manfaat juga diperluas dari 15,6 juta penerima pada 2019, menjadi 20 juta penerima manfaat pada 2020.

Selain itu, pelaksanaan Bantuan Sementara berupa bansos sembako dan bantuan tunai juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan realisasi bantuan sosial. Penyaluran kedua program tersebut telah dilakukan mulai bulan Mei untuk Jaring Pengaman Sosial Pandemi Covid-19.

Di bidang Kesehatan, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk kelas III yang tidak mengalami kenaikan tarif.

“Mereka tetap membayar Rp 23.000 per orang, dan oleh karena itu pemerintah mensubsidi selisih yang seharusnya iuran itu naik menjadi Rp 42.000,” sebut Sri Mulyani.

Pemerintah juga melakukan pencairan PBI JKN di muka untuk meningkatkan likuiditas BPJS Kesehatan dalam percepatan pembayaran klaim fasilitas kesehatan.