Perizinan Berusaha Dipangkas, UMKM Siap Naik Kelas

Home / Berita / Perizinan Berusaha Dipangkas, UMKM Siap Naik Kelas

Jakarta, PKP Berdikari – Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih perlu dilakukan dalam berbagai hal, terutama terkait Perizinan. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Panutan S. Sulendrakusuma menyebut, perizinan termasuk hal yang sering dikeluhkan pelaku UMKM selain permodalan, marketing, SDA, dan SDM.

“Dalam konteks inilah, maka KSP mendorong secepatnya untuk dilakukan implementasi dari UU Cipta kerja, salah satunya pada keluhan tentang perizinan tersebut,” ujar Panutan saat dirinya membuka diskusi daring bertajuk ‘KSP Mendengar; Kemudahan Berusaha dan Perizinan Bagi UMKM’, pada Kamis, 29 April 2021.

Panutan menambahkan, berdsarkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 73 dunia, dan ditargetkan akan berada pada peringkat 40 di tahun 2024. Ia juga berharap, target tersebut dapat dicapai dengan adanya UU Cipta Kerja.

Hal senada disampaikan Luhur Pradjarto, Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kemenkop UMKM yang turut menjadi narasumber pada acara tersebut. Luhur menyatakan, persoalan perizinan menjadi perhatian utama pemerintah untuk terus dibenahi.

Kemudahan bagi pelaku UMKM dalam hal perizinan, lanjut Luhur, ditekankan pada Perizinan Tunggal bagi UMK yang meliputi perizinan berusaha melalui Online Single Submission, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal. Seluruh proses perizinan tersebut diprioritaskan melalui daring atau elektronik tanpa dipungut biaya.

“Ini akan memberikan kemudahan bagi pelaku. Kita tahu, 64 juta pelaku UMK, banyak usaha yang belum formal. Dengan UU Cipta Kerja ini, diharapkan mereka secara bertahap akan menaikan kelas UMKM,” ujar Luhur.

Perizinan tunggal itu sendiri akan diberikan melalui pendekatan berbasis resiko yang terbagi menjadi resiko rendah, menengah, dan resiko tinggi. Pembagian tersebut akan menentukan jenis perizinan apa yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

“Untuk rersiko rendah, perizinan tunggal sekaligus berlaku untuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan jaminan produk halal. Untuk resiko menengah selain NIB ini ada standar-standar khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk resiko tinggi, ada NIB ditambah perizinan,” papar Luhur.

Selanjutnya, pendampingan juga dinilai sebagai bagian penting dalam mengembangkan UMKM. “Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki pusat layanan terpadu yang di dalamnya ada tenaga-tenaga pendamping. Itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM,” jelas Luhur.

Salah satu program yang tengah disiapkan pemerintah yakni pendampingan dan bantuan hukum. Kedepannya, pelaku UMKM diharapkan lebih melek hukum utamanya saat melakukan kontrak kerja ataupun kemitraan dengan pihak lain.

“Nanti ada fasilitasinya (dari pemerintah). Misalnya, bagaimana penyusunan perjanjian kerjanya, bagaimana jika nanti terjadi permasalahan. Itu bisa dikonsultasikan. Pemerintah juga akan menunjuk lembaga hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat,” pungkas luhur.

Selain itu, dukungan pemerintah juga akan diberikan dalam hal, diantaranya pemulihan usaha mikro dan kecil, kredit program, aplikasi laporan keuangan, pengelolaan terpadu, hingga inkubasi. Semua itu termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Turut hadir dalam acara tersebut yakni Direktur Kerjasama Pendanaan Kemenkeu Muhammad Yusuf, dan sejumlah pelaku UMKM.