Pointers PPN atas Sembako dan Jasa Pendidikan

Home / Berita / Pointers PPN atas Sembako dan Jasa Pendidikan

• Saat ini berkembang isu seolah-olah Pemerintah akan mengenakan PPN 12% atas beberapa barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN, di antaranya adalah sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Hal tersebut tidak benar dan tidak pernah terpikir oleh pemerintah untuk menambah beban masyarakat, terutama yang kurang mampu.

• Di masa pandemi ini Pemerintahan Presiden Jokowi justru menggelontorkan berbagai stimulus dan bantuan sosial, terutama untuk pelaku UMKM dan kelompok masyarakat tidak mampu. Dukungan tersebut berlanjut sampai tahun ini dengan alokasi yang lebih besar dan komitmen semakin kuat.

• Saat ini pemerintah mengajukan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke DPR justru untuk melakukan reformasi perpajakan yang memperkuat sistem perpajakan, kesinambungan fiskal, dan keadilan bagi masyarakat luas. Dan sampai saat ini belum dilakukan pembahasan. Pemerintah justru menunggu masukan berbagai pihak agar ketentuan ini semakin baik.

• Keadilan merupakan salah satu asas yang dijunjung tinggi untuk setiap kebijakan perpajakan yang diterapkan, termasuk atas kebijakan PPN. Prinsip pajak adalah gotong royong, di mana warga yang mampu membayar pajak lebih tinggi untuk dapat membantu yang kurang mampu. Faktanya saat ini banyak barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN padahal dikonsumsi oleh kelompok kaya.

• Sebagai contoh, konsumsi beras premium dan beras biasa, sama-sama tidak kena PPN; konsumsi daging segar wagyu di supermarket dan daging segar di pasar tradisional sama-sama tidak kena PPN; les privat berbiaya tinggi dan pendidikan gratis sama-sama tidak kena PPN; layanan kesehatan estetis dan layanan kesehatan terapeutis sama-sama tidak dikenakan PPN. Konsumen barang-barang tersebut memiliki daya beli yang jauh berbeda, sehingga fasilitas pengecualian PPN atas barang/jasa tersebut tidak tepat sasaran. Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN.

• Atas dasar itulah, ke depan PPN seyogianya dikenakan terhadap barang atau jasa premium dan tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok dan jasa pendidikan/kesehatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Maka RUU mendesain penerapan multitarif. Barang/jasa pada umumnya dikenai tarif umum. Terhadap barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak dapat dikenai tarif lebih rendah (5%), atau tarif lebih tinggi sd 25% untuk barang/jasa mewah yang hanya dikonsumsi kelompok atas. RUU juga menyediakan skema PPN Final dengan tarif 1-2% untuk kemudahan dan kesederhanaan. Di samping itu, terhadap barang/jasa yang dibutuhkan rakyat banyak dan bersifat strategis dapat diberi fasilitas PPN tidak dipungut.