POLRI Siapkan Pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Home / Berita / POLRI Siapkan Pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jakarta, PKP Berdikari – Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memutus penyebaran Covid-19 membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merespon lewat dua Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1182/IV/OPS.2/2020 dan ST/1183/IV/OPS.2/2020 tertanggal 13 April 2020.

Kepala Operasi Terpusat (Kaopsus) Aman Nusa II-penanganan Covid-19 Komjen Pol Agus Andrianto menyebut, surat pertama berisi aspek keamanan yang harus terpenuhi sebelum PSBB diberlakukan.

“Para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda (tingkat Polda) dan Kaopsres (tingkat Polres) Aman Nusa II 2020 di wilayah harus memberikan saran dan masukan kepada gubernur, bupati, dan walikota terkait aspek keamanan dalam mengajukan permohonan PSBB ini,” kata Agus Andrianto di Jakarta.

Aspek keamanan yang dimaksud pada surat tersebut berupa ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat dan juga sarana prasarana kesehatan. Selain itu, ketersediaan data masyarakat terdampak yang akan menerima bantuan sosial juga menjadi perhatian. Tak berhenti disitu, keamanan juga meliputi pelaksanaan pembagian bantuan sosial pada daerah yang telah menerapkan PSBB.

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, Surat Telegram kedua berisi langkah-langkah antisipatif mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama PSBB diberlakukan.

“Kamtibmas adalah hal yang sangat penting, karena ini mempengaruhi semua aspek kehidupan. Kita harus antisipasi dan harus bisa mencegah timbulnya penyebab gangguan kamtibmas, apalagi dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini,” lanjut Komjen Pol Agus Andrianto.

Langkah antisipatif yang dimaksud dijabarkan pada delapan poin, yakni;

1. Menerapkan Maklumat Kapolri dan menerapkan semua aturan serta kebijakan pemerintah secara humanis dengan tidak arogan.

2. Mengamankan tempat penyimpanan/gudang dan mengawal pelaksanaan distribusi bahan pokok serta memastikan tidak ada pemblokiran jalan oleh pihak tertentu yang dapat menimbulkan terhambatnya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat.

3. Menyiapkan personel yang telah terlatih dan dibekali pengetahuan untuk membantu pemulangan jenazah dari rumah sakit dengan mengedepankan protokol kesehatan serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pemakaman pasien COVID-19 agar tidak ada lagi penolakan dari warga.

4. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan pemakaman milik negara atau pemerintah guna menjamin dan mengantisipasi pemakaman pasien COVID-19 yang ditolak warga.

5. Meningkatkan ketegasan dan kedispilinan terhadap masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19, ODP, dan PDP, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan masalah di lingkungan mengingat masih masifnya penyebaran COVID-19.

6. Melakukan antisipasi dan penindakan terhadap penyebar berita bohong (hoaks), penghasutan, provokatif untuk melakukan kerusuhan baik secara langsung maupun menggunakan media sosial.

7. Menyiapkan pasukan huru-hara (PHH) serta sarana dan prasarana guna mengantisipasi unjuk rasa, kerusuhan, konflik sosial, atau terjadi eskalasi terburuk di wilayah masing-masing.

8. Membentuk Satgas tanggap darurat untuk melakukan program keselamatan guna membantu masyarakat yang terdampak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak tercover oleh program kementerian atau lembaga.

Berbagai situasi bisa saja terjadi di tengah masyarakat, mengingat dampak sosial ekonomi dari penyebaran wabah ini semakin terasa. Polri telah menyiapkan langkah antisipatif jika situasi memanas, seperti unjuk rasa, kerusuhan, dan konflik sosial lainnya yang melibatkan massa dalam jumlah banyak.

Hal itu terkait dengan Surat Telegram bernomor ST/1184/IV/OPS.2/2020, yang memerintahkan pihak terkait untuk menyiapkan cara bertindak (CB) bagi pasukan Dalmas dan PHH (Brimob dan Sabhara) untuk menangani massa dengan memperhatikan aspek keselamatan anggota dari penularan COVID-19.

“Intinya sebagai tindak lanjut kesiapan Polri bila situasi menjadi chaos. Jadi Polri sudah siap melakukan langkah antisipasi,” tutup Komjen Pol Agus Andrianto.