Presiden Jokowi Tetapkan Wabah Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

Home / Berita / Presiden Jokowi Tetapkan Wabah Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

Jakarta, PKP Berdikari – Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai bencana nasional di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Keppres yang ditandatangani Presiden pada Senin (13/4/2020) di Jakarta itu, diambil dengan melihat luasnya dampak yang muncul sejak kasus pertama dilaporkan pada awal Maret 2020. Bahkan, World Health Organization (WHO) telah lebih dulu menyatakan bahwa Covid-19 sebagai Global Pandemic pada 11 Maret 2020.

“Penyebaran Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda dan meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana,” kata Presiden Jokowi dalam Keppres tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, jumlah kasus positif yang tercatat pada situs covid19.go.id berjumlah 4.557 kasus yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. DKI Jakarta masih menjadi episentrum dengan jumlah pasien positif covid-19 terbanyak, yakni 2.186 orang. Setelah DKI Jakarta, disusul Jawa Barat (540 pasien), dan Jawa Timur (440 pasien).

Selain tingkat penyebaran yang tinggi, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan ini, juga menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi Indonesia.

Pemerintah juga memutuskan, penaggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19. “Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 ” Lanjut Jokowi.

Seperti diketahui sebelumnya, Keppres Nomor 9 Tahun 2020, adalah upaya penguatan Gugus Tugas dengan memasukan berbagai unsur dari kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, agar tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Presiden Jokowi kembali menegaskan kepada kepala daerah untuk sejalan dengan pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi ini. “Dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing, harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat,” bunyi butir ketiga dalam Keppres 12/2020.

Keputusan mengenai status bencana nasional terhadap penyebaran Covid-19, seperti tertuang dalam poin terakhir Keppres itu, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 13 April 2020.