Proses Vaksinasi Covid-19 Andalkan Infrastruktur Data Digital

Home / Berita / Proses Vaksinasi Covid-19 Andalkan Infrastruktur Data Digital

Jakarta, PKP Berdikari – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan proses vaksinasi kedepan akan dilaksanakan menggunakan sistem integrasi data digital yang transparan. Infrastruktur data vaksinasi Covid-19 yang tengah digodok dua perusahaan BUMN yakni Telkom dan PT Bio Farma, akan melingkupi data penerima, suply, hingga distribusi vaksin.

“Kami sangat terbuka dengan masukan dan pertanyaan agar bisa terus diperbaiki. Agar nanti saat vaksin datang dan ada proses dari BPOM dan Kemenkes untuk vaksinasi, semua berjalan dengan baik,” ujar Erick saat mengisi Webinar bertajuk ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19’, Selasa, 24 November 2020.

Erick Thohir yang juga menjabat Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menegaskan, kerahasiaan data pada sistem tersebut akan tetap terjaga. Ia memastikan data yang diolah merupakan data pemerintah dan tidak akan digunakan oleh BUMN selain untuk kepentingan vaksinasi.

“Kami dari BUMN, Telkom dan Bio Farma, ini sebagai agregator saja supaya data ini bisa terekam dengan baik,” tutur Erick

Terkait proses distribusi vaksin, Erick optimis proses itu akan berjalan dengan lancar mengingat persiapan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Terlebih lagi, holding BUMN farmasi telah terbukti memiliki kemampuan melakukan distribusi ke berbagai daerah di Tanah Air.

“Ini bukan barang baru dalam kita mendistribusikan vaksin. Kita negara yang cukup sering melakukan vaksin, mulai dari TBC sampai Polio,” lanjut Erick.

Kolaborasi Telkom dan Bio Farma

Direktur Digital Business Telkom M. Fajrin Rasyid yang juga menjadi pembicara dalam webinar tersebut menyatakan, dasar dari sistem satu data Vaksinasi Covid-19 ialah big data analytic. Saat ini, pihaknya tengah melakukan integrasi data dari berbagai pihak, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kemenkes, Kemendagri, serta TNI dan Polri.

Melalui integrasi data itu, pemerintah bisa menentukan masyarakat yang berhak menerima vaksin Covid-19 dengan tepat sesuai dengan persyaratan yang ada.

“Jika nanti prioritas siapa persisnya yang akan divaksin, by name by addres itu sudah ada dan langsung bisa diimplementasikan. Sistem ini bisa langsung berikan data orang-orang berdasarkan prioritas sasaran yang ditentukan kemenkes,” papar Fajrin.

Lebih lanjut, Fajrin menyampaikan infrastruktur data ini telah coba digunakan dalam dua kali simulasi vaksinasi, termasuk yang dihadiri oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

“Pak Presiden menyampaikan, secara umum beliau pikir ini sudah baik. Tentu ada satu dua yang menjadi masukan sehingga terus kami kembangkan, terus kami improve untuk kedepannya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Digital Healthcare Bio Farma Soleh Al Ayubi mengatakan pihaknya akan menggabungkan teknologi digital dan proses manual dalam distribusi vaksin Covid-19. Upaya itu dilakukan untuk meminimalisir kemunculan vaksin palsu yang beredar di masyarakat.

“Kami akan hindari dengan penempelan barcode. Jadi tinggal scan kemudian akan muncul informasi detilnya,” tegas Soleh Ayubi. Informasi dalam barcode yang ditempel pada botol vaksin itu terdiri dari nomor seri, tanggal kadaluarsa, dan sebagainya.

Barcode juga akan ditempel pada kardus hingga kendaraan pengangkut vaksin yang akan didistribusikan ke berbagai daerah. Metode itu bertujuan memberikan informasi mengenai posisi perjalanan hingga jumlah vaksin yang dibawa secara real time.

“Ketika box dimasukkan dalam truk itu, truknya ada barcodenya juga, jadi kami tahu di jalan truk ini mengangkut vaksin berapa, lalu nomor ID berapa saja kami tahu,” pungkas Soleh Ayubi.