RUU DKJ Atur Gubernur Ditunjuk Presiden, Ganjar Ungkap Ada 2 Pilihan

Home / Berita / RUU DKJ Atur Gubernur Ditunjuk Presiden, Ganjar Ungkap Ada 2 Pilihan

JAKARTA — Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bicara wacana aturan gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden sebagaimana Pasal 10 Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Ganjar menilai jika ingin konsisten menjadi otonomi daerah, maka seharusnya gubernur dipilih langsung.

“Kalau kita mau konsisten sama otonomi daerah, dipilih (langsung),” kata Ganjar usai menghadiri acara deklarasi Program Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (PROGRESIF) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Kecuali, kata Ganjar, tak masalah ditunjuk, jika memang ingin berubah menjadi kota administrasi. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menuturkan hanya ada dua pilihan tersebut.

“Kecuali mau bikin kota administratif, kalau itu silakan ditunjuk. Itu aja dua pilihannya,” tuturnya.

Diketahui, dalam RUU Daerah Khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.