Saya Butuh Menteri Eksekutor

Home / Berita / Saya Butuh Menteri Eksekutor

Seperti biasa, awal pekan adalah hari yang sibuk untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hari itu Senin, 27 Mei, sejak pagi ia pun menerima antrean tamu dan ada sejumlah agenda rapat. Dimulai dengan menerima Usma, pedagang kaki lima korban penjarahan saat terjadi kericuhan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 22 Mei lalu.

Berikutnya sejumlah agenda rapat Presiden dengan para pembantunya sudah menanti, yang membuat jadwal waktu wawancara khusus dengan tim katadata.co.id pun mundur hingga tiga kali. Selain dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Selepas tengah hari, giliran tiga menteri ekonomi, yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang bertemu dengan Jokowi.

Barulah sekitar pukul 16.00—setelah menanti sejak pk. 11.00—wawancara khusus berlangsung. Saat ditemui di ruang rapat Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi masih ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang kemudian undur diri.

“Jangan serius-serius,” kata Presiden membuka percakapan ketika memulai wawancara kepada Metta Dharmasaputra, Yura Syahrul, Yuliawati, dan Donang Wahyu. Di mejanya, berserak kertas yang tampak sudah penuh catatan darinya. Ini merupakan wawancara pertama Jokowi setelah pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno resmi menggugat hasil pemilihan presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi, 24 Mei lalu.

Semua pertanyaan dijawabnya dengan lugas. Waktu yang tersedia memang terbilang singkat, hanya sekitar 25 menit, berhubung masih ada agenda Presiden lainnya sebelum berbuka puasa. Ketika ditanyakan, apa resepnya selalu tampak bugar meski jadwalnya begitu padat, ia hanya terkekeh. “Ya, sebetulnya capek juga. Orang tidak tahu saja,” katanya.

Anda dikenal ahli strategi yang langkahnya bahkan kerap sulit ditebak lawan. Menghadapi polarisasi yang tajam akibat Pilpres, apa jurus yang disiapkan?

Yang namanya berkomunikasi itu penting untuk menemukan titik temu dalam rangka kepentingan semua (pihak). Tentu saja yang paling penting kepentingan rakyat dan negara. Setiap konsensus apa pun itu pegangannya adalah konstitusi. Jangan sampai seperti kemarin (22 Mei). Rusuh seperti itu kan melawan konstitusi.

Menjelang Pemilu pada 17 April lalu, Anda pergi umrah dan mengunjungi Ka’bah. Kabarnya, berdoa khusyuk untuk keselamatan bangsa…

Iya betul. Saya berdoa untuk keselamatan bangsa, keamanan negara, kesejahteraan rakyat, itu merupakan yang nomor satu, didahulukan. Masuk ke dalam Ka’bah merupakan sebuah kesempatan yang langka. Saya dapat kesempatan salat sunah di empat penjuru di dalam Ka’bah, (jadi) saya manfaatkan betul.

Padahal waktu saya naik haji tahun 2000-an untuk memegang Hajar Aswad saja tidak bisa. Umrah beberapa kali memegang Hajar Aswad juga tidak bisa. Ini (sekarang) diberi kesempatan, jadi doanya juga harus benar-benar pas.

Anda berdoa sampai meneteskan air mata. Ada kecemasan tertentu kala itu?

Tidak ada. Keinginan kuat saya untuk mendapatkan ridho dari Allah agar negara ini aman, tenteram, dan diberikan kesejahteraan.

Jadi bukan doa untuk kemenangan di Pilpres, tapi untuk keselamatan bangsa?

Iya itu yang nomor satu. Ada nomor-nomor lainnya, itu rahasia. Hehehe…..

Hingga pelantikan Presiden terpilih Oktober mendatang, masih ada waktu sekitar lima bulan dari sekarang. Apakah Anda akan langsung berlari dengan merombak tim kabinet dan mempercepat reformasi ekonomi?

Yang paling penting, pertama, setelah Pemilu ini kami melihat sebetulnya (masyarakat) di bawah itu, Alhamdulillah sudah menjalankan kehidupan yang normal. Itu terlihat juga dari survei yang kami lakukan. Petani sudah ke sawah, pedagang pergi ke pasar, nelayan ke laut.

Semuanya sudah normal sehingga kondisi seperti inilah yang harus kami jaga ke depan agar bisa mempercepat proses-proses pembangunan. Baik pembangunan fisik dengan membangun infrastruktur yang belum selesai, juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mungkin lima tahun ke depan itu akan jadi fokus.

Beberapa ekonom menyarankan untuk mempercepat reformasi ekonomi. Bahkan melakukan terobosan perombakan kabinet yang disinyalir akan dilakukan setelah Lebaran. Benarkah?

Saat ini kan masih ada proses (gugatan hasil pilpres) di Mahkamah Konstitusi. Belum ada penetapan presiden dari KPU. Saya kira kita sabar saja menunggu. Bahwa kami mulai mematangkan menuju ke sana (reshuffle) iya. Saya kira prosesnya sudah ada, tapi belum berpikir kapan (waktunya).

Jadi perombakan kabinet belum dalam waktu dekat ini?

Tidak tahu. Bisa iya, bisa tidak…

Di acara HIPMI, Anda mulai memberi sinyal dengan menyebut Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia cocok sebagai menteri. Apakah memang sudah menyusun formasi kabinet dan melirik para calon menteri?

Sekali lagi, ini masih dalam proses dimatangkan yang akan selesai sebelum 20 Oktober 2019. Yang jelas semangatnya ke depan, kami memang perlu energi baru dalam melakukan perubahan-perubahan, terobosan-terobosan, sehingga tidak lagi terjebak pada rutinitas.

Saya kemarin melihat Ketua HIPMI, wah memang anak-anak muda perlu diberikan kesempatan hingga muncul ide-ide kreatif, gagasan-gagasan kreatif yang baru. Kami ingin ada sebuah kecepatan dalam pembangunan, sehingga menteri-menteri yang kami harapkan betul-betul punya kekuatan untuk mengeksekusi.

Artinya kami membutuhkan eksekutor kuat, mampu mengeksekusi setiap program yang diberikan, dan merealisasikan KPI (Key Performance Indicator).

Selain pilihan personalia yang punya energi lebih besar, dari sisi nomenklatur kabinet akan ada perubahan?

Saya berpikir perlunya Menteri Ekspor dan Menteri Investasi, karena selama bertahun-tahun kita belum menyelesaikan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Problemnya sebenarnya kita mengerti, hanya ada dua yang bisa menyelesaikan ini, yakni investasi dan ekspor. Hanya dua itu saja, tidak ada yang lain.

(Hal itu) penting sekali tetapi (pelaksanaannya) tidak segampang itu. Misalnya investasi, kita ini terjebak pada aturan yang kita buat sendiri, sehingga tidak fleksibel dan tidak lincah. Tahapan pertama ini, kami akan revisi undang-undang yang membelenggu kita.

Apakah salah satunya undang-undang ketenagakerjaan?

Pokoknya, mengenai yang berkaitan dengan investasi. Kami baru merinci undang-undang apa saja yang membuat kita lamban dan tidak cepat, serta menakutkan investor.

Terkait upaya meningkatkan ekspor, saat ini kita menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Bagaimana strategi pemerintah menghadapi ini?

Sebetulnya justru (bisa menjadi) peluang. Tapi kita sendiri sudah nyaman berpuluh-puluh tahun mengekspor bahan mentah. Nah itu yang mau kita balik. Sekali lagi kuncinya ada di ekspor. Karena itu, hilirisasi industri itu penting, baik setengah jadi maupun barang jadi.

Berpuluh-puluh tahun Indonesia ekspor seperti CPO (kelapa sawit) dan batubara. Kenapa kita tidak ekspor barang-barang mentah yang menjadi produk, seperti kosmetik dari minyak sawit atau sabun. Turunan (dari minyak sawit mentah) kan banyak sekali.

Kenapa tidak ekspor hasil gasifikasi batubara? Begitu juga dengan produk mentah lain seperti kopi dan nikel. Kita perlu memulai proses sehingga ekspornya (berupa) barang jadi, barang setengah jadi. Ada nilai tambah di dalam negeri. Itu untuk memperkuat neraca perdagangan kita.

Begitu juga dengan barang-barang substitusi impor, Mengapa kita harus impor produk petrokimia? Mengapa tidak kita buat industrinya di sini? Apalagi yang berkaitan dengan pertanian (produk turunan), banyak sekali, kita harus mengurai satu per satu.

Artinya nanti porsi Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian menjadi sangat penting di kabinet mendatang? 

Untuk (mengatasi persoalan) industrialisasi berarti Menteri Perindustrian penting sekali. Untuk urusan ekspor nanti Menteri Ekspor atau mungkin bisa tetap seperti sekarang, berarti keberadaan Menteri Perdagangan itu penting.

Anda menginginkan sosok yang lebih cepat untuk melakukan eksekusi di kabinet. Artinya akan cukup banyak sosok-sosok muda di kabinet nanti?

Setiap periode itu butuh karakter menteri yang berbeda, sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Sekarang ini saya melihat kita butuh eksekutor yang kuat.

Dan itu diartikan sebagai sosok muda?

Biar larinya lebih cepat daripada saya. Hahaha…

Majalah Forbes belum lama ini menyebutkan Indonesia dengan penduduk muda yang besar dan pesatnya perekonomian digital merupakan macan baru ekonomi di Asia Tenggara. Pandangan Anda?

Asal kita bisa memanfaatkan bonus demografi (besarnya penduduk usia muda dan produktif yang diperkirakan berpuncak pada 2030). Harus bisa kita manfaatkannya. Karena itu, lima tahun ke depan kita akan konsentrasi ke pembangunan kualitas SDM.

Untuk itu, kami akan lakukan beberapa hal. Pertama, reformasi pendidikan. Kedua, pelatihan pendidikan vokasi yang dilakukan secara terintegrasi sesuai kebutuhan industri. Kebutuhan dunia usaha sudah mulai kami petakan.

Bappenas sudah memetakan kebutuhan, misalnya di tekstil dan industri otomotif dalam 5-10 tahun ke depan.

Begitu juga kita siapkan SDM untuk ekonomi digital. Ini harus ada shifting strategy, ada pergeseran. Sebagian dari SDM dimasukkan ke digital economy, karena ke depan itu peluang besar kita. Jangan sampai pasar besar kita ini nanti dimanfaatkan oleh negara lain. SDM kita sendiri harus mampu mengelola ini.

Dalam wawancara kami sebelumnya, Anda menyebutkan sektor pariwisata dan industri kreatif akan mendapatkan porsi besar karena merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Apakah masih akan menjadi fokus pemerintah?

Salah satu kekuatan kita, keindahan alam laut, pantai, gunung. Saya kira kekuatan besar memang ada di sektor pariwisata. Sehingga kami mulai memproses 10 Bali baru, dan saat ini baru (mengembangkan) empat wilayah, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba. Sudah, fokus di empat itu saja dulu.

Konsentrasi kami pada infrastruktur, pemasaran, dan investasi, agar betul-betul konkret. Misalnya di Mandalika sudah terdapat 7 hotel, sirkuit Motor GP juga mulai dalam proses pembangunan. Kami juga membangun infrastruktur, sehingga dari Bali ke Lombok bisa juga lewat laut, tidak hanya lewat udara.

Kemudian mengintegrasikan infrastruktur dengan kawasan wisata. Infrastruktur yang kita bangun dengan kawasan ekonomi khusus, juga infrastruktur dengan kawasan industri yang ada. Ini masih dalam proses semuanya.

Dalam pemerintahan periode kedua nanti, apakah masih akan tetap fokus pada kebijakan jangka panjang seperti infrastruktur, atau pada jangka pendek misalnya pemenuhan kebutuhan pangan dan energi?

Pembangunan infrastruktur dan SDM memang tidak bisa kita nikmati langsung, itu risiko yang saya ambil. Karena (pembangunan) ini menjadi fondasi kita menuju Indonesia Emas 2040-2045. Tanpa fondasi ini, kalau kita hanya memikirkan (kepentingan) jangka pendek, maka ini tak akan terbangun. Percaya (dengan) saya.

Infrastruktur tidak bisa return-nya kita nikmati langsung, baik secara ekonomi maupun politik. Pembangunan SDM juga membutuhkan waktu 10-15 tahun, baru terlihat (manfaatnya). Kita tidak bisa menikmati keuntungan ekonomi atau politiknya sekarang.

Itu risiko yang sudah saya ambil. Karena, kita ini bukan sedang membangun bisnis, tapi membangun negara. Berbeda antara kepentingan berbisnis dan bernegara. Ini sesuatu yang berbeda, sangat beda.

Misalnya bila hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, ya kita bangun saja superkoridor ekonomi di Jawa bagian utara. Di kawasan itu sudah terdapat pelabuhan, jalanan tinggal diperbaiki sedikit-sedikit. (Pekerjaannya) lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kan kita ini bernegara, jadi perlu memikirkan bagaimana saudara-saudara kita yang di Papua, Maluku, NTT hingga Aceh.

Apakah pada periode kedua nanti, Anda juga siap membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak populis?

Ya, karena saya sudah tidak punya beban lagi. Apa pun yang baik untuk negara ini, yang baik untuk rakyat, akan saya lakukan (katanya dengan nada tegas, sambil mengetuk-ketuk kertas yang berserak di hadapannya).

 

Sumber : KataData