Survei Ekonomi OECD: Ekonomi Indonesia Sangat Positif

Home / Berita / Survei Ekonomi OECD: Ekonomi Indonesia Sangat Positif

Nusa Dua-Bali, 10 Oktober 2018 – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa
hal yang patut diperhatikan dalam hasil survei ekonomi Indonesia oleh Organisasi untuk Kerja
Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) 2018 adalah keadaan ekonomi Indonesia
menunjukkan hasil pertumbuhan positif meski sedang mengalami tekanan penurunan ekonomi
global.

Hal ini disampaikan saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 di Sofitel
Hotel Nusa Dua, Bali (10/10) dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. OECD
meluncurkan dua laporan penting yaitu OECD-Indonesia Joint Work Programme (2019-2021) dan
Economic Survey of Indonesia 2018. Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria memaparkan hasil
survei yang menyoroti pentingnya kebijakan untuk meningkatkan ketahanan atas berkembangnya
peningkatan risiko global.

Angel Gurria mengatakan bahwa tingkat kepercayaan (confidence level) kepada
pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Menteri Keuangan
menanggapi bahwa hasil temuan survei tersebut bisa menjadi basis untuk kerjasama kedepan
dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program.

Survei ekonomi Indonesia oleh OECD dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak
2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia
dengan OECD dalam program ini.

Survei OECD menyoroti perkembangan terkini dan juga tantangan yang dihadapi negara
untuk terus maju. Hasil survei memprediksi pertumbuhan Indonesia 5,2 persen tahun ini dan 5,3
persen di 2019, dan juga memaparkan agenda untuk membuat ketahan ekonomi semakin kuat
dan semakin inklusif.

“Ekonomi Indonesia semakin berkembang sehat dan bonus demografi akan semakin
mempercepat pertumbuhan tahun depan. Hal ini ditopang oleh tingkat kepercayaan (confidence
level) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Hasil
temuan survei ini bisa menjadi basis untuk kerjasama ke depan dalam konteks OECD-Indonesia
Joint Work Program,” kata Gurria.

Namun menurutnya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang dapat menjamin
generasi mendatang mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, untuk itu infrastruktur,
edukasi, kesehatan dan kualitas kerja masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan untukk
memastikan pertumbuhan Indonesian berkelanjutan dan inklusif.

Survei ini juga dilakukan dengan mengakomodasi dua faktor penting. Meningkatkan
pendapatan publik untuk pertumbuhan secara bersahabat, dan membuat pariwisata dalam rangka
mempromosikan keberlangsungan pembangunan daerah.

“Saya sangat senang bahwa pandangan umum OECD terhadap ekonomi Indonesia sangat
positif dan sangat menginspirasi,” ujar Sri Mulyani.

Survei ini menurut Sri Mulyani, menekankan agar pemerintah harus menaikkan
pendapatan, memperkuat pemuda sebagai aset pembangunan yang belum termanfaatkan, serta
memperkuat sektor pariwisata.

Menanggapi tiga hal itu, pemerintah telah mempersiapkan antara lain: pemerintah
mentargetkan peningkatan pemasukan pajak 16,4 persen pada 2019, kemudian sejumlah program
peningkatan kapasitas pemuda seperti pendidikan anak usia dini dan akses terhadap sertifikasi
guru dan dana operasional sekolah, sedangkan untuk pariwisata, Presiden memberi perhatian
khusus dan telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pariwisata, serta terus
melakukan pendekatan holistik sesuai dengan strategi nasional pariwisata.

Kemitraan dengan OECD ini adalah kesempatan untuk membagi pengalaman secara dua
arah mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menurut Menteri Keuangan,
“Pengalaman pembangunan segenap negara maju OECD banyak lessons learned yang bisa digali
untuk Indonesia, kita bisa ambil pengalaman mereka yang evidence based bisa digali.”

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa, Indonesia menjalin kerjasama dengan OECD karena
sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang senang belajar dan senang berbagi pengalaman.

Kerjasama Indonesia dan OECD meliputi area kebijakan ekonomi dan pembangunan yang meliputi
administrasi dan kepatuhan perpajakan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan,
pengembangan UKM, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Siaran Pers

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI