Tagih Janji Presiden, Suku Anak Dalam Dan Petani Jambi Jalan Kaki 1000 KM Ke Istana Negara

Home / Berita / Tagih Janji Presiden, Suku Anak Dalam Dan Petani Jambi Jalan Kaki 1000 KM Ke Istana Negara

PKP BERIDKARI — Ratusan perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam dan petani Jambi memulai aksi jalan kaki (long march) 1000 Kilometer dari Jambi menuju Jakarta pada Rabu (28/8/2019). Aksi tersebut digelar dalam rangka menagih janji Presiden Joko Widodo dalam percepatan penyelesaian konflik agraria. Peserta aksi melintasi sedikitnya 20-an kota/kabupaten di sepanjang Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Tanggerang dan DKI Jakarta.

Aksi long-march ini dimulai dari depan Kantor Gubenur Provinsi Jambi dan akan berakhir di gedung Istana Merdeka, Jakarta. Aksi Suku Anak Dalam dan Petani Jambi ini merupakan bentuk protes atas banyaknya konflik agraria yang terjadi di Provinsi Jambi.

Berikut beberapa tuntutan dari Suku Anak Dalam dan Petani :

1. Meminta kepada bapak Presiden RI dan Kementerian ATR untuk tidak melakukan perpanjangan HGU PT. Berkat Sawit Utama (BSU) dulunya bernama PT. Bangun Desa Utama (BDU)/PT.Asiatic Persada/PT.Agro Mandiri Semesta (AMS), sebelum mengembalikan areal seluas 3.550 ha milik SAD berdasarakan lokasi hasil survey mikro dari Badan Inventarisasi dan Tataguna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 11 Juli 1987 dan surat Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1373/020/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

2. Meminta kepada bapak Presiden RI dan bapak KAPOLRI memberikan jaminan dan perlidungan hukum bagi Warga Suku Anak Dalam (SAD) dan Petani untuk kembali ke kampung halaman seluas 3.550 ha berdasarakan lokasi hasil survey mikro dari Badan Inventarisasi dan Tataguna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 11 Juli 1987.

3. Meminta kepada pihak Pemerintah dan aparat penegak Hukum agar mengambil langkah penegakan hukum terhadap PT. Berkat Sawit Utama (BSU), yang diduga sudah melakukan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit diatas Kawasan Hutan, diatas lahan Konservasi dan di Sempadan Sungai serta melakukan perluasan kebun yang diduga diluar Izin HGU termasuk perluasan kebun melalui anak perusahaan yaitu PT. Jamer Tulen dan PT. Mcaju Perkasa Sawit yang tanpa Izin.

4. Meminta kepada bapak KAPOLRI mengusut dugaan tindak pidana perkebunan atas penguasaan Tanah Negara tanpa Izin dan tanpa Hak untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit, serta mengusut laporan dugaan Pemalsuan tandatangan Bupati Batanghari pada Dokumen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk PT. Jamer Tulen, PT. Maju Perkasa Sawit dan Koperasi Sanak
Mandiri.

5. Meminta kepada KPK RI untuk mengusut dugaan kegiatan perambahan dan penguasaan kawasan hutan secara masif tanpa izin diduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan pemegang izin HTI, dan perusahaan tambang di Provinsi Jambi, sehingga menimbulkan potensi kerugian Negara pada sektor PBB bidangP3 dan PNBP yang mencapai trilyunan rupiah, dan termasuk mengusut pejabat negara/pemerintah yang diduga terlibat dalam persekongkolan tersebut.

6. Kami juga mengusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Badan Nasional Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (BNPKAT) yang berpedoman pada konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No 5/1960.

7. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani. (Red)