Terbitkan Perpres 82 Tahun 2020, Presiden Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Home / Berita / Terbitkan Perpres 82 Tahun 2020, Presiden Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Jakarta, PKP Berdikari – Presiden Joko Widodo resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Seluruh tugas dan fungsi Gugus Tugas akan berpindah ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang kembali dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo.

Hal itu diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi di Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. Pada pasal 20 Perpres itu disebutkan, Kepres Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum berdirinya Gugus Tugas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan,” bunyi ayat 2 pasal 20 dalam perpres tersebut. Selanjutnya, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas.

Adapun Satgas Penanganan Covid-19 ini akan melaksanakan 4 hal utama. Pertama, melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis. Kedua, menyelesaikan permasalahan pelaksanakan kebijakan strategis. Ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis. Keempat, menetapkan dan melaksanakan langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Dalam Perpres itu juga dijelaskan, penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional perlu dilakukan dalam satu kelembagaan, yakni melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Upaya itu dilakukan lantaran dampak Covid-19 dinilai akan membahayakan perekonomian nasional.

Komite yang bertanggung jawab kepada presiden itu terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua Komite Kebijakan yang bertugas merumuskan, mengintegrasikan, sekaligus monitoring kebijakan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi.

Sementara itu, pelaksanaan kebijakan dilapangan akan dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Nantinya, Erick Thohir bertugas mengkoordinasikan Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi yang dipimpin Wamen BUMN Budi Sadikin.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga membubarkan sebanyak 18 lembaga lain. Beberapa diantaranya Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Investasi, dan Komite Nasional Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ketiga lembaga itu kini berpindah tugas ke Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Sedangkan tugas dan fungsi 15 lembaga lainnya, akan dilakukan oleh lembaga/kementerian terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Juli 2020.