Utamakan Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Desak Pilkada 2020 Ditunda

Home / Berita / Utamakan Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Desak Pilkada 2020 Ditunda

Jakarta, PKP Berdikari – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal itu dipertimbangkan oleh tingginya jumlah pasien meninggal dunia maupun dalam perawatan akibat Covid-19 di Indonesia.

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” bunyi pernyataan pers PP Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti di Yogyakarta, 21 September 2020.

Pelaksanaan Pilkada dinilai dapat meningkatkan risiko penularan karena melibatkan kerumunan massa. Untuk itu, berbagai pihak terkait diminta meninjau kembali aturan kampanye dan tahapan lainnya di tengah pandemi demi terciptanya pelaksanaan yang berkualitas.

PP Muhammadiyah menilai, pemerintah saat ini telah bekerja keras dalam menangani pandemi yang telah berlangsung selama lebih dari enam bulan. Meski demikian, kinerja yang dihasilkan baik pemerintah pusat maupun daerah dianggap masih belum maksimal. Lemahnya koordinasi antar instansi dan komunikasi yang buruk dinilai telah menimbulkan kegaduhan politik.

Selanjutnya, PP Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan mendesak para menterinya agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja. Selain dapat meingkatkan hasil kinerja, hal itu juga dapat menghindari penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Secara tegas, PP Muhammadiyah mendesak para elit politik dari jajaran parpol maupun masyarakat secara umum agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik.

“Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan, seyogyanya para elit menunjukan sikap kenegarawanan dengan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif,” tulisnya.

Selain itu, pejabat tinggi negara diminta tidak menyampaikan pernyataan meresahkan, termasuk pernyataan yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan yang telah berjuang keras dengan bertaruh nyawa.

Tidak hanya itu, PP Muhammadiyah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pembahasan RUU yang menimbulkan kegaduhan seperti RUU Omnibus Law.

“DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,”lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, PP Muhammadiyah menghumbau warga persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman dan instruksi Pimpinan Pusat terkait ibadah, kegiatan pendidikan, sosial, dan aktivitas publik lainnya.

“Warga Persyarikatan hendaknya menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakat dalam membantu, melayani, dan melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan penggalangan dana, peningkatan layanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya,” tutup pernyataan pers tersebut.