Utang Luar Negeri Indonesia April 2019 Terkendali

Home / Berita / Utang Luar Negeri Indonesia April 2019 Terkendali

JAKARTA, PKPBerdikari-Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 masih terkendali dengan struktur yang sehat. Hal itu tertuang dalam sebuah Laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian keuangan, Senin (17/6) lalu.

Hingga April 2019, ULN Indonesia tercatat sebesar 389,3 Miliar dollar AS yang terdiri dari utang Pemerintah dan BI serta utang sektor swasta (termasuk BUMN).

Berdasarkan laporan tersebut, utang pemerintah pada April 2019 tercatat sebesar 186,7 Miliar dollar AS dan utang swasta sebesar 199,6 miliar dollar AS.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor terbesar yang memperoleh pembiayaan tersebut adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan persentase sebesar 18,8% dari total ULN pemerintah, diikuti sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Pemerintah, masih dalam laporan tersebut, menegaskan ULN Indonesia secara keseluruhan masih dalam struktur yang sehat dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,5%. Disisi lain, ULN Indonesia juga didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 86,2%. Pemerintah bersama dengan BI berkomitmen untuk meminimalisasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian.

Pemerintah Hati-Hati kelola utang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan kepada semua pihak untuk melihat utang sebagai alat, bukan tujuan. Selain itu, Menkeu juga mengajak kita tidak melulu memperdebatkan jumlah utang, melainkan juga melihat kualitas alokasi belanja pemerintah pada sektor-sektor produktif. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Raker Komisi XI DPR dengan Bappenas, BPS, BI dan OJK pada Senin (17/6), di Gedung Nusantara I, Jakarta.

Menkeu menjelaskan kebijakan pengelolaan ekonomi makro untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan termasuk instrumen utang yang bersifat fleksibel. Artinya, apabila kondisi ekonomi sudah membaik (cukup sehat) maka utang akan dikurangi sehingga ruang fiskal dalam APBN dapat ditingkatkan.

Pengelolaan utang pemerintah juga mengedepankan aspek Prudent atau kehati-hatian dengan mengacu pada rambu-rambu yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Di Undang-Undang Nomor 17 sudah sangat jelas dan ini kami terus ulangi bahwa kita akan terus menjaga sesuai peraturan perundang-undangan. Kurang dari 3% dari sisi defisit pertahunnya dan total utang tidak boleh lebih dari 60% dan bahkan sekarang kita menggunakan hard limit yaitu 30% padahal sebetulnya Undang-Undang membolehkan sampai 60%,” tegas Menkeu seperti tertuang dalam Siaran Pers Humas Kementerian Keuangan. (Red)