Ada “Panic Policy Making” Di Plumpang

Home / Opini / Ada “Panic Policy Making” Di Plumpang

Oleh: M. Jehansyah Siregar, Ph.D.
Dosen ITB di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman, KKPP, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, SAPPK

Banyaknya jumlah korban jiwa yang melayang akibat kebakaran maut Depo Pertamina di Plumpang belum juga membuat berbagai pihak sadar dan segera mencari solusi yang terbaik. Semuanya justru menunjukkan sikap saling menyalahkan dan bernuansa politik yang berbau anyir. Selain para politisi yang sibuk bermanuver, ternyata para menteri juga berbeda-beda keputusan dalam penanganan masalah ini. Bahkan dua opsi yang ditawarkan Presiden Jokowi pun sangat tidak memadai. Pindahkan Depo Pertamina atau pindahkan permukiman penduduk. Jelas sekali, memang opsinya hanya dua itulah.

Di dalam literatur kebijakan publik, inilah yang disebut sebagai “panic policy making” yang harus diwaspadai oleh seluruh elemen bangsa. Selain membuat kebijakan jadi tidak efektif, bahaya lain dalam kebijakan panik adalah munculnya para “free rider”. Mereka biasanya memanfaatkan situasi untuk menciptakan opsi proyek berbiaya jumbo. Pengeluaran pemerintah seperti apa pun akan disetujui di saat panik akibat kurangnya pemikiran yang mendalam. Kesempatan berada di pusaran pembuatan kebijakan memungkinkan lahirnya kebijakan semacam itu di atas meja dan tidak lagi dipertanyakan, apakah ini keputusan yang benar untuk dilaksanakan? Suasana seperti itulah yang muncul hari-hari ini.

Coba kita amati, motif apa yang ada di balik opsi pemindahan Depo Pertamina ke tanah PT. Pelindo? Sangat patut diduga, opsi ini sudah masuk angin oleh hadirnya para penunggang gelap alias para makelar proyek. Pemindahan depo minyak tentu saja akan membutuhkan biaya yang sangat besar, hingga katakanlah, lima triliun rupiah. Juga membutuhkan waktu yang lama untuk membangunnya. Padahal akar masalahnya adalah tanah Pertamina yang menyempit akibat permukiman warga yang tumbuh secara informal hingga membentuk permukiman yang padat dan kumuh.

Untuk itu, para-pihak yang asyik bermanuver dalam ayunan politik yang terpolarisasi, segeralah berhenti untuk saling menyalahkan. Ingatlah 20 jiwa anak bangsa yang sudah menjadi korban bencana buatan ini. Pemerintah juga demikian, hentikan “panic policy making”. Para pejabat hendaknya menenangkan diri dan berupaya untuk berpikir secara jernih dan mendengar berbagai masukan. Berhentilah saling menyalahkan dan berhenti panik. Lalu segera mencari apa akar persoalan kebakaran permukiman di Plumpang ini.

Di satu sisi, tidak perlu menyalahkan Pertamina sebagai satu-satunya sebab. Instalasi “Tank Farm” yang terbakar adalah normal, tidak aneh. Asal saja jangan terlalu sering dan selalu dievaluasi “safety system” nya. Kebakaran depo minyak barulah akan sangat berbahaya jika di dekatnya ada permukiman penduduk. Inilah yang terjadi di Tanah Merah, permukiman penduduk dibiarkan berkembang secara sporadis. Namun permukiman penduduk jangan pula dijadikan kambing hitam, melainkan perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Inilah momentum yang berharga bagi pemerintah untuk menata area Depo BBM di Plumpang dan beribu-ribu hektar tanah BUMN lainnya yang berubah jadi unplanned and slums settlements.

Lahan buffer zone untuk pengamanan tank farm yang disangka bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal ini harus dihentikan. Pelanggaran zona merah dengan adanya oknum-oknum yang memberi izin, harus segera ditertibkan. Depot minyak bukan hanya ruang untuk tangki minyak yang besar, namun juga ruang-ruang terbuka dengan radius hingga ratusan meter untuk zona merah sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran.

Di dalam berbagai forum, fakta-fakta bahwa Jokowi memberi KTP, Ahok memberi peringatan dan Anies memberi IMB-kawasan, selalu ditarik-tarik ke dalam kutub polarisasi yang tidak penting. Padahal intinya, ketiga mantan Gubernur Jakarta itu ingin yang terbaik untuk warga. Baik melalui pemberian identitas untuk mendapatkan berbagai program kesejahteraan, maupun melalui program penataan permukiman penduduk. Untuk itu, sebagai kebalikan dari “opsi panik” pemindahan depo minyak Pertamina, maka opsi memindahkan permukiman penduduk adalah opsi yang paling rasional.

Pemerintah tidak boleh selalu reaktif seperti pemadam kebakaran. Sebaiknya fokus pada bagaimana implementasi dari program penataan permukiman penduduk tersebut. Apakah ini terkait dengan urusan tata kelola energi semata, atau juga terkait persoalan pertanahan, permukiman perkotaan, perumahan rakyat dan penataan ruang kota? Di situlah letak persoalannya yang perlu terus dipetakan secara presisi. Memperbaiki tank farm siteplan di satu sisi, dan menata permukiman padat kumuh di sisi lain.

Penanganan soal pertanahan semata ataupun tantangan masalah sosial penduduk saja, seperti yang sering dilontarkan banyak pihak, sangat tidak memadai. Ini urusan perumahan rakyat dan permukiman perkotaan yang harus dijalankan melalui comprehensive housing delivery system dan urban planning system yang terpadu. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, dan kini Korea Selatan dan RRC yang sudah memiliki berbagai sistem tersebut, pemerintah kita melalui Kementerian PUPR dan jajaran yang sama di daerah, masih hanya menjalankan proyek-proyek “printilan” semata.

Tanggung jawab sektor Perumahan Rakyat dan Permukiman Penduduk (Cipta Karya) di Kementerian PUPR hingga dinas-dinas di daerah harus segera dibenahi. Salah satunya adalah minusnya program-program penyediaan public rental housing, fasilitasi community based selfhelp housing, program pemukiman kembali, dan pengendalian permukiman liar. Di dalam skema terpadu program-program housing and urban development (HUD) ini, permasalahan pertanahan dan sosial kependudukan bukanlah persoalan yang berdiri sendiri-sendiri. Justru persoalan pelik ini dapat diselesaikan dengan baik melalui HUD system development.

Semoga pemerintah dan seluruh elemen anak bangsa menghormati pengorbanan mereka yang terenggut jiwanya dengan cara menyudahi perdebatan tidak penting dan pembuatan kebijakan panik. Lalu segera memulai langkah-langkah yang efektif dan semakin meningkatkan kemampuan bangsa ini untuk mengelola berbagai tantangan pembangunan yang pelik sekalipun. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu memberkati langkah kita.