Agenda Jokowi Untuk Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Home / Opini / Agenda Jokowi Untuk Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Oleh: Osmar Tanjung

Beberapa waktu yang lalu Capres Prabowo menyampaikan pernyataannya bahwa saat ini di Indonesia lebih dari setengah penduduknya mengalami functionally illitirate atau buta huruf fungsional. Pernyataan tersebut. Buta huruf fungsional berbeda dengan buta huruf yang berarti tidak bisa membaca sama sekali. Pernyataan Prabowo tersebut sangat terlambat untuk dilontarkan, sebab jauh sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyadari dan bahkan sudah bertindak lebih dulu. Konsentrasi Presiden Jokowi pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada pertengahan pemerintahan bahkan menjadi salah satu pekerjaan utama dalam visi misi untuk periode kedua menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sudah memahami secara utuh permasalahan yang dialami oleh Indonesia.

Pembangunan sumberdaya manusia Indonesia pada periode pertama Jokowi saat ini ditunjukkan dengan upaya-upaya konkret pembangunan pendidikan nasional. Salah satu yang menjadi fokus Presiden Jokowi yakni pembenahan pendidikan vokasional di berbagai level pendidikan. Sehingga apa yang dilontarkan oleh Capres Prabowo merupakan kesadaran yang terlambat. Namun meskipun terlambat, itu patut di apresiasi. Sehingga dengan kesadaran tersebut, kubu Prabowo tidak lagi memanfaatkan situasi buta fungsional tersebut, sebab buta fungsional termasuk salah satu ladang subur Hoax.

Apa itu functionally illiterate

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa functionally illiterate atau buta huruf fungsional berbeda dengan buta huruf yang berarti tak bisa membaca sama sekali. Orang yang mengalami buta huruf fungsional bisa membaca tapi tidak menangkap pesan yang mereka baca.

Dalam laporan berjudul Indonesia Economic Quarterly June 2018: Learning More, Growing Faster World Bank menyebutkan bahwa lebih dari 55 persen orang Indonesia yang menyelesaikan pendidikan, tergolong sebagai fungsional buta huruf. Dalam catatan kaki laporan disebutkan, functionally illiterate didefinisikan sebagai “mereka bisa, misalnya, membaca teks, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teks tersebut.”. penjelasan lebih lanjut dijelaskan pula bahwa mereka “tidak dibekali kecakapan-kecakapan yang wajib dikuasai agar sukses di pasar tenaga kerja.”

Dalam uraian laporan tersebut terdapat enam kategori kemampuan membaca, yakni dari 1-6. Dan 55 persen orang Indonesia yang menyelesaikan sekolah ada di tingkat 1 atau level terendah ; 30,9 persen yang berada di tingkat 2 dan 11,7 persen di tingkat 3, tidak ada yang mencapai tingkat 6. Sementara kemampuan membaca orang Vietnam yang ada di level 2 mencapai 32,5 persen, level 3 35,2 persen, dan level 4 sebesar 15,8 persen. Dibandingkan buta huruf fungsional angka buta huruf di Indonesia jauh lebih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka buta huruf masyarakat Indonesia usia produktif (15-44 tahun) cuma 0,94 persen pada tahun lalu. Sementara usia 45 ke atas pada tahun yang sama mencapai 11,08 persen.

Data buta huruf fungsional juga menunjukkan produktifitas yang rendah dan pada akhirnya secara agregat dapat menunjukkan daya saing yang rendah. Sekali lagi permasalahan tersebut, jauh-jauh hari sudah disadari oleh Presiden Jokowi sebagaimana didalam visi misinya. Atas dasar itu juga, Presiden Jokowi menggenjot pembangunan di berbagai sektor untuk mengejar ketertinggalan tingkat daya saing global Indonesia.

Agenda Jokowi

Sebagaimana diketahui bersama Presiden Jokowi sejak awal pemerintahan sangat memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing global Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru yang disusun oleh World Economic Forum (WEF) menempatkan posisi Indonesia pada di peringkat ke 45 dari 140 negara. Amerika Serikat berada di urutan pertama, diikuti Singapura, Jerman, Swiss dan Jepang. Sementara untuk negara-negara ASEAN, setelah Singapura, Malaysia diurutan kedua (urutan 25 dunia). Selanjutnya Thailan di posisi 38, diikuti Indonesia di urutan 45 dan selanjutnya adalah Filipina (urutan 56), Brunei Darussalam (urutan 62), Vietnam (urutan 77), Kamboja (urutan 110) dan Laos (122).

Untuk diketahui bahwa penentuan daya saing global ini ditentukan melalui penilaian beberapa variabel yakni Institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, Pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, kesiapan teknologi, business sophistication, dan inovasi. Perihal functionally illiterate hanya salah satu bagian kecil sebagai bagian yang menetukan tingkat daya saing. Dalam hal ini functionally illiterate tersebut merupakan bagian yang terkait pada pilar modal manusia (lesehatan dan Pendidikan dasar ; Pendidikan tinggi dan pelatihan).

Nawacita Jokowi secara gamblang telah menguraikan masalah rendahnya daya saing global Indonesia (termasuk terkait functionally illiterate) dan telah menjabarkan solusi terhadap permasalahan tersebut serta telah pula merealisasikan berbagai hal dalam upaya peningkatan daya saing global tersebut. Satu demi satu sektor pembangunan sedang dalam pembenahan terus menerus dilakukan oleh pemerintah.

Menyadari ketertinggalan daya saing Indonesia tersebut, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan prioritas terpenting dan mendesak untuk dilakukan pada sisa masa pemerintahannya dan turut dimaktubkan pada visi misi pencalonan untuk periode kedua. Setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur, tahapan besar berikutnya akan fokus pada investasi peningkatan kualitas manusia Indonesia yang maju, unggul, dan sejahtera. Untuk itu, ada enam program aksi yang ditawarkan yakni:

1. Mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak Stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia serta ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Oleh karena itu, akan dilakukan upaya menurunkan angka stunting dengan menjamin bahwa setiap anak Indonesia bisa tumbuh kembang dengan baik.

2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan, Setiap manusia Indonesia harus sehat sehingga bisa mengembangkan diri sesuai potensinya serta menjadi lebih produktif. Oleh karena itu, akan fokus pada investasi manusia di bidang kesehatan.

3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan Investasi SDM di bidang pendidikan yang akan diarahkan untuk meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan kualitas pendidikan yang dikuatkan oleh ekosistem pendidikan yang mencakup keluarga, masyarakat, dan sekolah.

4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Untuk menyiapkan SDM yang terampil diperlukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi. Pada empat tahun terakhir, telah dilakukan langkah-langkah perombakan dan perbaikan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, pondasi ini akan diteruskan pada periode berikutnya yakni dengan:

a. Meneruskan revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualifikasi SDM dalam menghadapi dunia kerja, baik Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik.
b. Meneruskan revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi.
c. Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana/beasiswa untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan.
d. Memperkuat pelatihan vokasi kewirausahaan bagi para santri.

5. Menumbuhkan Kewirausahaan Bonus demografi dan hadirnya Revolusi Industri 4.0 harus dihadapi dengan menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru terutama dari kalangan generasi muda/milenial.

6. Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Perempuan merupakan kunci keberhasilan negara dalam membumikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, kita harus terus mendorong perempuan Indonesia makin memiliki peran penting dalam ranah keluarga maupun publik. Sebagai Ibu bangsa, perempuan mendidik anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa, memperbaiki mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, serta menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Enam (6) program aksi tersebut (penjabaran detail ada dalam dokumen visi misi)diharapkan dapat menjadi pondasi kuat di masa depan sekaligus juga berdampak untuk mengejar ketertinggalan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Sehingga kekhawatiran berbagai pihak terkait functionally illiterate dengan sendirinya dapat teratasi, sebab kunci utama nya terletak pada peningkatan daya saing global Indonesia pada semua variabel penilaian.