Apalagi yang Mau Dituntut Umat Islam?

Home / Opini / Apalagi yang Mau Dituntut Umat Islam?

Oleh: Asvi Warman Adam

(Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi?)

Dalam kampanye mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk pemilihan presiden 2019, Habib Rizieq Shibab melontarkan ide NKRI Bersyariah. Denny JA, dalam tulisannya yang beredar di media sosial –berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”– menolak gagasan itu dengan memperlihatkan kerapuhan konsep tersebut.

Saya sebagai seorang Muslim dalam posisi yang sama dengan Denny JA walau dengan alasan yang lain. Menurut saya wacana NKRI Bersyariah itu tidak perlu, karena semuanya sudah diperoleh oleh umat Islam di Indonesia. Jabatan tertinggi di negeri ini, yaitu Presiden, sudah dipegang oleh orang Islam sejak Indonesia merdeka. Posisi pimpinan lembaga tinggi negara juga diduduki oleh kaum Muslim. Panglima tentara dan Kepala Kepolisian beragama Islam.

Indonesia memiliki Kementerian Agama yang langka di dunia. Umat Islam bebas menjalankan ibadah agama, termasuk di kantor dan di mal-mal. Sholat berjamaah bisa di masjid, bahkan pada waktu tertentu bisa di lapangan dan jalan raya. Padahal kalau ada puluhan orang sholat Ashar berjamaah di dekat Menara Eiffel, Paris, pasti mereka akan ditangkap polisi.

Di Indonesia, masjid bebas menggunakan pengeras suara, meskipun di saat orang yang tidak beragama Islam –yang tinggal di sekitar masjid itu– sedang tidur dini hari. Kalau dalam upacara resmi, doa yang dipakai secara resmi adalah doa secara Islam. Hadirin yang tidak beragama Islam silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing tanpa dipimpin.

Ketika umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, maka rumah makan bila buka siang hari biasanya memasang tirai di jendela/pintunya, tanda menghormati mereka yang sedang berpuasa. Hiburan seperti karaoke juga tutup siang hari, demikian pula panti pijat. Urusan menikah pun sesuai tuntunan agama Islam dan dicatat oleh negara.

Sebagai warganegara yang berpenghasilan, Anda wajib membayar pajak. Namun selain itu juga ada lembaga yang mengelola zakat bagi umat Islam, yaitu BAZIS yang didirikan oleh negara. Rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji, juga diurus oleh negara. Dengan menabung, umat Islam yang berpenghasilan tidak besar –dari berbagai daerah sampai ke pedalaman– bisa pergi haji ke tanah suci.

Berkaitan dengan tuntunan Islam mengenai riba, solusinya sudah ada. Kalau enggan menyimpan uang di bank seperti BCA atau Bank Mandiri, silakan membuat bank syariah sendiri. Bank Muamalat adalah sebuah contoh bank yang berlabel Islam. Kenyataan pula bahwa bank ini tidak berkembang dengan baik. Tentu saja, umat Islam harus berintrospeksi, kenapa mengelola bank berlabel Islam saja tidak bisa efektif?

Dari belasan hari libur nasional, yang paling banyak adalah berkaitan dengan hari raya atau peringatan keagamaan Islam. Selain dari hari libur, juga terdapat hari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diperingati, seperti Hari Pendidikan Nasional 2 Mei atau Hari Pahlawan 10 November.

Pemerintah sejak 2015 telah menetapkan pula Hari Santri tanggal 22 Oktober. Ini untuk memperingati Resolusi Jihad NU, yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, yang menekankan kewajiban umat Islam untuk membela negara. Kalau mau diusulkan pula adanya Hari Ulama, tentu peluang itu terbuka.

Terakhir dalam pencalonan untuk Pemilihan Presiden 2019, seorang calon Wakil Presiden adalah (mantan) Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jelas ini merupakan penghormatan dan kepercayaan yang sangat besar terhadap ulama di tanah air.

Seandainya beliau terpilih menjadi Wakil Presiden, umat Islam tinggal menagih janji kampanyenya, seperti adanya minimal seorang hafiz (penghafal Al-Quran) pada setiap desa di tanah air. Mungkin ada permintaan lain, yang juga dapat disampaikan nanti.

Dalam perjalanan sejarah di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, tuntutan umat Islam selalu dipenuhi, kecuali itu membahayakan keutuhan negara bangsa kita.

Sebaliknya, umat Islam pun mau sedikit mundur dari posisinya bila itu demi persatuan bangsa. Contohnya, proses pembentukan dasar negara Indonesia Pancasila.

Sukarno berpidato pada 1 Juni 1945. Pidato tersebut menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat, apa dasar negara yang nanti akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Pidato Sukarno itu mendapat sambutan tangan yang meriah oleh seluruh anggota BPUPKI.

Beberapa hari kemudian Panitia Sembilan yang diketuai Bung Karno menyepakati rumusan dasar negara nanti, dengan menempatkan sila Ketuhanan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Hal ini tidak disetujui oleh wakil dari Indonesia Timur yang bukan beragama Islam. Setelah diadakan perundingan yang tidak lama, maka pada 18 Agustus 1945 disepakati mengganti delapan kata tersebut, sehingga rumusannya menjadi “Ketuhanan Yang Masa Esa.”

Tuntutan umat Islam yang membahayakan negara jelas ditolak, seperti pembentukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang dilakukan Kartosuwiryo. Pemberontakan yang berpusat di Jawa Barat ini dapat diatasi oleh TNI dengan cukup memakan waktu, dengan menggunakan taktik “pagar betis.”

Ketika Konstituante dibentuk untuk menyusun Undang Undang Dasar yang baru, pada 1957 terdapat perdebatan di lembaga ini tentang dasar negara Indonesia, Pancasila atau Islam? Perdebatan itu sangat sengit antara dua kubu pendukung, seperti direkam dalam penerbitan khusus Archipel “Pantjasila, trente annees de debats politiques en Indonesie” (1980).

Tidak ada satu pihak pun yang meraih dua pertiga jumlah suara. Perdebatan itu kian berlarut-larut. Bung Karno kemudian mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang memutuskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Pada era Orde Baru yang menonjolkan pembangunan dan mengekang politik, partai-partai Islam dipaksa melakukan fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan seusai Pemilu 1971. Pemilihan pengurusnya dapat diintervensi oleh penguasa. Hanya tiga partai yang diperbolehkan. Partai pemerintah Golkar, sebelum pemilu dimulai, sudah dapat dipastikan akan menang. Pegawai negeri sipil diarahkan untuk mendukung partai ini.

Bukan hanya itu, gaji PNS pun dipotong sebagian kecil untuk menyumbang bagi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang didirikan oleh Presiden Soeharto. Berkat sumbangan tersebut telah dapat dibangun sebanyak 999 mesjid dengan ukuran standar di seluruh Indonesia.

Pada akhir pemerintahan Soeharto, berdiri ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Beberapa tokohnya diangkat menjadi Menteri Kabinet Pembangunan.

Pada era reformasi terjadi perubahan besar. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen beberapa kali. Ada upaya untuk menghidupkan kembali “Piagam Jakarta,” yang ternyata tidak berhasil. Berbagai taktik politis yang dilakukan di dalam persidangan MPR berhasil menjadikan seorang ulama, KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, walaupun bukan berasal dari partai pemenang pemilu 1999.

Pelajaran agama diajarkan di sekolah. Bahkan kurikulum pada era reformasi seperti kurikulum 2013 bernuansa religius. Semua kompetensi inti dari kelas I SD sampai kelas XII SMA adalah sama, yaitu “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.” Kompetensi inti adalah bentuk kualitas dari mereka yang telah menyelesaikan satuan/jenjang pendidikan tententu, yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Tidak ada masalah bila kompetensi inti “menghayati dan mengamalkan ajaran agama” itu diberlakukan khusus untuk mata pelajaran agama. Tetapi tampak dipaksakan, bila kualitas yang dihasilkan siswa setelah belajar matematika, geografi, biologi, adalah kesalehan siswa dalam mengamalkan ajaran agamanya. (Asvi Warman Adam, “Kurikulum 2013 berbasis Syariah ?”, Koran Tempo, 8 Juli 2013).

Pada era reformasi, semua saluran televisi –walau tidak diwajibkan– dengan sukarela memutar adzan Maghrib setelah matahari terbenam. Terdapat pula siaran agama pada berbagai saluran televisi.

Terdapat upaya yang serius untuk menggunakan produk makanan dengan label halal. Saya menghargai usaha ini, walaupun memandang lebih praktis dan efektif bila yang digunakan adalah label haram. Misalnya, di sebuah supermarket terdapat 980 barang yang halal dan 20 buah yang haram. Jelas lebih gampang bila yang diberi label (apakah daging atau minuman beralkohol) adalah barang yang haram, karena jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang halal. Itu kalau tujuannya agar pengunjung tidak membeli produk yang dianggap haram, menurut ketentuan agama Islam. Sudah diupayakan untuk menggunakan vaksin yang halal, yang tidak bercampur dengan enzim babi, misalnya.

Pada tingkat global muncul pula arus pan-Islamisme yang mendambakan berdirinya sebuah khilafah dunia, yang dipimpin seorang khalifah. Jelas ini bertentangan dengan nasionalisme atau kebangsaan. Itulah sebabnya pemerintah tidak mengizinkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dinilai mengembangkan konsep khilafah tersebut.

Sementara itu, sebelum berlangsung pemilihan Gubernur DKI 2017 telah muncul tuduhan bahwa seorang kontestannya Basuki Tjahaja Purnama melakukan penistaan agama. Massa turun ke jalan dan di Monas, yang terletak tidak jauh dari Istana Negara, melakukan shalat berjamaah. Tujuannya jelas menentang penistaan agama. Tema itu telah menggerakan kaum Muslim di seluruh Indonesia untuk datang berbondong-bondong ke Monas, yang jumlah massanya diperkirakan sekitar 400.000 orang pada 2 Desember 2016. Tentu saja orang boleh berpendapat berbeda, mengecilkan atau melebihkan angka tersebut.

Jelas ini gerakan dengan motif keagamaan, bukan gerakan kebangsaan seperti massa yang memadati lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945. Ribuan massa yang hadir di lapangan Ikada Jakarta tersebut, dengan membawa bendera merah putih, jelas memperlihatkan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru berdiri, dan menyatakan tidak takut kepada tentara penjajah.

Gerakan 212 di Monas itu diawali dengan penangkapan beberapa orang tokoh pada malam/dini hari sebelumnya. Tentu polisi yang melakukan penangkapan sudah memiliki indikasi dan bukti permulaan yang cukup, sehingga kemudian menjadikan mereka tersangka. Ketika itu beredar isu bahwa massa yang besar itu akan diarahkan ke Gedung DPR/MPR.

Seandainya itu terjadi, bukan mustahil peristiwa Mei 1998 terulang, ketika mahasiswa menduduki gedung parlemen. Entah mengapa proses hukum itu tidak berjalan sampai tuntas. Pada malam harinya juga terjadi kerusuhan pada sebuah komplek perumahan di Jakarta.

Setelah HTI tidak diizinkan melakukan kegiatan oleh pemerintah, muncul pula wacana NKRI Bersyariah. Saat berpidato untuk peserta reuni 212 tanggal 2 Desember 2017, Rizieq Shihab yang ketika itu berada di Arab Saudi menjelaskan bahwa NKRI Bersyariah adalah NKRI yang Berketuhanan Yang Masa Esa. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan yang Maha Esa, yang sujud dan patuh kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

NKRI jelas berdasar Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama Pancasila, tetapi ada empat sila lainnya yang juga perlu dijalankan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila yang menjadi dasar negara itu tidak semata-mata mengandung satu sila saja.

Umat Islam adalah mayoritas warganegara Indonesia. Jumlahnya disebut 85 sampai 90 persen populasi. Sepanjang sejarah Indonesia sejak merdeka, semua tuntutan umat Islam sudah dipenuhi pemerintah, kecuali yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara, seperti pemberontakan.

Dengan situasi dan kondisi seperti ini, umat Islam di Indonesia adalah umat yang beruntung, yang negerinya tidak dicabik-cabik perang. Marilah kita tunaikan hak dan kewajiban kita dalam berdemokrasi tahun 2019 dengan tenang dan damai. Dalam rangka mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat sesuai pesan agama.*

*Warman Adam, adalah sejarawan LIPI.

Sumber

 

 

Tulisan lain yang menanggapi tulisan Denny JA:

  1. Nurul H Maarif: Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana.
  2. E. Fernando M Manulang: Ruang Publik Yang Manusiawi Bersama Pancasila
  3. Al Chaidar: Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dan Politik Indonesia.
  4. Airlangga Pribadi Kusman Ph.D: NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inklusif, Dalam Pusaran Kekuasaan Indonesia Pasca Otoritarianisme
  5. Trisno S Susanto: Visi Ketuhanan dan Ruang Publik Yang Manusiawi
  6. Rumadi Ahmad: Apakah Indonesia Kurang Syari’i?