BUMN PAHLAWAN INFRASTUKTUR, HOAX dan PILPRES DAMAI

Home / Opini / BUMN PAHLAWAN INFRASTUKTUR, HOAX dan PILPRES DAMAI

Pembunuhan 16 pekerja PT. Istaka Karya, salah satu anak BUMN Karya yang membangun jalan Trans Papua disektor Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada Minggu 2 Desember 2018, menyisakan beberapa catatan penting.

Catatan pertama adalah tentang resiko pekerja yang berada pada daerah di area rawan konflik yang menjadi pemukiman KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Kalau di militer, area konflik ini menjadi tempat buangan bagi oknum militer yang dianggap wanprestasi bagi komandannya, sehingga memang diakui sebagai kawasan yang beresiko.

Resiko ini seharusnya bisa dimitigasi dengan asuransi. Dan ternyata untuk asuransi kesehatan, minimal BPJS, ternyata semua pekerja tidak terdaftar. Santunan perhitungan sementara dari PT Istaka Karya adalah 24 juta/korban meninggal (all in), dengan alasan sesuai UU Tenaga Kerja kasus ini bukan termasuk kecelakaan kerja.

Catatan kedua adalah dari sisi prestasi BUMN Karya. BUMN Karya (plus juga korban sebelumnya) sudah selayaknya mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia sebagai pahlawan BUMN, dimana peran mereka sebagai agen pembangunan sebagaimana yang dicanangkan Mentri BUMN Rini Soemarno telah dijalankan dengan baik, cepat dan tepat sasaran, melalui kolaborasi yang erat dengan mentri terkait, yaitu mentri PU Basuki Hadimuljono dan menhub Budi Karya Sumadi.

Secara korporasi, terbentuknya holding BUMN dibidang infrastruktur (dengan komando PT.hutama Karya) dan perumahan (dengan komando PT.Perumnas), yang secara resmi akan terbit PP nya pada minggu ketiga akhir Desember 2018, akan membuat Holding BUMN ini semakin mampu melakukan pembangunan infrastruktur dan perumahan secara terntegrasi, berkualitas, dan efisien.

Catatan ketiga adalah adanya isu bahwa pembangunan infrastruktur tersebut beresiko tinggi karena dibiayai dengan hutang. Dalam opini penulis dan diskusi dengan beberapa pimpinan BUMN, pemerintah dalam membangun infrastruktur dengan dana hutang luar negeri telah menerapkan prinsip-prinsip kehati hatian.

Apa saja prinsip kehati-hatian tersebut?

Ada beberapa point, Pertama: Rasio hutang Indonesia dijaga pada 29,24 persen. BANDINGKAN dengan Malaysia yang 68%, Thailand 33,9%, Turki 207,9%, dan Brazil yang sedang kolaps sebesar 261,5%. Jadi sistem e-money pembayaran Toll ini tidak ada hubungannya dengan kedaulatan negara yang tergadaikan sebagaimana hoax-hoax yang beredar.

Kedua: Prinsip kehati-hatian bahwa pendapatan dari penggunaan infrastruktur (jalan toll misalnya) akan langsung diamankan untuk pembayaran melalui skema e-Toll.

Demikian juga pembayaran untuk pekerja ke sub kontraktor swasta mitra BUMN, dimana seorang mandor di pekerjaan tol Surabaya Malang mengatakan langsung kepada saya (saat mobil saya mogok overheat), bahwa sistem pembayaran sekarang adalah langsung via bank untuk meminimasi resiko molornya/pemotongan pembayaran.

Dari kedua prinsip kehati-hatian tersebut, kita bisa menilai bahwa pemerintah memang benar-benar serius bekerja dibidang perbaikan ekonomi. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa pekerjaan Infrastruktur yang WOW meliputi saluran irigasi, jembatan, hingga jalan TOL adalah hal yang sia-sia? Saya berani bertaruh 1000%, bahwa golongan menengah yang mengkritik pembangunan jalan tol dan hutang pemerintah sudah pasti nanti akan memakai TOL yang dikritik mereka sendiri untuk berwisata tahun baru, berziarah ke makam orang tuanya, menuju lokasi kampanye dari Jakarta ke daerah-daerah, hingga mudik lebaran nantinya.

Dampak ikutannya dari tol ini adalah menekan biaya logistik menjadi lebih murah dan terjamin ketersediaannya, yang pada akhirnya dinikmati oleh emak-emak (hehe).

Para pengkritik hutangpun saya yakin 10.000% bahwa merekapun dalam sejarah hidupnya pernah/biasa berhutang untuk membesarkan bisnisnya, atau sekedar mencicil handphone, membeli mobil dan memiliki rumah.

Mengamankan agar pembayaran hutang itu tidak wanprestasi adalah hal biasa. Seorang teman mengatakan bahwa 100% gaji bulanannya sebagai PNS diamankan masuk ke rekening istri untuk keamanan pembayaran cicilan rumah plus operasional rumah tangga.

Catatan keempat yang perlu diperhatikan pemerintah adalah menjaga agar momentum keberhasilan pembangunan, agar pembangunan infrastruktur ini tidak terganggu skemanya dengan tindakan korupsi. Ingat: Srilangka terjerat hutang OBOR karena korupsi presidennya.

Oleh karena itu, KPK sudah cukup bagus kinerjanya dengan menangkap koruptor. Sebagai catatan, Bupati Bekasi Neneng yang terlibat korupsi kasus PLN adalah kepala negara ke 99 yang tertangkap KPK. Di kurun hanya dlm waktu satu semester (Jan sd Juli 2018), sudah ada 19 kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Dana Desa yang juga perlu dicermati penggunaannya, termasuk BUMDes perlu didampingi oleh para pensiunan PNS/BUMN yang memahami regulasi dan tata kelola perusahaan.

Kembali ke hoax. Memang orang mudah tertarik pada kebohongan yang dikelola dengan baik. *INGAT: #kebohongan yang dikelola dengan baik#. Apalagi kalau itu menyangkut rivalitas politik sebagaimana yang dinyatakan Lee McIntyre dalam bukunya Post-Truth (2018), yang diistilahkannya sebagai “motivated reasoning”.

Apalagi kalau rivalitas politik ini hanya ada 2 (dua) kubu pilihan, makin rawan dan beresiko memecah belah persatuan.

Semoga Indonesia semakin maju, dan kita semakin cerdas dalam menganalisis dan memaknai informasi bohong (hoax), dan semoga juga pilpres periode berikutnya ada lebih dari sekedar 2 (dua) pasangan capres, sebagai indikasi bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi besar tidak kekurangan stok pimpinan yang bernyali.

Saya jadi teringat pendapat seorang driver Uber di Kuala Lumpur sebagaimana diceritakan seorang Professor ITS. Si sopir Uber mengatakan bahwa kok banyak beberapa tokoh masyarakat di negara anda itu TERUK (catatan: gila), padahal Presiden anda orangnya masih muda, sederhana dan sudah bekerja keras untuk rakyatnya di era ekonomi yang menuju penurunan, tapi masih dikritik abis abisan. Kita di Malaysia dapat pemimpin kakek tua.

Haha….saya rasa semua presiden Indonesia memang wajib pakai kacamata untuk rakyat sesuai sumpahnya, bukan untuk kepentingan golongan dan partainya. Mari bersaing dan bertanding secara elegan dan damai, malu kita ama sopir Uber tadi.

SALAM PERSATUAN

Dr.Ir.Arman Hakim Nasution, M.Eng
MANAJEMEN BISNIS ITS