Demistifikasi Jokowi

Home / Opini / Demistifikasi Jokowi

Oleh Hamid Basyaib

SEORANG kawan yang tiba-tiba meletakkan jabatan tingginya di lembaga pemerintah bercerita dengan gembira: hari-hari ini ia kembali sering berjumpa dengan para aktivis politik, sebaya maupun seniornya, yang sudah lama tak berkumpul untuk mengobrol.

“Kawan-kawan lama pada turun gunung,” katanya, tersenyum gembira. “Mereka gelisah melihat perkembangan politik akhir-akhir ini.” Mereka serius mendiskusikan “krisis konstitusional” yang melanda bangsa kita, sambil saling melontarkan kekecewaan dan sisa harapan.

Dan mereka semua adalah para pendukung loyal Presiden Joko Widodo.

Sejak hari-hari pertama proof balloon “politik dinasti” ditiup dan diterbangkan ke langit Indonesia, gejala krisis konstitusional memang makin jelas terasa.

Kegelisahan para aktivis itu seperti kelanjutan langsung dari penentangan mereka terhadap sosialisasi sistematis gagasan “presiden tiga periode”, yang kemudian dilunakkan menjadi “perpanjangan masa jabatan presiden” — dan keduanya kempes dengan cepat.

Dan saya bangga memiliki kawan-kawan hebat seperti mereka. Dengan segenap loyalitas mereka terhadap dua periode kepresidenan Joko Widodo, sambil menoleransi beberapa kekurangan yang memang selalu ada saja pada kekuasaan pemimpin mana pun, mereka tahu bahwa kesetiaan tidak perlu sampai membuat mereka bebal dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang cemar dalam bernegara.

Mereka paham: loyalitas utama haruslah ditumpukan pada ideal-ideal terbesar bangsa, baru kemudian pada orang-orang terpilih yang dipercaya merupakan penerjemah terbaik ideal-ideal itu.

Mereka mengerti bahwa seorang pemimpin — sesukses apapun, setinggi apapun ia disukai rakyatnya, misalnya tecermin dari approval rate yang tak henti dipompakan ke tengah publik — tidak boleh merasa tak tergantikan, tak patut merasa lebih besar daripada rakyat dan negara yang dipimpinnya.

***

Megalomania pemimpin memang sering muncul sepanjang sejarah, dan bukan hanya di masa kerajaan-kerajaan kuno, tapi juga masih tersisa di beberapa republik di berbagai kawasan dunia.

Mereka cenderung mengidentikkan diri dengan kepentingan negaranya. Biasanya pengidentikan ini terjadi karena sang pemimpin terlalu lama berkuasa, seperti terlihat pada raja-raja jaman dulu (juga di monarki-monarki absolut seperti sampai sekarang masih bertahan Timur Tengah).

Maka sekarang di semua republik modern periode kekuasaan dibatasi. Termasuk di republik kita, setelah kita menyaksikan masa kepresidenan 7 periode di era Orde Baru. Beberapa negara bahkan memastikan kekuasaan presiden hanya untuk satu periode.

Dan orang-orang yang sedikit belajar sejarah akan mengerti pula bagaimana akhir nasib para penguasa megaloman — baik yang bertubuh besar maupun kecil.

Maka ketika orang pilihan itu ternyata memunggungi ideal-ideal tersebut, dengan cepat naluri kebaikan dalam diri kawan-kawan saya itu mendesak untuk memilih keluhuran kesetiaan yang sejati.

Maka Presiden Jokowi pasti kalah, bahkan kalaupun ia menang.

***

Selain bangga karena berteman dengan mereka, saya juga gembira karena perilaku politik mereka yang mengutamakan kebaikan umum.

Ini merupakan jaminan bahwa energi demokrasi dan keadilan pada bangsa Indonesia tidak pernah defisit, jika bukan malah terus bertambah.

Dan semua itu sekaligus menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang ditinggalkan oleh satu per satu loyalisnya yang tulus — di dalam dan terutama di luar pemerintahan — berarti ia sedang menghitung hari-hari kelabu sesudah ia turun dari kursi tinggi yang seolah ingin ia duduki selamanya (kalaupun bukan oleh dirinya sendiri, setidaknya oleh keturunannya).

Dengan hati getir kita masih menyisakan harapan semoga pemimpin dari kalangan rakyat kebanyakan itu, yang telah cukup panjang menunjukkan prestasi pemerintahan yang baik, tidak perlu mengakhiri masa pengabdiannya “in disgrace” (meski hal ini kini terasa terlambat untuk diharapkan).

***

Apakah Presiden Joko Widodo telah sepenuhnya ditinggalkan oleh semua pendukungnya? Tidak juga. Ia bahkan berhasil meraih pendukung-pendukung baru.

Tapi, melihat gejala lumrah semacam ini — terutama melihat pendukung yang bertahan atau bahkan yang baru datang — saya selalu teringat pada surat Ivan Turgenev kepada sahabatnya.

“Mereka yang melekatkan diri pada sistem yang sedang berlaku,” tulis sastrawan Rusia abad 19 itu, “bagaikan sedang memegang erat ekor cicak, dan tidak sadar bahwa si cicak telah pergi sambil menumbuhkan ekor baru.”

Mudah-mudahan kita tak perlu menulis surat serupa kepada teman-teman yang masih menggenggam ekor cicak itu agar segera melepaskannya. ***