Di-Covid-kan

Home / Opini / Di-Covid-kan
Oleh: Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M
(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari, dan Peneliti Senior debtWATCH Indonesia)

Spanduk di sebuah rumah sakit swasta berbunyi: “Jangan takut ke Rumah Sakit, tidak akan di-covid-kan” Entah sejak kapan istilah ini hadir dalam kausa kata kita, yang pasti belum menjadi bahasa resmi yang diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun memang sejak covid ini merebak di seantero jagad Maret tahun lalu, banyak masyarakat enggan ke Rumah Sakit (RS) karena takut tertular virus covid-19 yang ganas dan tidak bisa diprediksi ini. Sedapat mungkin, jika sakit, berusaha untuk menyembuhkan diri tanpa perlu ke RS. Dan bagi mereka yang terpaksa ke RS, karena tidak ada pilihan lain, menjalani prosesnya dengan perasaan was-was.

Berikut beberapa cerita maupun testimoni mereka yang semula tidak mengidap virus Covid, sesampai di RS malah dinyatakan terinfeksi virus Covid yang proses penanganan selanjutnya malah membawa malapetaka bagi dirinya dan keluarga terdekat. Sahabat saya masuk RS karena penyakit ginjalnya, beberapa hari kemudian kondisinya sudah dinyatakan membaik dan siap-siap pulang ke rumah, namun tiba-tiba kondisi memburuk kemudian meninggal di RS  karena covid. Kemungkinan besar, ia tertular virus covid di RS tersebut. Kerabat teman saya yang harus rutin cuci darah untuk penyembuhan ginjalnya, dinyatakan mengidap covid 19 oleh RS dan harus menjalankan karantina selama 2 minggu di RS tersebut tanpa tindakan cuci darah, ia meninggal setelah dinyatakan bebas dari covid, tanpa sempat perawatan ginjalnya. Kemungkinan stress karena dipaksa terpisah dari keluarga dalam karantina tanpa informasi yang memadai. Selama karantina ia masih bisa berkomunikasi via telepon genggam. “Saya tidak covid” ungkapnya berkali-kali, dan selama 2 minggu dalam masa karantina, baik dirinya maupun keluarganya sulit berkomunikasi dengan petugas medis, apalagi bertemu. Ibu kawan saya yang sudah lansia, terjatuh dan patah tulang, dibawa ke RS, dinyatakan covid, dikarantina selama 2 bulan, tanpa tindakan terhadap tulangnya yang patah. Dapat dibayangkan kesakitan yang ia alami karena patah tulang, tanpa perawatan apapun.

Begitu seseorang yang meninggal yang disebabkan oleh covid, maka langsung memakai protokol pemakaman covid. Keluarga tidak bisa mendekat, memeluk atau memandikan (bagi muslim), semua dilakukan oleh pihak rumah sakit, dalam peti yang sudah dibungkus plastik. Pemakamanpun hanya dapat dilihat dari kejauhan. Teman saya yang kehilangan ayahandanya karena covid, masih merasakan sakitnya tidak dapat berada dekat ataupun memeluk ayahnya di masa-masa terakhirnya: “sedih sekali, saya dan adik saya hanya bisa liat dari jendela RS, tidak bisa apa-apa”

Saya tidak tahu pasti apakah cerita-cerita dari lapangan ini ditangkap oleh para pengambil keputusan untuk dijadikan bahan masukan ketika mereka membuat kebijakan.  Dalam kondisi seperti ini peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berganti-ganti dalam jangka waktu pendek, sehingga membingungkan di tingkat implementasi, membingungkan bagi masyarakatnya dan juga bagi aparat pelaksana aturan tersebut. Pembatasan ruang gerak masyarakat melalui skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kemudian dengan skema Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berkali-kali diperpanjang dengan ketentuan yang berubah-ubah mengakibatkan ditafsirkan berbeda-beda di tingkat lapangan.

Sejak 28 Desember 2020 dengan alasan mengantisipasi kerumunan dalam masa liburan natal dan  tahun baru, pemerintah tidak lagi menerapkan PSBB yang memberi konsekwensi bagi pemerintah untuk memberikan kompensasi penggantian pangan. Sebagai gantinya diberlakukan PPKM, kemudian berubah lagi menjadi PPKM Mikro yang berlaku di tingkat kelurahan/desa/banjar yang sampai sekarang telah 8 kali diperpanjang, semula hanya berlaku untuk kota-kota di pulau Jawa dan Bali, sekarang berlaku untuk 30 Propinsi. Hal ini berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Para Kepala Daerah di Jawa dan Bali diminta untuk mengatur PPKM Mikro di wilayah masing-masing, sampai dengan tingkat RT/RW yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, mulai dari zona hijau sampai dengan zona merah, dengan strategi pengendalian masing-masing sesuai dengan zonanya.

Protokol kesehatan (prokes) juga ditafsirkan dan diterapkan berbeda-beda. Ada yang menerapkan jam malam, alias sesudah jam 8 malam tidak boleh ada kegiatan. Toko swalayan, rumah makan, warung, dan kantor-kantor wajib tutup. Padahal prokes hanya mensyaratkan tidak boleh ada kerumunan massal, lha apakah malam-malam orang berpotensi berkerumun, sementara siang hari tidak? Nyatanya penafsiran dari kebijakan PPKM Mikro ini telah memakan korban, setidaknya bagi para pedagang makanan kecil yang membuka warungnya sejak sore hari sampai larut malam menurun pendapatannya, karena kehilangan pelanggan, tanpa kompensasi apapun dari pemerintah.

Virus covid memang nyata ada, ia bisa menyerang siapa saja; kaya maupun miskin, orang tua, orang muda, atau mereka yang nampak sehat dan bugar. Namun narasi yang mengiringinya menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, bahkan paranoid bagi masyarakat.   Di antara lautan informasi yang datang bergelombang kadang seperti tsunami, sulit mencari informasi yang pasti dan dapat dipercaya. Kondisi diperparah dengan kebijakan yang terus berubah tanpa sosialisasi yang merata. Sudah semestinya informasi termasuk kebijakan dari pemerintah haruslah menjadi panduan yang dapat dipercaya oleh masyarakat menuju jalan kebaikan. Perbaikan ke depan mengenai cara dan mekanisme pemberian informasi yang cepat, merata dan tepat perlu dilakukan, apalagi sudah hampir 15 bulan berlalu  belum ada kepastian kapan pandemik ini akan berakhir.