ETISKAH, BERMAIN POLITIK DI TENGAH GANASNYA COVID-19

Home / Opini / ETISKAH, BERMAIN POLITIK DI TENGAH GANASNYA COVID-19

Oleh: Sukmadji Indro Tjahjono
Pengamat Sosial Politik / Aktivis Gerakan Mahasiswa 77/78

Beberapa negara di dunia sudah tidak mewajibkan warganya gunakan masker, yakni Israel, Bhutan, Amerika Serikat, Selandia Baru, Cina, Hungaria, dan Spanyol. Sebaliknya kasus Covid-19 di Indonesia meningkat 6 sampai 8 kali lipat sejak Desember (2020) dan Januari (2021) ditandai dengan peningkatan kebutuhan oksigen dari 60 ton meningkat menjadi 3.000-4.000 ton perhari. Angka tutup usia kini mencapai angka 1.040 setiap jam dari sebelumnya rata-rata 400 orang.

Dampak Informasi Hoax

Ledakan angka tutup usia terjadi sejak Ramadhan, Lebaran, dan paska Lebaran. Bersamaan dengan itu terjadi pula penyebaran varian baru Covid-19 (Varian Delta) yang datang dari India. Selain itu disebabkan karena mobilitas warga yang tidak terkendali dan warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Akibat dari kejadian ini pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dari tanggal 3 – 20 Juli tahun 2021.

Sifat abai dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan ini diduga akibat hoax (berita bohong) yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, di samping tidak efektifnya seruan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan daerah terpapar hoax juga terus bertambah. Jika pada tahun 2018 sebelum Pemilu dilaksanakan daerah terpapar hoax berjumlah 92 titik , kini dalam hitungan situs ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Perlu penelitian lebih jauh tentang keterkaitan berbagai penyebaran hoax tersebut dengan peningkatan korban pandemi Covid-19 melalui penghasutan, pembangkangan, penyesatan, dan disinformasi terkait pemahaman dan upaya penanggulangan Covid-19. Hal itu dimulai dari informasi bahwa virus Covid-19 tidak ada dan cuma akal-akalan, jangan laksanakan protokol kesehatan karena mati-hidup adalah takdir Allah, tolak vaksinasi karena ini proses penyuntikan chips untuk mengontrol manusia, vaksinasi rekayasa para mafia obat-obatan, serta pemerintah adalah Dajjal karena melarang sholat berjamaah dan menutup mesjid. Terakhir malah disebarkan berita bahwa “Pemerintah Singapura Bakal Anggap Covid-19 seperti Flu Biasa”.

Kekejaman Hoax tentang Covid-19

Sampai 3 Juli 2021 Kementerian Mekominfo masih menemukan konten hoax yang menyesatkan untuk mengesankan kondisi kalang-kabut akibat kegagalan pemerintah tangani pandemi Covid-19. Misalnya berita Stadion Maguwoharjo dan Mandala Krida akan Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19, Video Mayat Korban Covid-19 Bergerak, dan Nama dan Kontak PMI Jika Membutuhkan Plasma Konvalesean. Kecuali itu ada satu lagi yang ingin masyarakat makin terpuruk di tengah kesulitan ekonomi yakni SMS Klaim Rewards Rp 50.000 Mengatasnamakan Bank Neo Commerce.

Kalau saja benar konten seperti itu yang disebarkan oleh 800.000 situs hoax, kemudian masing-masing memiliki 100-1000 follower yang meneruskan pesan berantai melalui copas, maka berapa orang pembaca yang akan menjadi korban akibat disinformasi dan mispersepsi? Oleh karena itu daya provokasi situs-situs hoax tersebut perlu diteliti segera seberapa besar telah menyumbang terhadap peningkatan angka korban pandemi Covid-19 sampai saat ini. Pada jaman Suharto merekalah yang sering disebut pelaku subversi dan anarcho syndicalism oleh Sudomo, sedangkan Bung Karno menyebutnya sebagai musuh-musuh revolusi.

Diikhawatirkan penyebaran hoax tersebut terkait dengan upaya untuk mendeskreditkan pemerintah dengan mengangkat informasi kegagalan dalam menangani pandemi Covid-19. Namun apa pun pembelaannya yang dilakukan para penyebar hoax sebenarnya sudah mirip dengan apa yang dilakukan Al Qaeda dan ISIS yakni melakukan teror dan pembunuhan untuk menghancurkan tatanan masyarakat yang ada agar tercipta kekacauan politik. Ujaran-ujaran tentang Covid-19, yang dianggap bermain-main dalam media sosial, telah meningkatkan banyak korban pandemi Covid-19 yang notabene hanya mereka jadikan alat untuk menciptakan krisis politik.

Tujuan Mereka Menjatuhkan Pemerintah?

Warga yang telah mereka racuni dengan informasi yang keliru tentang pandemi dan virus Covid-19 diharapkan akan menentang protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Warga akan melawan instruksi yang diberikan pemerintah dan melawan petugas di lapangan yang kemudian diekspos di medsos seolah pelaku adalah pahlawan. Tujuannya tentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah ,sehingga timbul krisis sosial yang memudahkan pemerintah dijatuhkan.

Lihatlah bagaimana mereka memainkan singkatan PPKM sebagai “Pak Presiden Kapan Mundur”, padahal ini adalah instruksi resmi pemerintah dalam menangani ganasnya virus Covid-19. Makin berat beban pemerintah menghadapi keganasan Covid-19, makin gencar pula ujaran kebencian yang mereka lontarkan karena mereka anggap pemerintah semakin sekarat. Ini sejalan dengan bunyi sticker yang sering mereka sebarkan di medsos “Gas Terus Jangan Kasih Kendor”.

Pihak oposisi yang kehabisan jalan untuk mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional berharap ada perubahan (revolusi) sosial melalui kondisi kacau sehingga ada alasan menuntut presiden mengundurkan diri. Teori mereka ,revolusi bisa dilakukan jika faktor obyektif atau keadaan memaksa seperti adanya kelangkaan kebutuhan pokok, pemerintah tidak bisa menguasai keadaan, terjadi ketidakpuasan yang meluas, pembangkangan sosial, kriminalitas meningkat, serta terjadi aksi-aksi disertai kerusuhan. Di lain pihak mereka merasa bahwa faktor subyektif yang menuntut pergantian pemerintahan sudah memenuhi syarat, walau sebenarnya hanya dari kelompoknya saja.

Mimpi Revolusi

Pihak oposisi dibuat mabuk oleh efek berantai dari postingan-postingan mereka sendiri di medsos seolah-olah semua menghendaki pemerintah mundur, padahal kelas menengah sangat sulit disatukan. Mereka tidak menghitung secara rinci seberapa modalitas yang mereka miliki untuk mengendalikan arah perubahan dan meraih peluang apabila perubahan benar-benar terjadi. Celakanya mereka juga tidak menghitung seberapa besar kekuatan lawan yang sesungguhnya.

Lalu bagaimana kemungkinan terjadi dan keberhasian dari revolusi sendiri jika terjadi saat ini? Kelas menengah di Indonesia terbelah dan rata-rata masih cukup sejahtera ,karena masih bisa membeli pulsa paket data. Negara masih mentolerir ujaran kebencian disebarkan setiap hari, dukungan partai-politik mayoritas masih solid, saat ini kesetiakawanan sosial (civil society) menghadapi keganasan Covid-19 mulai bangkit dan rakyat sudah muak dengan perilaku nyinyir para aktivis politik; maka revolusi hanyalah mimpi.

Pertanyaannya ,mengapa jika kelompok oposisi tahu revolusi tidak mungkin terjadi ,tetapi mereka tetap bermain politik dan berspekulasi menjatuhkan pemerintah, bahkan korban berjatuhan akibat permainan mereka? Ini semua adalah bagian dari political positioning atau penentuan posisi politik, baik oleh individu maupun kelompok. Tidak penting sudah ada atau belum kekuatan politik nasional yang akan merangkul mereka, tetapi menentukan posisi politik adalah kegiatan yang perlu disiapkan dan dilakukan lebih awal bagi orang yang ingin memasarkan diri (political marketing) masuk dalam kekuasaan politik.

Revolusi Fenomena Masa Lalu

Kini untuk meningkatkan efektifitas negara, beberapa negara maju memilih jalan reformasi bukan revolusi dan penyelenggaraan referendum langsung untuk rakyat. Sedangkan andaikata memang ada cita-cita menghilangkan otoritas (menggulingkan pemerintah), menurut Hannah Arendt, keberhasilan revolusi masih ditentukan sejauh mana mayoritas setuju pemerintah dijatuhkan dan apakah ada yang bersedia mengambilalih kekuasaan (dengan segala resikonya). Karena itu menurut Gizachew Tiruneh ,profesor Ilmu Politik di Universitas Arkansas USA, revolusi adalah cerita masa lalu***