Fungsi Komisaris

Home / Opini / Fungsi Komisaris

Oleh: Elizeli Jely Bandaro

Anda semua tahu kan proyek kilang Tuban? Itu loh yang buat petani kaya raya mendadak karena jual lahan ke Pertamina. Apa sih Proyek Kilang Tuban itu? Proyek ini sangat strategis loh. Kenapa? Karena bukan hanya bangun kilang untuk BBM tetapi juga produk turunan berupa petrokimia. Kapasitas produksi gede banget. Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kualitas Euro V (BBM ramah lingkungan) yaitu gasoline sebesar 80.000 barel per hari dan diesel sebesar 98.000 barel per hari. Sementara produk petrochemical mencapai 3.600 kilo ton per annum (ktpa). Kalau nih proyek selesai. Kita udah engga impor lagi BBM. Tahun 2024 selesai nih proyek.

Proyek ini sudah direcanakan lama. Tapi baru di-speed up tahun 2019 setelah Jokowi marah besar. “Saya sampaikan agar tidak lebih dari tiga tahun harus rampung semuanya. Mintanya tadi empat tahun, tapi tiga tahun harus rampung semuanya,” kata Jokowi. Kebayang deh, itu yang omong Presiden RI bagi 260 juta penduduk. Engga main main. Engga kelar, bisa hilang posisi semua direksi dan komisaris. Tetapi dengan instruksi sederhana itu, Ahok sebagai preskom bisa lebih mudah memastikan proyek terbangun sesuai konsep bisnis.

Berdasarkan studi kelayakan, proyek kilang Tuban menelan capital expenditure alias belanja modal mencapai US$ 18 miliar. Kemudian Ahok minta di audit ulang. Ahok tunjuk konsultan dari luar negeri. Hasilnya? biaya proyek bisa dipangkas sampai US$ 6 miliar lebih atau setara Rp 84 triliun (asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar AS). Saya membaca berita itu, tersenyum saja. Itu biasa saja. Mengapa? Dalam proyek seperti Tuban itu, besar kecilnya biaya ditentukan oleh pemilihan metodelogi membangun. Ini berkaitan dengan design engineering. Yang luar biasa itu, adalah keberanian Ahok.

Sebagai komisaris Ahok tidak perlu tahu detail biaya proyek. Itu urusan direksi. Tetapi komisaris berhak tahu metodelogi membangun. Itulah fungsi pengawasan. Setelah tahu, dia tinggal panggil konsultan untuk memberikan second opinion. Dari sana dia bisa membuat keputusan yang tepat. “Ubah designnya”, cukup dia bilang begitu. Direksi harus patuh. Karena Ahok tidak mengubah keputusan pemegang saham membatalkan proyek. Ahok hanya minta ubah design nya. Benarlah. Hasil setelah design diubah, biaya capex juga berubah. Justru menghemat besar.

Nah cobalah bayangkan, andaikan Ahok tidak ubah design itu, ada biaya sebesar US$ 6 miliar lebih atau setara Rp 84 triliun yang yang terserap yang hasilnya sama dengan tidak ada penambahan biaya. Perbedaannya hanya pada design. Apa jadinya kalau Ahok tahu perubahan design itu bisa menghemat biaya, dan itu dia gunakan deal dengan kotraktor (EPC). Gua engga ubah design, tapi gua dapat berapa? Wajar dong. Kan pemerintah dan direksi Pertamina udah setuju anggaran sebelumnya. EPC engga akan keberatan beri ahok sebesar ya US$ 300 juta atau 5%. Itu cuan engga kecil boo. Bisa modal jadi capres.

Tetapi Ahok lebih memilih berpihak kepada hati nuraninya untuk amanah. Apalagi komisaris BUMN itu sebetulnya mereka adalah wakil dari rakyat sebagai ultimate share holder. Pertanggungan jawabnya kepada Tuhan. Berat! Jadi begitulah seharusnya fungsi Komisaris perusahaan. Dia harus paham detail business. Harus amanah terhadap tugasnya sebagai wakil pemegang saham. Harus visioner. Engga bisa hanya duduk dan manut kepada direksi terus terima gaji. Lebih konyol lagi, bikin repot direksi dengan membantu rekanan bancakin perusahaan.