Masyarakat Adat dan Covid

Home / Opini / Masyarakat Adat dan Covid

Oleh: Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M
Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari, dan Peneliti Senior debtWATCH Indonesia

“Masyarakat adat telah kemasukan virus corona” demikian pesan singkat Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ketika memberitakan kepergian Mama Dol Gaelagoy, perempuan Adat kepulauan Aru, dan dirawatnya Gunretno dari pegunungan kendeng, selasa 6 juli 2021 lalu karena Covid.

Sejak Maret tahun lalu, Rukka telah menyerukan kepada masyarakat adat agar melakukan isolasi mandiri di kampung masing-masing: “jaga kampung” ungkapnya… kemudian membentuk Gugus Tugas AMANKanCovid19 untuk mempersiapkan masyarakat adat menghadapi serbuan virus ini. Rukka paham betul bahwa diperlukan pendekatan khusus kepada masyarakat adat ditengah kebijakan yang cenderung memukul-rata dan abai kepada masyarakat adat.

Sejauh ini baru ditemukan dua kasus masyarakat adat yang terinfeksi oleh virus corona. Ini membuktikan beberapa hal, pertama, jelas virus ini datang dari luar wilayah, kepada masyarakat yang menutup diri dan minim interaksi dengan dunia luar, maka ia aman. Kedua, masyarakat adat mampu menghidupi dirinya sendiri, karena selama mereka melakukan isolasi, mereka mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dari ladang dan kebunnya. Masyarakat adat jauh dari akses bantuan pangan yang sempat digelontorkan pemerintah tahun lalu.

Sekarang, ketika negeri ini sedang mengalami lonjakan orang yang terinfeksi covid, juga dengan adanya berbagai varian baru yang –konon—lebih mematikan. Pemerintah menyatakan lonjakan terjadi sebagai akibat dampak paska lebaran di tanggal 13 – 14 Mei,  sementara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menengarai lonjakan terjadi karena adanya varian baru dari virus ini yang daya infeksinya lebih cepat dan mematikan. Data Pusdatin Kementrian Kesehatan di tanggal 29 mei menunjukan 4 propinsi dengan angka orang yang terinfeksi tertinggi, yaitu Jawa Tengah: 1.050 orang, Jawa Barat: 927 orang, Jakarta: 898 orang  dan Jawa Timur: 255 orang dengan rerata positif (Positive rate) 9,1 persen.  Hanya dalam waktu dua minggu lonjakan terjadi. Per  tanggal 12 Juli Jakarta mencapai 14.619 orang, Jawa Barat 7.942 orang, Jawa Tengah 2.928, Jawa Timur 2.742, dengan rerata positif 32.8%.

Karena itu, sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 (dengan kemungkinan akan diperpanjang jika jumlah orang yang terinfeksi masih tinggi), pemerintah mulai menerapkan apa yang disebut sebagai Perlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 48 kabupaten/kota wilayah Jawa dan Bali. Masyarakat dihimbau untuk tinggal di rumah, kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan melalui daring,  warung makan maupun restoran boleh buka tetapi tidak boleh makan di tempat,  mall dan bioskop tutup, kantor-kantor diminta untuk mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di kantor sampa 50 persen. Perjalanan antar wilayah diperketat, bahkan di dalam kota dilakukan upaya penyekatan jalan sekaligus melakukan pengecekan vaksin covid 19.

Jagad media sosial, media elektronik, maupun media cetak sibuk melakukan kampanye soal pentingnya vaksin covid dan taat mejalankan protokol kesehatan. Belakangan malah saling sibuk menyalahkan antara mereka yang dianggap tidak percaya adanya covid dan yang percaya ada covid, percaya-tidak percaya vaksin, sampai menyalahkan pendukung teori konspirasi. Unit-unit Gawat Darurat rumah sakit penuh, pasien yang memerlukan ICU menunggu giliran, sementara pusat-pusat layanan Isolasi terutama di Pulau Jawa dan Jakarta semakin penuh. Di Jakarta pusat-pusat isolasi  baru terus didirikan, selain di Wisma Atlit kemayoran dan Pademangan yang mampu menampung 6.000 orang, telah dibuka di Rusun Nagrak cilincing untuk 4.000 orang, Pasar Rumput 8.000 orang, dan Wisma Haji Pondok Gede telah disulap menjadi RS Darurat Covid dengan 900 tempat tidur, 50 kasur untuk ICU (Intensive Care Unit),  dan 40 kasur untuk HCU (High Care Unit).

Banyak orang tidak selamat karena tidak mendapat akses ke ICU, langkanya oksigen maupun penuhnya rumah sakit. Pasien-pasien yang sakit karena non-covid terpaksa harus ‘mengalah’ karena terbatasnya daya tampung rumah sakit, kemudian juga tidak selamat. Suara ambulan terasa lebih sering, berita duka semakin meningkat,  dan di lapangan masyarakat mengalami panic-buying dengan memborong berbagai macam makanan, dan obat-obatan yang disangka dapat mengatasi covid ini. Merk susu tertentu, vitamin C, bahkan obat cacing dikabarkan sulit di dapat di Jakarta. Padahal sejak awal pandemi ini merebak sudah ditegaskan tidak ada obat yang mujarab untuk melawan virus ini, selain menjaga imunitas tubuh.

Protokol kesehatan (prokes) yang dianjurkan semakin lama semakin banyak, semula hanya tiga poin: sering cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, sekarang sudah berkembang sampai lima poin: sering cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Begitu gencarnya informasi mengenai vaksin dn prokes, seolah-olah menjadi satu-satunya cara agar kita semua selamat dari pandemic covid ini. Namun ada yang terlupa, lalai dikampanyekan adalah hidup sehat, makan makanan bergizi, asupan vitamin dan tidur  yang cukup. Jadi bukan sekedar kenyang, tetapi makanan yang baik dan sehat untuk tubuh. Percuma jika anda taat prokes dan bahkan sudah melakukan dua kali vaksin, namun anda tidak mengasup makanan bergizi dan sehat, juga tidak merubah pola hidup yang sehat. Akibatnya salah-kaprah di lapangan terus terjadi, banyak orang didenda oleh aparat karena tidak memakai masker, atau membuka tokonya. Namun tidak pernah ada upaya untuk  mengecek apakah anda cukup pangan, dan cukup istirahat.

Kehebohan ini hanyalah menjangkau mereka yang hidup di perkotaan atau mereka yang memiliki akses ke sosmed ataupun media eletronik lainnya,  ini tidak menjangkau mereka yang hidup di pelosok, di pedesaan, atau yang menjauhkan diri dari sosmed. Mereka yang hidup sehar-hari di sekitar hutan, pegunungan, perkebunan, dan di pulau-pulau kecil sangat asing dengan segala keributan yang terjadi di pulau Jawa ini. Memakai masker misalnya malah akan menimbulkan masalah baru: potensi bersentuhan dengan ‘dunia luar’ untuk mengakses masker dan potensi menjadi sampah yang belum terbiasa dikelola.

AMAN beranggotakan 2.500 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu. AMAN memperkirakan populasi Masyarakat Adat di Indonesia mencapai  60 juta jiwa. Masyarakat Adat menempati wilayah adatnya secara turun-temurun, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam,kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupannya sebagai komunitas adat. Karena itu perlu pendekatan khusus baik dalam pola komunikasi maupun dalam kebijakan terhadap populasi ini dengan memperhatikan disparitas budaya dan geografinya, sehingga kebijakan darurat penanganan pandemik covid ini tidak bisa digebyah uyah menjadi seragam. Jika tidak, maka  segala upaya menjadi sia-sia karena tidak bisa menjangkau 60 juta populasi masyarakat adat Indonesia.

– 140621 –