MENGAPA KINI KITA PERLU MENTERI KEBUDAYAAN?

Home / Opini / MENGAPA KINI KITA PERLU MENTERI KEBUDAYAAN?

 

Oleh: Buntje Harbunangin

Sejak kongres pertama kebudayaan ke-1, pada tahun 1948 di Magelang, gagasan tentang kementerian kebudayaan yang berdiri sendiri sudah ramai dibicarakan orang.

Namun, nyatanya, sampai hari ini kita belum pernah punya menteri kebudayaan. Ini jelas paradoks . Di satu sisi, kita tak pernah sepi mengagung-agungkan betapa hebatnya budaya bangsa ini. Keragaman budaya, selain kekayaan alam, jadi modal pokok untuk diplomasi maupun menjaring pariwisata. Kita sangat bangga dengan kekayaan budaya kita. Kita tak pernah jemu mengkampanyekan kebudayaan kita yang majemuk, bhineka. Tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Di bidang bahasa, kita punya 600 bahasa daerah,dengan dialek 740 suku yang bermukim di sekitar 11.000 pulau di antara total 17.000 pulau. Kita punya ratusan tarian daerah, arsitektur, etiket, makanan dan busana. Tapi, kita tidak pernah merasa perlu punya sebuah kementerian, khusus mengurus kebudayaan.

Jika sampai kabinet 2014-2019 kita belum juga punya menteri kebudayaan, barangkali karena kondisinya dipandang belum mendesak.

Tapi kini kondisinya sudah berbeda.Kita menyaksikan nilai-nilai kebudayaan kita yang luhur mendapat ancaman serius. Dimulai dari berkembangnya radikalisme dan intoleransi. Bahkan persatuan bangsa, nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, telah terganggu. Bukan ilusi bahwa ada keinginan sebagian pihak untuk menyeragamkan keberagaman yang kita milliki selama bertahun-tahun.

Kebudayaan adalah salah satu basis utama untuk melawan radikalisme dan intoleransi.Serangan budaya luar belakangan ini, terutama budaya Timur Tengah dan budaya Barat, perlahan tapi pasti semakin mendesak dan menyudutkan identitas kita. Kita mulai kebingungan merumuskan mana budaya kita yang asli, mana yang hybrid dan mana yang sebetulnya diimport mentah-mentah.

Padahal, untuk menangkal budaya asing itu, Ki Hadjar Dewantara, tahun 1954 dalam konferensi Asia Afrika, dan Pasifik di Jakarta, sudah memperkenalkan Azas Tri-kon yaitu :

Kontinuitet; garis kehidupan kita di masa kini haruslah merupakan “lanjutan, terusan” dari kehidupan kita di masa silam. Kita jangan jadi bangsa “ulangan’ atau “tiruan” dari bangsa lain.

Konvergensi; kita jangan menjadi bangsa yang “hidup menyendiri” (isolasi). Kita harus siap bertemu dan bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Konsentrisitet; setelah kita bersatu dengan bangsa lain, kita tak boleh kehilangan “kepribadian” kita sendiri. Meski sudah bercampur budaya lain, kita harus menjaga sirkel kita sendiri. Walaupun ini mengandung persoalan baru. Dalam UU Kebudayaan yang lama, definisi kebudayaan nasional atau “kepribadian” kita adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Sedangkan sejak UU Pemajuan Kebudayaan, pengertian kebudayaan nasional berubah menjadi interaksi antar kebudayaan daerah. Akibatnya, pengertian tentang “kepribadian asli” perlu kita rumuskan kembali.

Lebih lanjut lagi, Ki Hadjar Dewantara berpendapat , “asimilasi” jauh lebih baik ketimbang “asosiasi”. Kita boleh mengambil bahan-bahan dari luar, tapi kita sendirilah yang memasak bahan-bahan tersebut, menjadi masakan baru yang menyehatkan hidup kita. Pendapat Ki Hadjar Dewantara, Menteri Pertama Pengajaran, ini akhirnya dipilih sebagai bagian penjelasan pasal 32 UUD 1945.

Di pihak lain, untuk dapat berkembang di era kemajuan teknologi informatika yang membawa dunia ke era internet of things (segalanya internet) kita juga perlu memacu kebudayaan yang siap untuk selalu beradaptasi. Begitulah besarnya peran kebudayaan bagi sebuah bangsa besar, seperti Indonesia.

Maka menjadi penting, pengurusan kebudayaan ditangani suatu kementerian yang berdiri sendiri dan tidak dirangkap dengan urusan lain. Penanganan kebudayaan yang digabung dengan penanganan urusan lain di dalam satu kementerian, termasuk digabung dengan urusan pendidikan, telah membuktikan kebudayaan kita nyaris gagal untuk menjadi benteng dalam menjaga ketahanan bangsa.

Pengurusan kebudayaan oleh Menteri tersendiri memungkinkan perumusan dan pengambilan keputusan politik kebudayaan menjadi lebih cepat dan efektif . Ini juga sejalan dengan visi Presiden Jokowi , untuk kurun waktu 2019-2024, yakni memberi perhatian lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia. Kebudayaan adalah fondasi dalam membangun manusia, dan sebaliknya.

Tugas utama Menteri Kebudayaan adalah melestarikan tapi juga mengembangkan kebudayaan Indonesia. Ini tantangan yang “contradictio in terminis”. Ia harus mampu berpikir dan bertindak konservatif sekaligus progresif. Karena itu calon Menteri Kebudayaan nanti bukan orang yang hanya berorientasi pada masa lalu, tapi juga masa depan. Diperlukan seorang menteri yang kreatif, yang mampu meramu masa lalu, masa kini dan masa depan.

Kita bersama-sama menunggu Presiden Jokowi mengumumkan struktur kabinetnya yang baru, sambil berharap Kementerian Kebudayaan ada di dalamnya