Penghapusan Kekerasan Seksual

Home / Opini / Penghapusan Kekerasan Seksual

oleh: Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M.

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari dan Peneliti Senior pada debtWATCH Indonesia)

 

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah dibuat sejak enam tahun yang lalu, karena berbagai bentuk kekerasan seksual walau terjadi di masyarakat, namun tidak dapat diproses secara hukum, mengingat bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut belum terakomodir dalam hukum pidana kita. Sehingga akibatnya, korban kekerasan seksual tidak mendapat keadilan apalagi rehabilitasi, sementara pelaku bebas dari segala tuntutan hukum.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui pemantauannya dalam rentang waktu sepuluh tahun (2001 – 2011) menemukenali 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dan sebagian besarnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun ketika dirumuskan dalam bahasa hukum, maka menjadi  sembilan bentuk, yakni: Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Kontrasepsi, Pelecehan Seksual, Perbudakan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Penyiksaan Seksual.

Diagram di bawah ini menunjukkan bagaimana angka kekerasan terhadap perempuan yang terdokumentasi semakin meningkat. Bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat.

 

 

Data terhimpun di atas adalah  fenomena gunung es dari situasi yang sebenarnya. Setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan ketiadaan perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Sehingga dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat kita.

Rata-rata setiap harinya 35 perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Artinya, setiap dua jam tiga perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu kuatnya stigma masyarakat terhadap korban menyebabkan korban semakin sulit untuk mendapatkan pemulihan. Faktor sosiologis yang juga melatari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah belum maksimalnya  negara melakukan perlindungan korban sehingga jaminan pemenuhan hak-hak korban tidak terwujud. Pemantauan Komnas Perempuan memperlihatkan salah satu hambatan yang dialami korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan adalah tidak semua kasus kekerasan seksual tersebut dapat diproses secara hukum, disebabkan karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Namun sampai berakhirnya masa bakti DPR Periode 2014 – 2019, RUU PKS tak kunjung sahkan. Sekarang, Kembali RUU PKS masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Artinya tahun 2020, RUU ini harus sudah diproses di tingkat DPR. Sehingga perlu dilakukan kajian bersama mengenai RUU PKS ini agar nasibnya tidak terulang hanya sekedar menjadi RUU dalam setiap Prolegnas.

Berdasarkan pengalaman kampanye yang telah dilakukan selama lima tahun belakangan ini ada beberapa hal yang perlu terus disosialisasikan, agar substansi pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku tetap terjaga.

  1. RUU ini menggunakan kata “kekerasan” dalam judul “Penghapusan Kekerasan Seksual”, untuk menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam RUU ini merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Apabila frasa “kekerasan seksual” diganti dengan frasa lain, maka makna yang terkandung di dalamnya sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan menjadi terhapuskan.Apabila kata “kekerasan” diganti dengan “kejahatan”, maka RUU ini akan menimbulkan stigma penjahat, terutama pada anak yang melakukan kekerasan seksual. Padahal fenomena peristiwa kekerasan seksual ketika anak menjadi pelaku kekerasan seksual harus dilihat sebagai gejala kegagalan sistemik pendidikan (baik pendidikan formal maupun informal) dalam membentuk perilaku dan budi pekerti anak. Kegagalan ini tidak boleh dibebankan ke pundak anak melainkan menjadi tanggung jawab orang dewasa, khususnya orang tua, pendidik, dan pemuka agama.

    Hal ini juga selaras dengan kecenderungan hukum pidana yang bertujuan menghilangkan stigma berlebihan pada pelaku tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam UU Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan frasa “warga binaan”, bukan narapidana. Sebelum adanya RUU ini, pengaturan kekerasan seksual tidak diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk membangun paradigma bahwa jenis kekerasan seksual itu adalah tindak pidana, maka kata yang tepat digunakan adalah kata “kekerasan” dalam judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”.

    Pengertian “kekerasan” (yang diambil dari kata “violence”) maknanya lebih berarti sebagai tindakan pemaksaan, intimidasi, kekuatan emosi yang tidak menyenangkan dan merusak/merugikan seseorang. Sebagai contoh: tindakan untuk mengintimidasi orang lain melalui kekuatan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki seseorang pada orang lain.

  2. Kata “Penghapusan” dalam judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”,  mencerminkan visi jauh ke depan bagi negara Indonesia agar setiap orang tidak melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun serta menggambarkan adanya upaya pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, kata “penghapusan” juga mencerminkan kehendak yang bersifat langkah jangka panjang, sistematis dan komprehensif.
  3. Saran penambahan frasa “Tindak Pidana” dalam judul RUU menjadi “RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” adalah kurang tepat karena akan menegaskan bahwa ruang lingkup RUU ini hanya terkait tindak pidana dan pemidanaan. Sementara itu, perumusan judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” justru menegaskan bahwa RUU ini menggunakan pendekatan penal (pidana) dan nonpenal (nonpidana).Sesuai kebutuhan untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual, ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini bukan sekedar tindak pidana dan pemidanaan, melainkan juga termasuk pencegahan, pemulihan korban, dan pendidikan serta pelatihan bagi aparatur penegak hukum dan petugas yang memberikan layanan bagi korban. Berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Against Women/CEDAW) yang diratifikasi Indonesia melalui UU  Nomor 7 Tahun 1984, “kekerasan” memiliki makna lebih luas daripada istilah “kejahatan”.
  4. Teori hukum feminis awalnya digunakan dalam naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai pisau analisis dalam memahami keragaman pengalaman perempuan korban saat berhadapan dengan kejahatan dan hukum. Para korban memiliki latar belakang hingga respons yang berbeda terhadap kejadian yang dialami, sehingga tidak tepat untuk menyeragamkan korban yang satu dengan korban yang lainnya.Misalnya, ketika mengalami salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual ada perempuan yang berteriak dan berani melawan tetapi ada juga yang diam. Meskipun pada mayoritas kasus, perempuan korban tidak bisa membela diri, mengadukan atau melaporkan pelaku karena takut mengalami stigma sosial dan disalahkan kembali oleh berbagai pihak atas kasus yang menimpanya. Pisau analisis tersebut membantu menemukan bahwa pada umumnya korban tidak berdaya atas pelaku dan atas kekerasan seksual yang dilakukan pelaku.

Melalui RUU ini, korban diberikan dukungan untuk  menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur perlindungan terhadap seluruh warga negara atau orang yang tinggal di Indonesia. RUU ini juga berasaskan nondiskriminasi sehingga cakupan yang dilindungi dalam RUU ini adalah setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual tanpa memandang latar belakang korban. RUU ini juga akan mempidanakan setiap pelaku kekerasan seksual tanpa kecuali, tanpa melihat dari sisi jenis kelamin, agama, etnis, ras, orientasi seksual, pilihan politik, dan lainnya. Semoga tahun 2020 ini akan lahir UU Penghapusan Kekerasan Seksual.(260520).