Pimpinan Perempuan DPR – MPR Periode 2019 – 2024

Home / Opini / Pimpinan Perempuan DPR – MPR Periode 2019 – 2024

Oleh : Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari)

 

Terpilihnya Puan Maharani, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai ketua DPR RI Periode 2019 – 2024 sebenarnya mencatat sejarah, karena Ia ketua DPR perempuan yang pertama kalinya di Indonesia. Mengikuti jejak sang ibu, Megawati Soekarnoputri, yang menjadi presiden perempuan di Indonesia pertama kalinya tahun (2001 – 2004). Demikian juga dari unsur pimpinan MPR. Dari sepuluh unsur pimpinan MPR, terselip satu orang perempuan, Lestari Moerdijat sebagai Wakil Ketua dari Partai Nasdem.

Pemilihan Puan sebagai Ketua DPR ternyata diiringi dengan pertanyaan apakah dia cakap untuk memimpin? Bahkan ada yang berkata jabatan tersebut adalah karpet merah untuknya alias, didapat tanpa perlu bekerja keras, karena ia adalah putri dari Presiden RI ke-6, sekaligus putri dari pimpinan partai politik terbesar di Indonesia. Iya, PDIP mendapat 128 kursi dalam pemilu kali ini dengan 27.503.961 suara, jumlah kursi terbesar disusul oleh Golkar, 85 kursi; 17.229.312,3 suara, dan Gerindra, 78 Kursi atau 17.596.839 suara. Semua yang disebutkan di atas adalah fakta, tetapi apakah hal itu mengecilkan peran dan kapasitas Puan untuk menduduki kursi ketua DPR? Toh Puan bukanlah satu-satunya anak kandung Megawati Soekarnoputri.

Kegaduhan atas posisi ketua DPR yang diduduki oleh seorang perempuan, dan ini baru pertama kalinya dalam sejarah parlemen di Indonesia, menyapu fakta lain bahwa untuk pertama kalinya ada juga perempuan yang menjabat sebagai pimpinan MPR, Lestari Moerdijat, Ia diutus dari Partai Nasdem. Dalam kancah politik, nama Lestari tentu saja tidak seterkenal Puan, Ia juga bukan putri dari ketua partai, namun Ia terpilih oleh partainya untuk menjadi salah satu wakil ketua MPR.

Bagi saya yang percaya demokrasi, dalam konteks pimpinan parlemen, pertanyaan kuncinya adalah apakah parlemen dapat menjalankan fungsinya dalam check and balances pembagian kekuasaan berdasarkan Trias Politica. Apalagi Citra DPR – MPR sekarang ini memang buruk sekali, belum lagi DPR mampu mengurai ‘dosa’ turunan (malas datang sidang, antusias kunjungan lapangan, RUU yang tidak pernah mencapai target, mudah berjanji, dan mahir bersilat lidah namun belum tentu paham substansi), lima tahun belakangan ini ditambah dengan kondisi banyaknya anggota DPR yang tertangkap tangan KPK, tercatat dalam sejarah bahwa Setya Novanto  adalah pimpinan DPR pertama yang terjerat kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara lebih dari Rp 2.3 Triliun dan sedang menjalani penjara selama 15 tahun. Ada pimpinan DPR tanpa Partai Politik, dan ada ketua DPD yang merangkap sebagai pimpinan partai politik.

Sungguh tantangan yang tidak mudah bagi anggota DPR/MPR/DPD masa bakti 2019 – 2024 untuk menunjukkan prestasi kerjanya.  Gambar anggota DPR yang tertidur selama sidang, dan minimnya anggota DPR yang baru dilantik menghadiri sidang parpurna yang pertama (382 yang hadir dari 711) sudah viral, belakangan ditambah dengan adegan anggota DPR terpilih dalam debat di televisi berteriak, menunjuk-unjuk, dan memotong lawan bicaranya, yang dianggap publik tidak sopan dan tidak tahu etika. Publik berharap banyak atas DPR, sehingga menjadi begitu sensitif terhadap perilaku anggota DPR.

Apakah demikian suram gambaran kinerja DPR/MPR? Dalam sebuah pertemuan dengan berbagai kalangan yang dekat dengan anggota DPR/MPR terpilih, mereka sepakat dengan tiga kata: “Masih ada harapan”. Yang muda responsif dan penuh dengan gagasan inovatif, yang incumbent ternyata tidak seperti penampilan di media massa, bisa diajak dialog dan banyak analisa yang baik. Ya, tentu saja dari ratusan anggota yang ada, adalah puluhan yang pasif dan tidak fokus… Itulah jabaran “Masih ada Harapan”.

Mari kita lihat komposisi anggota DPR/MPR sekarang. Lima orang anggota termuda DPR/MPR berusia 23 tahun, dua diantaranya perempuan: Hilarry Brigita Lasut dari Nasdem dan Farah Putri Nahlia dari PAN. Dari total 575 anggota DPR, 112 orang diantaranya perempuan (19,48 persen) dan 463 laki- laki (80.52 persen), belum memenuhi kuota 30 persen affirmative action (Perlakuan Khusus Sementara) yang digadang sejak Pemilu dua periode lalu. Walaupun ketika pemilu, kesadaran Parpol untuk mengajukan para calegnya dengan memperhatikan komposisi laki-laki dan perempuan telah jauh lebih maju dan rata-rata mengajukan caleg perempuannya mendekati 30 persen.

Jikapun beban kinerja DPR/MPR ditaruh dipundak para selebriti yang berhasil lolos ke parlemen, total selebriti di parlemen hanyalah 18 orang, lebih tidak adil jika wajah perempuan selebriti  di parlemen dibebankan kepada perilaku dua selebriti perempuan pendatang baru: Krisdayanti (PDIP), dan Mulan Jameela (Gerindra). DPR/MPR kita kali ini diisi oleh 286 pendatang baru. Di pundak merekalah kita dapat memiliki harapan lebih. Kita, rakyat Indonesia dan anggota DPR/MPR memiliki waktu lima tahun untuk memperbaiki kinerja DPR agar kualitas demokrasi kita semakin baik.