SBY, Jokowi, dan Industri Farmasi

Home / Opini / SBY, Jokowi, dan Industri Farmasi

Oleh: Sutarno Prayogo

Musim pandemi COVID-19 merupakan momentum menggairahkan industri farmasi dalam negeri untuk berinovasi. Isu mengenai kemandirian di sektor farmasi merupakan satu di antara isu reformasi kesehatan. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dengan orientasi menegah sektor kesehatan semesta meliputi delapan fokus isu yang mendapatkan atensi antara lain; i) pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; ii) penguatan Puskesmas; iii) peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan Daerah Tertinggal di Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK); iv) kemandirian farmasi dan alat kesehatan; v) ketahanan kesehatan; vi) pengendalian penyakit dan imunisasi; vii) pembiayaan kesehatan; viii) serta penggunaan teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan kata lain, farmasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isu reformasi kesehatan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang diproyeksikan oleh sejumlah pihak akan berlangsung dalam sekuel cukup panjang (long wave COVID19). Realitas itu terkonfirmasi ketika mutasi beragam varian baru wabah Corona, saling susul dengan ikhtiar penanganan medis dalam menemukan vaksin mujarab untuk mengatasi sebarannya yang begitu cepat. Sekuel global pandemik yang terjadi setiap 100 tahunan, sepertinya belum dapat dikendalikan dalam tempo cepat. Situasi itu sejalan dengan proses evolusi (transmisi) wabah menular di dunia dalam 50 tahun terakhir, dari hewan ke manusia.

Profesor Tim Benton, Direktur Riset Emerging Risks di Chatham House—lembaga analis kebijakan independen yang berbasis di Inggris, dalam laporannya di situs BBC (2020) menyebutkan, bahwa imbas dari modernisasi, migrasi penduduk serta perubahan iklim turut mempercepat inang penyakit menular dari hewan ke manusia. Ia mengulas bagaimana krisis virus HIV/AIDS pada dekade 80-an yang bersumber dari kera besar, lalu avian flu pada 2007 yang berasal dari unggas serta babi yang menghasilkan pandemi flu babi pada 2009. Belakangan adalah wabah SARS dengan mutasi terbarunya SARS-Cov-2 yang diyakini bahwa reservoir utamanya berasal dari kelelawar. Singkatnya, laporan itu menyiratkan kepada kita bahwa fenomena COVID-19 adalah efek dari disharmoni hubungan manusia dengan alam.

Kembali ke persoalan awal, sebenarnya kemandirian farmasi merupakan isu klasik yang telah disinggung sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Entah mengapa isu itu tidak pernah tuntas atau terselesaikan, terutama menyangkut persoalan bahan baku impor pembuatan obat-obatan dan vaksin. Dan Presiden SBY mempunyai waktu lebih dari cukup untuk menempatkan isu kesehatan itu sebagai bagian dari ketahanan negara (semesta). Mengingat, Indonesia merupakan negeri yang kaya sumber daya, sekaligus rawan terhadap sasaran penyebaran global pandemik. Dengan konsideran itu, seharusnya isu mengenai kemandirian farmasi ditempatkan menjadi rencana kunci pemerintah dan aksi nyata untuk mewujudkan industri farmasi yang tangguh serta dapat diandalkan ketika musim pandemi tiba. Tetapi, antara kertas rencana dan implementasi yang jauh panggang dari api, kita semua harus menanggung efeknya. Efek yang harus direspon dengan mitigasi risiko yang sulit diprediksi sebelumnya. Sekali lagi, bila isu reformasi kesehatan itu diselesaikan sejak awal, maka upaya kita akan lebih optimal dalam mengendalikan wabah Corona. Bila rencana industrialisasi sektor farmasi terimplementasi sebelumnya, pemerintah tidak perlu repot mengimpor dosis (bahan baku) vaksin. Meski pemerintah juga terus mendorong pengembangan (inovasi) dalam negeri yaitu vaksin Merah Putih dan Nusantara.

Tiga Fokus Isu dan Ikhtiar Membangun Industri Farmasi

Pemerintahan Jokowi menempatkan industri farmasi sebagai satu di antara 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Laporan BPS, 2021 disebutkan bahwa industri farmasi merupakan industri manufaktur non-migas, penyumbang keempat terbesar bagi perekonomian nasional. Saat semua sektor nyaris lumpuh dihantam badai COVID-19, industri farmasi masih tumbuh positif dibandingkan industri non-migas lainnya. Kontribusinya mencapai, 0,17 persen terhadap perekonomian Indonesia.

Catatan Kemenperin 2020, lansekap industri farmasi dalam negeri meliputi; 206 perusahaan, yang didominasi 178 perusahaan swasta nasional, kemudian 24 perusahaan Multi-National Company (MNC), dan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemenperin mencatat, pada kuartal IV 2019, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mampu tumbuh 18,57% atau melonjak drastis dibanding pertumbuhan kuartal III 2019 yang menyentuh angka 9,47%. Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97% pada kuartal IV 2019. Dan suplai produk farmasi di pasar domestik mampu dipenuhi oleh produksi lokal sebanyak 76%.

Pemerintah menyasar tiga fokus isu untuk mengoptimalkan potensi industri farmasi. Pertama, adalah dekonsentrasi industri farmasi yang mayoritas berada di level hilir. Data dari BPOM, 2020 ‘pemain’ farmasi di sektor hulu (perusahaan yang memproduksi bahan baku obat) masih di bawah 4 persen, konsekuensinya adalah ketergantungan pada bahan baku impor. Dari 227 perusahaan yang beroperasi selama 2015-2020 hanya 7 perusahaan yang fokus pada produksi bahan baku.

Isu kedua, pasokan bahan baku dari impor dalam jangka panjang akan berefek pada cadangan devisa dan kerawanan neraca perdagangan yang tumbuh negatif, mengingat fluktuasi nilai rupiah dalam mata uang asing. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian (2021), menunjukkan bahwa sektor farmasi masih memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap porsi impor Indonesia. Impor bahan baku obat Indonesia mencapai 95 persen. Impor bahan baku obat terbesar berasal dari Tiongkok (60 persen), diikuti India (30 persen) dan negara-negara kawasan Eropa (10 persen). Ketergantungan akan bahan baku obat impor sangat mengkhawatirkan industri farmasi Indonesia. Problem keterbatasan teknologi dan dukungan lainnya (manusia dan modal) menjadi isu klasik yang harus direspon segera.

Isu ketiga, problem investasi sektor farmasi yang tumbuh melambat dan masih tergantung terhadap investasi asing (PMA). Data BKPM 2021 melaporkan, rerata pertumbuhan investasi asing per tahun, pada sektor farmasi relatif lebih lambat. Hanya tumbuh 3,8 persen per tahun atau masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan investasi asing, PMDN tumbuh paling rendah hanya 1,7 persen per tahun.

Melihat tantangan, peluang dan potensi tersebut, momentum pandemi COVID-19 seharusnya dapat menggeser energi pembangunan kita untuk menjadikan sektor farmasi sebagai industri non migas unggulan yang dapat diandalkan. Entah untuk kepentingan ketahanan negara di sektor kesehatan atau dalam rangka memperkuat neraca perdagangan. Sebab, kedaulatan (kemandirian) adalah ruh penggerak kemerdekaan, dan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab konstitusional negara.