Soal FABA dan manajemen Limbah kita

Home / Opini / Soal FABA dan manajemen Limbah kita

 

 

Oleh: Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari dan Peneliti Senior debtWATCH Indonesia)

Turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menuai kehebohan lagi “setelah partisipasi AMDAL dibatasi, jumlah minimum luas hutan dihapus, tanggung jawab mutlak kebakaran hutan dihilangkan, kini pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui UU Cipta Kerja KEMBALI membawa perlindungan lingkungan Indonesia ke titik terendah, dengan menghapuskan limbah batu bara atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)” demikian rangkuman kekhawatiran para pemerhati lingkungan yang tertangkap selama bulan Maret 2021.

Undang-Undang Ciptaker adalah undang-undang (UU) yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Dikenal juga sebagai UU Omnibus Law karena menggunakan metode Omnibus Law untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam  UU, atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU (tematik). Dalam Omnibus Law UU Ciptakerja, ada 11 Cluster Pembahasan yang meninjau kembali 79 UU meliputi 1.239 pasal. Hasilnya, UU Ciptaker memiliki tebal 1.187 halaman.

Undang-Undang Ciptaker menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja, mengabaikan perlindungan lingkungan dan masyarakat adat, serta akan semakin meningkatnya konflik lahan demi kemudahan investasi para pengusaha besar. Rangkaian unjuk rasa untuk menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar UU Ciptaker  dicabut. Salah satu aturan turunan dari UU Ciptaker adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang didalamnya mengatur tentang pengelolaan FABA.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menegaskan bahwa material FABA  merupakan limbah hasil sisa pembakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi limbah non-B3. Karena pembakaran batubara di kegiatan PLTU dilakukan pada temperatur tinggi, sehingga kandungan unburnt carbon (karbon yang tidak terbakar) dalam FABA menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan.

Hasil data dari uji karakteristik terhadap FABA PLTU, yang dilakukan oleh KLHK tahun 2020 menunjukkan bahwa FABA PLTU masih di bawah baku mutu karakter berbahaya dan beracun. Hasil uji karakterisitik menunjukkan bahwa FABA PLTU tidak mudah menyala dan tidak mudah meledak, suhu pengujian adalah di atas 140 derajat Fahrenheit. Kemudian Hasil uji juga tidak menemukan hasil reaktif terhadap Sianida dan Sulfida, serta tidak ditemukan korosif pada FABA PLTU. Dengan demikian, dari hasil uji karakteristik menunjukan limbah FABA dari PLTU tidak memenuhi karakteristik sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mendukung pernyataan Vivien, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana menjelaskan bahwa hasil uji karekteristik beracun atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) menunjukkan bahwa FABA yang dihasilkan PLTU memiliki konsentrasi zat pencemar lebih rendah dari yang dipersyaratkan oleh PP No. 22 Tahun 2021.

Sementara itu, Akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Januarti Jaya Ekaputri mengatakan, penghapusan FABA dari limbah B3  seharusnya dilakukan puluhan tahun lalu. Karena FABA dapat digunakan sebagai bahan penunjang infrastruktur, seperti bahan pengurang semen. “FABA  bisa menggantikan semen maksimum sampai 50 persen” sehingga eksploitasi kapur sebagai bahan utama semen dapat dikurangi.  FABA dapat dijadikan bahan antibakar, sehingga bangunan tidak mudah terbakar, dan antikorosi, yang akan menimbulkan inovasi baru, seperti break water. FABA dalam jumlah banyak sebagai pelindung pantai di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut hemat saya, masalahnya bukan sekedar keluar-masuknya FABA dalam list limbah B3, kemudian berakhir menjadi perdebatan ilmiah. Tetapi bagaimana mengelola FABA sebagai limbah agar tidak berbahaya (apa lagi beracun) dan bahkan mendapatkan manfaat dari limbah FABA tersebut. Ini perlu dimulai dengan pendekatan holistik sejak dari proses produksi limbah sampai tempat pembuangan.

Standar keamanan yang jelas untuk transportasi, penumpukan, sampai pengolahan atau penyimpanannya. Termasuk didalamnya adalah pengawasan pihak yang berwenang apakah pelaku usaha tunduk untuk mengelola limbah FABA dengan baik. Toh jikapun FABA tidak termasuk limbah B3, terlepas berbahaya ataupun beracun, namun partikel debunya dapat menimbulkan gangguan pada pernapasan, terutama bagi warga sekitar PLTU. Indonesia sejatinya memiliki masalah yang serius dalam pengelolaan limbah sejak lama, bukan hanya dalam pengelolaan limbah B3, tetapi limbah rumah tangga maupun limbah plastik yang masih mengkotori tanah, sungai-sungai dan pesisir laut. Tidak setiap kota di Indonesia memiliki fasilitas pengeloaan sampah yang aman. Pekerjaan Rumah seperti inilah yang harus dituntaskan, sehingga perdebatan sporadis dan reaktif dalam pengelolaan limbah, seperti FABA, tidak perlu lagi terjadi.

 

Referensi:

http://www.menlhk.go.id/site/single_post/3707/fly-ash-dan-bottom-ash-faba-hasil-pembakaran-batubara-wajib-dikelola

https://industri.kontan.co.id/news/penghapusan-faba-dari-daftar-limbah-b3-disebut-menutup-celah-praktik-mafia?page=2