Soeharto Guru Korupsi?

Home / Opini / Soeharto Guru Korupsi?

Oleh: Hendardi

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 3 Desember 2018, terkait pendapatnya “Soeharto guru korupsi” sebagai tanggapan atas pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengisi acara: The World in 2019 Gala Dinner, di Singapura, menyebut korupsi sudah sangat parah, ibarat kanker stadium empat.

Benarkah Soeharto pantas dijuluki guru korupsi? Jika kita menelusuri rekam jejak pemerintahan Orde Baru, maka akan terjawab pertanyaan tersebut.

Rezim pemerintahan yang dioperasikan Presiden Soeharto berkarakter atau berciri sentralistis dan otoriter. Bagaimana hal ini dijelaskan?

Pertama, transisi kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Soeharto berlangsung bertahap. Setelah G30S, kewenangan Soeharto meningkat. Rangkap jabatan Panglima Kostrad dan Panglima Angkatan Darat (AD), kemudian rangkap Panglima Kopkamtib, rangkap menteri Kabinet Dwikora II, “Panglima” Supersemar, sebelum rangkap Ketua Presidium Kabinet.
Ciri sentralistis dalam transisi kekuasan itu malah menimbulkan keadaan yang tidak aman, karena perkiraan moderat, sekitar 500.000 warga sipil terbunuh, dan 1,6 juta orang menjadi tahanan politik (Ricklefs,1991; Vickers, 2005; dan Cribb, 2002).

Kedua, rezimnya membatasi dan mengekang kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Berpendapat dan berkumpul sebagai bentuk protes, ditangkap dan diadili seperti yang dialami mahasiswa 1970-an dan 1980-an. Media yang memberitakan korupsi diberangus. Partai-partai dipaksa fusi, dilarangnya serikat buruh, organisasi tani dan nelayan di luar wadah tunggal.

Ketiga, Pemilu mengesankan “seolah-olah demokrasi” seperti kritik Abdurrahman Wahid. Tapi, hasil dikendalikan 60 persen kursi DPR untuk Golkar, 100 anggota DPR dari ABRI diangkat. Sebagian anggota MPR juga diangkat Presiden melalui utusan daerah dan golongan (Liddle, 1992). Bukan saja DPR saat itu dicap “tukang stempel”, bahkan MPR dikendalikan berulang hanya memilih Soeharto.

Keempat, mengandalkan militer dalam melanggengkan kekuasaannya. Lembaga extra-judicial, Kopkamtib dipertahankan sebelum ganti nama Bakorstanas. ABRI dijadikan kekuatan sosial politik. Maka, terjadi invasi militer ke Timor Timur, Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, pembunuhan misterius (Petrus), dan Tragedi Tanjungpriok.

Kelima, otoritarianisme Soeharto dilengkapi dengan kekuatan hegemoni melalui pengendalian media massa, pendidikan politik searah, menyebarkan ketakutan, serta menggunakan Pancasila dan UUD 1945 untuk menggebuk lawan-lawannya.

Pendapat Lord Acton seperti tak lekang di makan jaman, yaitu: Powers tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Pada 1995 dan 1997, Political and Economic Risk Consultancy (PERC), menempatkan Orde Baru Soeharto bertengger di puncak korupsi.

Terkonsentrasinya kekuasaan di tangan Soeharto beriringan dengan suburnya korupsi. Terutama relasinya dengan modal asing dan utang luar negeri. Transisi kekuasaan ke Soeharto diiringi dominasi modal asing, terutama di tambang migas, emas, perak, tembaga, timah, nikel, dan batubara.
Tumpukan kekayaan keluarga Soeharto tidak didasarkan gaji 1.764 dollar AS per bulan sebagaimana pernah dilaporkan majalah TIME 1999, tapi bersumber dari dua sayap, yaitu perusahaan dan yayasan. Dengan kuasanya, bermekaran “kerajaan bisnis” keluarga. Dan ada sekitar 79 yayasan memanen uang.

Fakta selanjutnya beberapa BUMN jadi rahasia umum saat itu menjadi “sapi perah”. Proyek-proyek besar di perminyakan, infrastruktur, telekomunikasi hingga logistik dan alutsista mengalir ke Keluarga Cendana dan kroninya.

Fenomena lain adalah penancapan korupsi dengan cara mark up dalam menggarap proyek pengadaan. Contohnya, impor kapal perang bekas Jerman Timur. Awalnya ditawarkan 12,7 juta dollar AS, tapi kemudian membengkak jadi 1,1 miliar dollar atau 62 kali lipat. Dan karena pemberitaan itu, majalah Tempo dan Editor, serta tabloid Detik dibredel.

Saat itu pegawai negara digaji rendah, tapi korupsi dan pungli terjadi dengan leluasa. Korupsi menyebar dari Jakarta hingga daerah-daerah, serta desa-desa. Ibarat sebuah piramida, semakin ke bawah, nilai korupsi semakin kecil tapi prakteknya sangat banyak.

Pada 1993, Sumitro Djojohadikusumo – ayah Prabowo – menyebut kebocoran dana pembangunan lebih 30 persen. Bank Dunia juga menyebut dana utang luar negeri bocor 30 persen akibat korupsi.
Pembangunan tiga dasawarsa (1969-1998) gagal menjadikan Indonesia negeri industri, karena produk industri impor terus membanjiri pasar domestik. Sementara swasembada beras yang diklaim di era Soeharto, kini tak berbekas.

Kredit macet menumpuk di akhir 1980-an, disusul ledakan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bernilai Rp 144,5 triliun pada 1997. Tak diduga gelombang krisis finansial pun menggulung, nilai rupiah hancur, harga membubung, rakyat resah sembako langka, maka disusul gelombang demonstrasi menuntut Soeharto mundur, serta ia pun ditinggalkan kroni bisnis dan kawan politiknya.

Dari penelusuran dan pemaparan itu, apa yang dapat ditarik dari relasi antara rezim Soeharto dan korupsi? Apakah sekadar “guru korupsi” yang mengajarkan cara mempraktekkan korupsi? Ataukah tokoh sentral yang mewarisi relasi kekuasaan politik, birokratik, dan bisnis yang korup?

Transparency International (2004) dan Forbes (2015) menobatkan Soeharto sebagai Presiden terkorup sedunia, mengungguli mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan mantan Presiden Zaire Mobutu Sese Seko.

Hendardi
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute